Selama hampir 10 tahun berjalan, kredit usaha rakyat (KUR) terus bertransformasi sesuai kebutuhan sektor–sektor produktif dan menjadi program yang sahabat bagi petani, peternak, nelayan dan pengusaha produktif lainnya dalam meningkatkan kapasitas usaha di berbagai tantangan yang dihadapi. Seiring dengan tekad pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendorong program swasembada pangan, maka pemerintah menyiapkan kredit usaha rakyat (KUR) klaster khusus untuk petani tanaman pangan. 

Demikian diungkapkan Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya. Menurut dia, pemberian KUR ini merupakan salah satu dukungan bagi program swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2028. Selain itu, pemberian KUR klaster ini juga dilakukan dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR ke masyarakat.

“Jadi, kita tahun ini mengeluarkan aturan KUR mikro untuk petani tanaman pangan. Kalau (penerima) KUR selain mereka, petani-petani ini hanya dibatasi, boleh mengakses KUR maksimal dua kali,” jelas Asdep Kemenko Perekonomian, dalam acara KUR Meets the Press di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Sementara itu, kriteria petani tanaman pangan pokok adalah mereka yang mengusahakan lahan pertanian untuk menanam komoditas pangan pokok. Menyoal kriteria, menurut Gede Edy Prasetya, yang berhak menerima KUR klaster ini adalah petani tanaman pangan yang memiliki luas sawah kurang dari dua hektare. Adapun tingkat suku bunga yang berlaku untuk KUR ini adalah enam persen, dengan KUR dapat diakses sebanyak dua kali per tahun.

Pembiayaan KUR juga dapat mendukung salah satu program prioritas Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah. Untuk itu, pemerintah pun sedang menyiapkan aturan agar KUR dapat mendukung program-program prioritas itu.

“Dalam konteks makan bergizi gratis, kita juga membayangkan aspek pembiayaan itu salah satu yang bisa support juga dalam konteks makan bergizi gratis,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, dalam acara KUR Meet the Press. 

Seturut demikian, KUR maupun KUR Mikro dapat memberikan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) produktif di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman sampai pemasok bahan pangan seperti petani, peternak dan nelayan. Anggaran MBG sendiri mendapatkan alokasi Rp71 triliun dari APBN 2025. 

Sebetulnya, dalam konteks ketahanan pangan, secara historis sekitar 30 persen dari KUR yang disalurkan itu lebih banyak ke sektor pertanian. Sejak 2015 sampai 31 Oktober 2024, KUR sebesar Rp1.827,2 triliun telah disalurkan kepada 47,9 juta debitur dengan realisasi subsidi bunga KUR yang diberikan pemerintah sebesar Rp172,2 triliun. Pada 2024 sendiri, per 31 Oktober 2024 KUR telah disalurkan sebanyak Rp246,58 triliun atau 88,06 persen dari target tahun 2024, yakni sebesar Rp280 triliun yang diberikan kepada 4,27 juta debitur. 

Dukungan pemerintah berupa subsidi bunga KUR terbukti memiliki daya pengungkit yang cukup besar hingga 10,6 kali, yang artinya setiap Rp1 subsidi pemerintah dapat memberikan leverage 10,6 kali dalam bentuk penyaluran KUR ke masyarakat. Selain itu, tingkat non-performing loan (NPL) alias kredit macet KUR juga dapat dijaga pada level 2,19 persen atau lebih rendah dibandingkan tingkat NPL kredit UMKM yaitu sebesar 4,06 persen. 

Memperhatikan kemudahan aksesnya, KUR juga menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan kredit UMKM nasional. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia periode Agustus 2024, KUR berkontribusi sebesar 33,2 persen terhadap kredit UMKM dan sebesar 6,5 persen terhadap kredit perbankan nasional. 

Kehadiran KUR sebagai program kredit bersuku bunga rendah juga terbukti telah mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Pada 2023, proporsi penyaluran KUR terhadap PDB Nominal sebesar 1,24 persen. Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. 

Menurut hasil riset BRIN, setiap 1 debitur KUR dapat menyerap 3 tenaga kerja baru. Sehingga total tenaga kerja yang berhasil terserap dari penerima KUR selama tahun 2023 adalah sebanyak 9,3 juta tenaga kerja. “Betapa fleksibelnya KUR masuk ke dalam hampir seluruh kebijakan yang ada di dalam pemerintah.  Jadi, setiap kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan UMKM, itu pasti bisa dimasuki oleh KUR," kata Asdep Gede. 

Keberhasilan program KUR tak lepas dari sinergi yang solid antara pemerintah dengan berbagai stakeholder yakni kementerian/lembaga yang terkait, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pemerintah Daerah, para perusahaan penjamin pembiayaan, dan para penyalur dari perbankan. Diharapkan penyalur KUR dapat terus memastikan penyaluran KUR dilakukan berkualitas dengan NPL terjaga di bawah 5 persen, serta optimalisasi akses KUR ke sektor– sektor produktif khususnya yang mendukung ketahanan pangan. 

Satu hal, dukungan penjamin KUR dalam ekosistem KUR juga sangatlah penting. Pemerintah mendorong penjamin KUR untuk terus melaksanakan penjaminan KUR sesuai dengan ketentuan dengan terus meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko melalui pelaksanaan penjaminan KUR yang sesuai dengan good governance.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf