Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia siap menyukseskan program MBG dengan berinisiatif membangun 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Tadi kami update, kami melaporkan perkembangan Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin, antusiasmenya luar biasa. Tadi kami bicara bahwa Kadin berniat untuk ikutan 1.000 titik SPPG, dan kami akan mulai dengan pilot project," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Anindya menyatakan bahwa inisiatif ini tidak hanya memperkuat ketahanan gizi nasional, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.

Menurut Anindya, pihaknya menargetkan pilot project atau proyek percontohan dari dapur bergizi untuk MBG tersebut bisa dimulai sebelum 17 Agustus 2025 yang turut dilengkapi dengan buku panduan yang akan dikembangkan lebih luas untuk menjangkau Kadin di provinsi, kota, hingga pemangku kepentingan internasional.

Terkait dengan tantangan dalam sektor pangan dan gizi, lanjut Anindya, bahwa upaya BGN dalam membangun 30.000 titik dapur SPPG merupakan langkah besar yang perlu mendapat dukungan luas.

"Tugasnya itu untuk mencapai 30.000 titik SPPG bukan hal yang kecil dan kelihatannya bisa on target," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengerahkan kekuatan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan dapur bergizi, termasuk melibatkan UMKM dalam aspek pendanaan.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kontribusi dunia usaha yang dinilai strategis dalam mendukung program prioritas nasional tersebut.

"Saya melihat Kadin merupakan bagian penting dari program MBG karena sebetulnya kita tahu bahwa kunci sukses MBG itu ada tiga, satu anggaran, dua SDM, dan tiga infrastruktur," kata Dadan.

Menurut dia, peran Kadin sangat besar dalam membangun infrastruktur serta memenuhi kebutuhan rantai pasok pangan bergizi yang akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan dari program MBG.

Daerah Ikut Sukseskan Program MBG

Beberapa waktu lalu, Badan Gizi Nasional berkolaborasi dengan pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Barat melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilangsungkan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak.

Nota kesepahaman yang diteken tersebut menjadi landasan awal wujud sinergi dan kerja sama dalam kegiatan Program MBG yang berupa penyediaan pinjam pakai tanah/lahan untuk selanjutnya dibangun dapur atau SPPG, maupun penggunaan bangunan yang dibentuk dapur SPPG.

Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program MBG bertujuan untuk menjamin pemenuhan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah. Sesuai dengan data potensi penerima manfaat MBG, Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan untuk membangun 586 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jumlah ini masih sangat jauh dari target. Karena itu, kami mengajak semua kepala daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ucap Dadan.

“Di Kalbar sendiri terdapat sekitar 1,5 juta siswa yang menjadi bagian dari sasaran awal. Jumlah ini belum termasuk ibu hamil dan balita,” tambahnya.

Dadan juga menegaskan bahwa penyelenggaraan program ini tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, akan tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta masyarakat secara umum.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan bahwa program MBG merupakan turunan dari misi Asta-Cita Presiden RI. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi Pemprov Kalimantan Barat 2025 – 2030, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui Pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

“Program ini menjadi bagian dari upaya nasional mengatasi stunting dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Barat. Namun lebih dari itu, kami mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal agar program ini memberi efek berantai bagi ekonomi daerah,” ujar Norsan.

Lewat MoU itu, harapannya seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat mampu menjalankan strategi pelaksanaan program gizi secara tepat sasaran dengan memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi komunitas.

Program itu juga diharapkan mempercepat jalannya Program MBG serta capaian target nasional penurunan angka stunting, sehingga melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing.

Penulis: Ismadi Amrin
Redaktur: Untung S

Berita in sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/924650/sukseskan-mbg-kadin-indonesia-komitmen-bangun-1000-titik-sppg