Bahasa | English


INFRASTRUKTUR

Pelabuhan Kijing Calon Gerbang Eksport Impor di Kalimantan

26 September 2019, 08:33 WIB

PT Pelindo II atau IPC membangun Pelabuhan Kijing di Mempawah Kalimantan. Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional dan menjadi salah satu dari tujuh hub utama di Indonesia.


Pelabuhan Kijing Calon Gerbang Eksport Impor di Kalimantan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing. Foto: Pelindo II

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) atau IPC sedang menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Kijing di Mempawah Kalimantan Barat. Pelabuhan ini akan memiliki dermaga dengan panjang 5 km dengan kedalaman pelabuhan sekitar 15 meter. Sebagai salah satu pelabuhan hub, nantinya Terminal Kijing akan menjadi gerbang utama ekspor/impor barang dari dan ke Kalimantan.

Pelabuhan Kijing merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Pontianak yang kapasitas dan luasnya sudah terbatas.  Selain itu Pelabuhan Pontianak juga hanya memiliki kedalaman kurang lebih enam meter saja.

Pelabuhan Pontianak merupakan pelabuhan yang berada di tepi Sungai Kapuas ini mengalami pendangkalan akibat dari tingginya sedimentasi, sehingga membuat kapal-kapal besar tidak bisa dilayani. Juga, terbatasnya fasilitas untuk melayani kargo non peti kemas di Pelabuhan Pontianak  menjadi alasan pengembangan pelabuhan di luar area tersebut.

IPC Cabang Pontianak mencatat penanganan peti kemas hampir sekitar 300.000 TEUs pada 2018. Sedangkan pada 2017 mencapai 244.485 TEUs dan 2016 mencapai 209.520 TEUs. Adapun kunjungan kapal atau vessel call pada 2018 sebanyak 528 domestik dan 59 internasional.

Sejak 2010 rata-rata pertumbuhan penanganan peti kemas di Pelabuhan Pontianak naik dengan rata-rata 5,4 persen akibat penerapan digitalisasi oleh IPC Cabang Pontianak sehingga kapasitas penanganan peti kemas yang naik dari tahun ke tahun.

Pelabuhan Kijing dicalonkan menjadi salah satu dari tujuh hub utama di Indonesia. Untuk membangkitkan kargo, sedangkan kawasan industri akan segera dibangun  kawasan ekonomi khusus (KEK) di lahan 200 hektare. KEK nantinya menjadi daerah asal kargo (hinterland), khususnya bagi produk olahan mineral dan komoditas perkebunan, seperti CPO dan karet.

IPC juga telah sepakat dengan Aneka Tambang yang bersama Inalum dan investor asal Cina mendirikan pabrik smelter alumina di Mempawah. IPC juga sudah sepakat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalbar untuk mengapalkan hasil produksinya lewat Kijing.

Berdasarkan studi kelayakan, lokasi pelabuhan berada di Selat Karimata yang menjadi penghubung Sumatra dan Kalimantan. Posisi Kijing juga berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Ini poros Laut Cina Selatan. Di sini bisa jadi pusat smelter, aspal, distribusi CPO, transshipment bahan bakar. Sedangkan Pelabuhan Pontianak,  akan menjadi feeder bagi Kijing.

IPC telah memperoleh konsesi pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan Kijing selama 69 tahun. Pemerintah memberikan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden No 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing  di Kalimantan Barat.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan.  Pada tahap pertama, IPC membangun lapangan penumpukan, gudang, tank farm, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, dan jembatan timbang. Pada tahap II, IPC mengembangkan 4 terminal dan KEK.

Terminal kijing akan dibangun di atas areal seluas 10 hektare. Pembangunan Terminal Kijing tahap I meliputi terminal peti kemas di sisi laut seluas 100 ribu meter persegi, lapangan operasional di sisi darat, serta trestle (jalan penghubung) sepanjang sekitar 3,5 kilometer.

