Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


PERHUTANAN SOSIAL

Negara Hadir di Kawasan Pinggiran

Wednesday, 31 October 2018

Sejak Perhutanan Sosial digulirkan 2016, sekitar 239 ribu keluarga tani telah mendapat akses memanfaatkan 604 ribu ha hutan negara. Yang dicadangkan 12,7 juta hektar.


Negara Hadir di Kawasan Pinggiran

Lebih dari 9.000 ha lahan hutan di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini terbuka untuk dimanfaatkan masyarakat. Kawasan hutan yang menghampar di lima kecamatan itu, sejak setahun lalu berpredikat sebagai Hutan Kemasyarakatan.

Meski fungsinya sebagai hutan lindung tidak berubah, kini masyarakat diijinkan memanfaatkan hutan itu dengan syarat tetap mempertahankan fungsinya sebagai sumber air dan penjaga tata lingkungan alam sekelilingnya.

Setelah setahun dikelola warga, di kawasan hutan itu kini muncul pepohonan baru. Ada pohon kelapa, kemiri, alpukat, kakao, sengon, dan kopi. Di lembah-lembah, yang tidak termasuk zona lindung, terlihat bonggol tanaman jagung dan padi kering.

Pola budidaya di lahan hutan kemasyarakatan itu dilakukan sesuai dengan arahan dari petugas kehutanan. Warga kini bebas keluar masuk kawasan itu tanpa dilabeli sebagai perambah hutan atau penebang kayu ilegal.

Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKm) adalah salah satu skema Program Perhutanan. Seperti di Kabuaten Sikka, IUP itu diterbitkan oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

Untuk memperoleh ijin tersebut, pemohon yakni kelompok tani mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan tembusan ke gubernur, bupati atau wali kota. Jika segala syarat terpenuhi, dalam tempo sebulan ijin sudah bisa dikantongi. Ijin itu berlaku sampai 35 tahun, namun akan ada evaluasi setiap lima tahun.

Perhutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang diselenggarakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Pelakunya masyarakat setempat. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan warga seraya menjaga keseimbangan lingkungan setempat. Untuk program itu, Pemerintahan Jokowi-JK mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar.

Selain hutan kemasyarakatan, ada pula skema kedua, yakni Hutan Desa (HD). Di mana itu adalah hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa itu sendiri.

Sedagkan skema ketiganya, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang memanfaatkan lahan dalam areal hutan produksi milik negara. Kelompok tani yang telah mengantungi ijin HTR ini boleh melakukan budidaya kehutanan, menanam pohon kayu misalnya, lalu mengambil manfaatnya, dengan tetap menjamin kelestarian dari sumberdaya hutan tersebut.

 

Berikutnya, ada skema empat. Yakni, ijin pengelolaan Hutan Adat (HA). Adapun yang dimaksud hutan adat ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Seperti pada skema yang lain, pemanfaatan hutan adat itu juga tidak boleh mengubah fungsi hutan itu sendiri. Warga diberi akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan sejauh tidak menebang pohon atau membangun usaha pertambangan rakyat.

Skema terakhir ialah Kemitraan Kehutanan, di mana dibangun pola kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan yang sudah ada, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, jasa hutan, pemegang izin pinjam pakai di kawasan hutan tersebut, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pada intinya, sejauh warga mengambil manfaat yang berbeda dari pemegang ijin pertama, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, maka ijin akses bisa diberikan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kelompok yang tinggal di kawasan hutan atau bahkan di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan memiliki riwayat melakukan penggarapan kawasan hutan, dan aktivitas mereka itu berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Dengan kelima skema tersebut, warga dimungkinkan untuk mendapat  akses legal guna memanfaatkan hasil sumberdaya hutan yang berkelanjutan.

Sejak Program Perhutanan Sosial digulirkan di lapangan pada 2016, setidaknya ada 239 ribu keluarga telah memperoleh akses legal ke kawasan hutan negara dan hutan adat. Mereka berhimpun dalam 2.460  unit organisasi petani yang disebut Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Mereka bekerja memanfaatkan hamparan hutan seluas tidak kurang dari 604.000 hektar.

Pemerintahan Jokowi  menargetkan kelompok Perhutanan Sosial itu akan mekar menjadi 5.000 unit sampai akhir tahun 2019. Konsep Perhutanan Sosial itu sendiri mulai bergema sejak 1999. Namun situasi transisi pascareformasi yang serba kurang menentu membuat program ini tak mudah dilaksanakan.

Pada 2007, program ini kembali digulirkan. Namun selama 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 450 ribu hektar saja.

Akses legal pengelolaan hutan ini bisa dipandang sebagai aksi nyata kehadiran negara di tengah masyarakat pinggiran. Ada peluang bagi mereka untuk lebih produktif, lebih sejahtera, dan pada ujungnya adalah hidup yang lebih berkualitas.

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Keberpihakan dan Pembiayaan yang Kian Deras
Rendahnya kredit macet UMKM menunjukkan bahwa sektor itu sangat disiplin dalam membayar kewajiban angsuran mereka. ...
Akhiri Polemik, Bersatu Padu Sambut Pasar Halal
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menepis anggapan bahwa lahirnya UU Jaminan Produk Halal melucuti peran MUI terkait sertifikasi halal sebuah produk. ...
Memacu Pertumbuhan Sekaligus Menjaga Keseimbangan
Menjawab kekhawatiran calon investor terhadap fokus kebijakan fiskal, Sri Mulyani menegaskan resepnya adalah menemukan titik kebahagiaan yang optimal. ...
Harlah NU, Semangat Moderat yang Makin Relevan
NU berhasil menciptakan sebuah kearifan yang menyatukan dengan indah antara semangat keislaman dan semangat keindonesiaan. ...
Pelaku Ekonomi Mikro Kecil Didorong Naik Kelas
Pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil milik masyarakat diyakini dapat berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan perekonomian nasional. ...
Api Nan Tak Boleh Padam
Di tengah revolusi perkakas digital, pers Indonesia terus bertekad menghasilkan karya yang valid dan kredibel di atas platform apa pun. Tabloid dan koran boleh surut, tapi komitmen keindonesiaan takka...
Menciptakan Nilai Ekonomi Baru bagi Sampah Plastik
Intinya mengubah cara pandang terhadap plastik kemasan bekas pakai, tidak sebagai sampah, tapi sebagai sebuah komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan ...
Gerbong INKA Mengalir Hingga Bangladesh
PT INKA bahkan diproyeksi akan menjadi salah satu pemain besar dalam industri perkeretaapian dunia. ...
Jurus Ampuh Meredam Gejolak Rupiah
Nilai tukar rupiah awal 2019 bahkan diprediksi cenderung menguat karena beberapa faktor, yakni aliran modal masuk, melambatnya laju kenaikan bunga The Fed, serta konsistensi kebijakan ekonomi yang dik...
Mesin Biosolar Tancap Gas Mengejar Devisa
Kilang-kilang Pertamina kini dikerahkan mem-blending biosolar. Pemakaian biodisel lokal meningkat dan impor solar menyusut dan harga sawit diharapkan terkerek. Target 2019: hemat devisa Rp42 triliun. ...