Bahasa | English


IZIN USAHA

Cara Mengurus Perizinan Kafe

23 August 2019, 10:52 WIB

Sebelum terjun ke bisnis kuliner dan mendirikan cafe, ada baiknya Anda mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi.


Cara Mengurus Perizinan Kafe Ilustrasi. Foto: Shutterstock

Bisnis kuliner di Indonesia seolah tak ada matinya dari waktu ke waktu. Dengan keberagaman hasil alam di Nusantara, olahan kuliner Indonesia memiliki variasi yang beragam dan memiliki ciri khas di masing-masing daerah. Dari segi prospek pun bisnis kuliner terbilang menggiurkan karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia.

Sebelum terjun ke bisnis kuliner dan mendirikan cafe, ada baiknya Anda mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi. Pada 2018 pemerintah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) bagi perusahaan maupun perorangan yang ingin mengurus izin usaha. Untuk izin usaha berupa restoran atau kafe, izin usaha dari pemerintah berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diatur dalam Permenpar Nomor 10 tahun 2018.

Untuk membuat TDUP, ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan oleh pelaku usaha, yakni:

  • Akta Pendirian dan SK Menteri

Akta Pendirian dapat dibuat dengan bantuan notaris, kemudian pendirian badan hukum perusahaan disahkan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Akta ini hanya diperuntukkan bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, atau firma. Jika membuka usaha secara perseorangan, dokumen ini tidak dibutuhkan.

  • Kartu Identitas Pemilik Usaha

Kartu Identitas berupa KTP pemilik dan direktur perusahaan, disertai pula dengan dokumen bukti ketaatan pajak dan fotokopi NPWP. Jika pemilik merangkap sebagai direktur perusahaan, berarti hanya dihitung satu orang. Semua dokumen difotokopi beberapa rangkap, karena akan digunakan sebagai lampiran di banyak berkas.

  • Surat Izin Gangguan

Surat HO atau Hinder Ordonnantie adalah untuk menjamin bahwa usaha yang diajukan mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga, pemukiman, atau masyarakat sekitar tempat usaha. Selain mendapatkan persetujuan dari tetangga di keempat penjuru lokasi, penggolongan izin gangguan juga dikategorikan berdasarkan skala usaha, luas lahan, intensitas gangguan, serta apakah lokasinya berada di tepi jalan primer atau sekunder. Apabila luas lokasi kurang dari atau sama dengan 100m2, pengurusan Surat HO dilakukan di kantor kelurahan, sedangkan jika luas lokasi lebih luas dari itu, maka pengurusan dilakukan di kantor kecamatan atau wali kota. Selain Surat HO biasanya juga dimintai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan rencana usaha.

  • Surat Keterangan Domisili (SKD)

Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Kelurahan atau Kecamatan setempat berisi verifikasi bahwa lokasi usaha adalah benar dimiliki oleh orang yang mengajukan, menyatakan bahwa lokasi usaha bersertifikat kepemilikan yang sah, mengikuti luasan yang digambarkan dengan benar, beralamat yang benar, serta semua aset yang terkait telah bebas dari sengketa.

  • Surat Pernyataan

Setelah dokumen-dokumen legal terpenuhi semua, selanjutnya pemohon diwajibkan mengisi beberapa surat pernyataan (biasanya variatif tergantung kebutuhan setiap kabupaten/kota). Umumnya mencakup pernyataan bermaterai yang isinya bersedia mengikuti peraturan dan norma yang berlaku, tidak melanggar Undang-undang dan hukum, menyatakan semua dokumen asli, bersedia mengikuti aturan perpajakan, membayar retribusi daerah, menjamin ketentraman, dan lain-lain.

Setelah mendapatkan TDUP, pemohon juga harus mengurus Sertifikat Laik Sehat (SLS). Sertifikat pengakuan ini menjamin kesehatan prosedur dan produk makanan dan minuman yang dijual. Sertifikat ini sudah menjadi syarat wajib di banyak daerah. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, syarat memperoleh SLS di antaranya memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Setidaknya diperlukan dua sertifikat kursus yaitu bagi Penanggung Jawab Usaha dan minimal satu orang untuk Penjamah Makanan, termasuk chef, barista, atau pengelola lain yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman.

TDUP dan SLS menjadi syarat untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB digunakan sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaa (TDP) yang tadinya digunakan sebagai izin mendirikan usaha pariwisata. Jika TDUP telah terdaftar lengkap namun SLS masih dalam proses, maka pemilik diberi waktu antara 3 hingga 12 bulan untuk mengurus, baru kemudian mendapatkan NIB.

Pemerintah juga menyediakan layanan permohonan izin usaha melalui web oss.go.id yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam portal tersebut telah tersedia informasi dan panduan untuk mengajukan izin usaha melalui sistem yang telah terintegrasi dengan seluruh jaringan di Indonesia. Sistem OSS juga menggantikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dicabut di beberapa daerah sejak 2018.

Layanan
Layanan Terpopuler
Pemerintah Beri Subsidi bagi Guru Honorer, Begini Cara Pencairannya
Pemerintah berikan bantuan subsidi bagi para guru dan tenaga pendidik non-PNS, baik di sekolah negeri maupun swasta. ...
Aturan Mencoblos di Pilkada Masa Pandemi
Ada yang berbeda pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020. Sederet aturan khusus diberlakukan demi menjamin pelaksanaan protokol kesehatan. ...
Layanan Pajak di Masa Pandemi
Sejak 1 September 2020, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tatap muka di kantor pajak wajib mengambil nomor tiket antrean secara online. ...
Memastikan Subsidi Gaji Masuk ke Rekening
Awal November merupakan jadwal realisasi penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) gelombang II. Pengecekan pun segera dapat dilakukan. ...
Menjaga Aman saat Liburan Tiba
Liburan itu penting, tapi agar tidak menimbulkan masalah, haruslah tetap mematuhi protokol kesehatan. ...
Mengurus Visa di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) ditiadakan selama pandemi Covid-19. ...
Sudahkah Anda Terdaftar Sebagai Pemilih di Pilkada 2020?
Sebelum jalan ke bilik suara Pilkada 2020, sebaiknya mengecek status Anda dan keluarga di Daftar Pemilih Tetap (DPT). ...
Cara Akses Sertifikasi Standar Kebersihan Pelaku Wisata
Program Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) merupakan salah satu strategi menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru di sektor parekraf. ...
Oktober 2020, Waktunya Klaim Token Listrik Gratis
Pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta pelanggan berkategori sosial dan bisnis kecil berhak mengklaim token listrik gratis, sekarang! ...
Mengecek Sendiri Apakah Terdaftar Sebagai Penerima Bansos
Sudahkah Anda telah terdaftar sebagai penerima bansos tunai? Silakan dicek melalui tautan https://cekbansos.siks.kemsos.go.id. ...