Bahasa | English


SKA INDONESIA

Suka Indonesia Kemendag

22 September 2019, 06:06 WIB

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harapan tersebut kian nyata dengan terpilihnya Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia (Suka Indonesia) masuk dalam seleksi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019.


Suka Indonesia Kemendag SKA Indonesia. Foto: Kemendag

Sebelumnya, inovasi Suka Indonesia berhasil menembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dalam Kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), mengungguli 3.156 inovasi pelayanan publik yang diajukan 331 instansi.

Suka Indonesia merupakan inovasi dari Kemendag yang menciptakan terobosan sistem pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia secara daring.

Suka Indonesia dibuat sejak 2012 dan saat ini telah terintegrasi dengan 94 Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan memiliki pusat panggilan 1500334 dengan layanan  7x24 jam.

Sebelumnya, proses pengajuan permohonan dan penerbitan SKA dilakukan secara manual melalui 57 IPSKA di daerah dan pusat. Dalam perkembangannya, Kemendag sebagai otoritas yang berkompeten (competent authority) terhadap SKA membangun e-SKA dan menyempurnakan regulasi terkait.

SKA menjadi dokumen penting bagi eksportir untuk mendapatkan preferensi tarif dan penjelasan asal barang serta komposisi barang.

SKA juga telah sejalan dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional, antara lain dengan negara Australia, Selandia Baru, China, Korea,  Jepang, Pakistan, India, ASEAN dan EFTA.

Selain itu, SKA juga sudah sejalan dengan sistem penerbitan SKA yang berlaku di negara-negara Uni Eropa, EU REX System.

  • Tujuan Suka Indonesia:

Untuk meningkatkan ekspor agar lebih efisien dan efektif. Inovasi Suka Indonesia diharapkan meningkatkan daya saing produk atau komoditas ekspor Indonesia di pasar global.

  • Manfaat Suka Indonesia:

Suka Indonesia menjadi solusi permasalahan yang dihadapi eksportir dalam memperoleh SKA. Sistem ini dapat mempercepat proses verifikasi dan penerbitan SKA serta mempermudah pencarian data.

Melalui sistem ini, eksportir hanya membutuhkan waktu kurang dari delapan jam selama dokumen yang dilampirkan secara daring lengkap dan benar untuk mendapatkan  SKA.

Suka Indonesia digunakan para eksportir untuk mendapatkan preferensi tarif atau keterangan asal barang (nonpreferensi).

  • Suka Indonesia diimplementasikan dengan basis web pada alamat http://e-ska.kemendag.go.id.

Pengawasan konten dari e-SKA dan pemuktahiran informasi terkait persyaratan SKA berdasarkan perkembangan regulasi yang berlaku dilakukan Direktorat Fasilitasi Ekspo dan Impor Kemendag.

e-SKA adalah sistem penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) secara elektronik yang dibangun oleh Kemendag untuk seluruh IPSKA. SKA atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) merupakan sertifikasi asal barang, di mana dalam sertifikat tersebut dinyatakan bahwa barang/komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor.

Manfaat penggunaan sistem e-SKA antara lain agar tersedia media elektronik yang menghubungkan stakeholder penerbitan SKA (Eksportir, IPSKA, Kemendag), tersimpannya data penerbitan SKA milik perusahaan, tersimpannya data penerbitan SKA tiap IPSKA, dan tersedianya fasilitas pelaporan untuk pengawasan di masing-masing IPSKA.

Untuk mendapatkan e-SKA, pihak yang akan melakukan kegiatan ekspor harus mendaftar lebih dahulu ke Kemendag.

A. Syarat untuk mendapatkan e-SKA:

  1. Melampirkan invoice yang diterbitkan perusahaan eksportir
  2. Melampirkan Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai
  3. Melampirkan Bill of Leading (BL)/Air Way Bill (AWB) yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi/EMKL/Penerbangan Udara
  4. Ketiga dokumen utama tersebut dilampirkan/di-scan saat pengajuan melalui e-SKA untuk diverifikasi saat penandatanganan oleh Petugas IPSKA.

B. Langkah-langkah untuk mendapatkan e-SKA:

  1. Eksportir mengajukan permohonan melalui website: http://www.e-ska.kemendag.go.id/cms.php;
  2. Petugas mengecek permohonan yang diajukan eksportir, selanjutnya setelah dokumen sesuai dengan yang ditentukan (Nilai barang, tujuan, jenis barang, dan tanggal keberangkatan) petugas “menyetujui” permohonan tersebut melalui aplikasi: http://www.e-ska.kemendag.go.id/cms.php;
  3. Setelah disetujui oleh petugas IPSKA, eksportir bisa mencetak/print dokumen SKA yang telah disetujui untuk ditandatangani dan distempel oleh Pimpinan/Perwakilan Perusahaan.
  4. Dokumen yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan dibawa ke kantor IPSKA dengan melampirkan dokumen asli (PEB, Invoice dan BL) untuk ditandatangani oleh Penandatangan IPSKA dan diberi stempel;
  5. Dokumen yang sudah lengkap tersebut selanjutnya di-scan dan diubah statusnya menjadi “diterima” dan “diterbitkan”.

C. Jangka Waktu Penerbitan SKA:

  1. Pengajuan Permohonan oleh eksportir: 10 Menit
  2. Pengecekan oleh petugas: 5 – 10 menit
  3. Pencetakan oleh eksportir/petugas IPSKA: 5 menit
  4. Penandatangan oleh perusahaan dan Petugas IPSKA: 10 menit
  5. Penerbitan Dokumen SKA melalui internet: 5 menit
  6. Total Waktu: kurang lebih 40 menit per dokumen SKA

Biaya: Rp 25.000/form SKA (Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 2017 tentang jenis dan tarif pnbp yang berlaku pada Kementerian Perdagangan RI)

Layanan
Layanan Terpopuler
Prosedur Pengumpulan Limbah
Bahaya dari radionuklida bergantung pada toksisitas terhadap manusia, bentuk fisika dan kimia, dan kemampuannya untuk mencemari lingkungan. ...
Cara Penanganan Limbah Nuklir
Penanganan limbah radioaktif perlu kecermatan dan kehati-hatian. Ada beberapa proses penanganan limbah radioaktif. ...
Cara Mengurus Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir
Pemanfaatan bahan nuklir wajib mendapat persetujuan dan pengawasan dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir termasuk mencabut izinnya. ...
Segera Cek Keaslian Perangkat Telepon Seluler Anda
Pengecekan perangkat ponsel legal atau ilegal bakal diterapkan mulai 18 April. Dua mekanisme bakal digunakan untuk mengecek kelegalan perangkat seluler kita ...
Cara Mengisi SPT Pajak Online 2019
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pelaporan merupakan kewajiban para wajib pajak. Kelalaian seperti telat lapor dapat berakibat penjat...
Mau Meraih KIP Kuliah? Ini Syaratnya
Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memberikan KIP Kuliah bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi mulai tahun ini. Kartu sakti ini memiliki banyak kelebihan. ...
Cara Mengikuti Sensus Penduduk Online 2020
Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri melakukan Sensus Penduduk.  Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat  melakukan...
Syarat dan Ketentuan Menurunkan Kelas Rawat BPJS Kesehatan
Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disesuaikan sejak 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden No.75/2019. Jumlah peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke...
Cara Registrasi ISBN untuk Penerbit Baru
ISBN berfungsi sebagai identitas sebuah buku yang akan diterbitkan. Selain itu, ISBN juga bisa menjadi bukti bahwa penerbit merupakan perusahaan sah dan terverifikasi. ...
Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah layanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. ...