Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (President Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menyerukan kepada publik untuk tidak terburu-buru berspekulasi terkait proses Penulisan Sejarah Indonesia Terbaru yang sedang dikerjakan oleh tim sejarawan di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan Indonesia.

Dalam pernyataan resminya yang dikutip Rabu (18/6/2025), Hasan Nasbi menekankan pentingnya memberikan ruang dan waktu bagi para ahli sejarah untuk menyusun narasi berbasis fakta kredibel.

"Mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan yang kredibel untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Saat ini, semuanya masih dalam proses," ujar Hasan Nasbi.

Ia menyayangkan banyaknya spekulasi di ruang publik yang justru dapat mengganggu objektivitas penelitian sejarah. "Coba kita biarkan para sejarawan—yang jelas kredibel—menyelesaikan tugasnya. Nanti, hasilnya bisa kita kaji bersama. Mereka tidak akan mengorbankan integritas akademik hanya untuk kepentingan sesaat," tambahnya.

Hasan Nasbi menjelaskan bahwa proyek itu bukanlah upaya "menulis ulang" sejarah, melainkan melanjutkan pembabakan sejarah Indonesia yang terhenti sejak 1998.

"Sejarah kita terakhir ditulis secara komprehensif pada 1997-1998. Setelah itu, ada banyak peristiwa penting yang perlu dicatat dengan metodologi yang matang," jelasnya.

Karena itu, ia meminta masyarakat menunggu draf resmi sebelum memberikan tanggapan, guna menghindari kesimpulan prematur.

Nasbi menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat bersikap kritis namun proporsional. "Diskusi boleh, tetapi jangan sampai spekulasi mengalahkan fakta. Tunggu hasil kerja sejarawan, lalu kita evaluasi bersama," pungkasnya.

Proses itu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat literasi sejarah Indonesia berbasis bukti, bukan narasi emosional.

Klarifikasi Menbud Fadli Zon

Imbauan Nasbi itu muncul di tengah polemik seputar terminologi kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, yang dipicu pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Sebelumnya, Fadli menegaskan bahwa penggunaan istilah "perkosaan massal" perlu dikaji ulang secara akademis dan hukum, merujuk pada temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998 yang tidak menemukan bukti pola sistematis berstandar internasional.

"Ini bukan soal menyangkal penderitaan korban, tetapi memastikan setiap klaim sejarah berdasar fakta terverifikasi. Sejarah harus ditulis dengan jernih, adil, dan bertanggung jawab," tegas Fadli dalam klarifikasi Selasa (17/6/2025).

Pernyataannya sempat dikritik, meski ia menegaskan komitmennya untuk menghormati korban tanpa mengabaikan prinsip keilmuan.

Menko PMK Pratikno turut angkat bicara, menyarankan agar polemik difokuskan pada aspek terminologi. "Persoalannya adalah ketepatan istilah, bukan pengingkaran fakta. Ini krusial untuk menghindari distorsi sejarah," ujarnya.

Penulis: Untung Sutomo
Redaktur: Untung S

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/924909/pco-minta-publik-beri-ruang-sejarawan-selesaikan-narasi-sejarah-indonesia