Direktur Utama PT Pelindo II atau IPC, Elvyn G. Masassya  pernah mengatakan, terminal peti kemas yang sedang dibangun ini, nantinya mampu menangani bongkar muat peti kemas sebanyak 1,95 juta peti kemas per tahun. Kapasitas terminal cair mencapai 12,1 juta ton per tahun, dan kapasitas curah kering 15 juta ton per tahun. Sedangkan kapasitas terminal multipurpose sebesar 1 juta ton per tahun.  Tapi untuk tahapan   initial Kijing akan terbangun petikemas 500,000 TEUs dan multipurpose: 500,000 ton.

Dengan besarnya potensi bauksit, CPO, timber, karet, dan produk ikan, di Kalimantan Barat ini, Terminal Kijing dirancang untuk memberikan kemudahan berbisnis one stop services bagi para investor, akan dilengkapi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas kurang lebih 5.000 hektare. KEK tersebut akan dibangun secara bertahap.

Terminal Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sudah dimulai pada April 2018. Diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp 14 triliun. Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pelabuhan paling modern di Kalimantan, hal tersebut dijelaskan Direktur Utama PT Pelindo II atau IPC Elvyn G Masassya, terminal ini akan dikembangkan dengan konsep digital port yang dilengkapi peralatan bongkar muat modern.

Saat ini proyek Pelabuhan Kijing sudah mencapai sekitar 30 persen. Adapun pekerjaan yang sudah dilakukan berupa land clearing, pematangan tanah dan pemasangan tiang pancang.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia mempunyai visi untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan. IPC memiliki 12 (dua belas) cabang pelabuhan yang tersebar di wilayah bagian barat Indonesia, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Panjang, Cirebon, Jambi, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan.

Selain itu, IPC memiliki 17 (tujuh belas) anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang terdiri atas PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Jakarta International Container Terminal, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk., PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, PT Pengerukan Indonesia, PT Electronic Data Interchange Indonesia, PT Terminal Petikemas Indonesia, PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, PT IPC Terminal Petikemas, PT Rumah Sakit Pelabuhan, PT Multi Terminal Indonesia, PT Jasa Armada Indonesia Tbk., KSO TPK Koja serta PT Pelabuhan Indonesia Investama. (E-2)

Infrastruktur
Perairan
Narasi Terpopuler
Komitmen Hutan Mangrove dan Padang Lamun
Indonesia terus mencari peluang kerja sama pengendalian emisi karbon di arena COP ke-25 di Madrid. Prioritasnya menekan angka deforestasi, reboisasi hutan kritis, dan restorasi gambut. ...
Kemensos Fokus Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Anggaran Kementerian Sosial kelima terbesar dalam APBN 2020. Kegiatan akan difokuskan pada penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan. ...
Lompatan Katak Kendaraan Listrik
Pemerintah Indonesia mematok target produksi dua juta motor listrik pada tahun 2025. Pemerintah  diminta segera melakukan disain peta jalan BEV tanpa harus menunggu kesiapan industri komponen uta...
Menuju Fasilitator Perdagangan Kelas Dunia
Pelindo II atau Indonesia Port Corporation atau disingkat IPC akhir tahun 2019 ini merayakan ulang tahunnya yang ke-27. IPC telah menyusun road map hingga 2024. Di mana pada 2024, IPC memiliki target ...
Humanisasi Peradaban Dunia
Jauh hari sebelum Jokowi jadi presiden, saat masih menjabat Wali Kota Solo, ia sebagai pemimpin daerah tercatat sebagai pionir yang mempelopori kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Ya,...
Arus Liar Di Balik Agenda Amandemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amandemen yang melebar. Amandemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsodilasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...
Omnibus Law: Solusi dan Terobosan Hukum
Tantangan era masyarakat digital telah menghadang di depan mata. Indonesia tidak boleh berlama-lama terbelit oleh regulasi yang gemuk dan tumpang tindih. Sebuah terobosan kebijakan haruslah segera dil...
Membangun Industri Sawit Berkelanjutan
Setelah berproses sejak 2014, di penghujung tahun ini akhirnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perke...
Pentingnya Reformasi Birokrasi di Zaman Digital Informasi
Kritik Gus Dur terhadap kinerja Kementerian Agama tentu harus disikapi dengan terbuka. Kementerian Agama di Indonesia, sebagai salah satu dari lima kementerian terbesar berdasarkan alokasi anggaran be...