Bahasa | English


Siang Malam Membangun Bendungan

7 September 2018, 09:34 WIB

Sampai 2018  Pemerintahan Jokowi-JK selesaikan 18 bendungan, 11 lagi  rampung 2019, dan 28 lainnya dalam tahap konstruksi.  Padahal sejak era kolonial hingga 2015, hanya ada 223 bendungan.


Siang Malam Membangun Bendungan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten. Sumber foto: Dok Kementerian PUPR

Setelah mati suri hampir 35 tahun,  Proyek Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten, menggeliat kembali. Struktur bendungan kini sudah mencapai 60 persen, bahkan dua terowongan pengalihan arus Sungai Ciherang sudah tuntas  dikerjakan. Target selesai pada 2019 masih terus dipancangkan.

‘’Kita kerjakan tujuh hari seminggu. Sehari paling tidak ada dua shift,’’ ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Bendungan menjadi  prioritas Presiden Joko Widodo dan tergolong proyek strategis. Target yang dipancangkan cukup ambisius: Membangun 65 bendungan. Rinciannya, 49 waduk baru dan melanjutkan 16 proyek lama, seperti di Bendungan Karian yang sudah direncanakan sejak 1980. Dengan mematok anggaran sekitar Rp1 triliun, kelajutan Proyek Karian ini di-kick-off lagi awal 2015.

Seperti bendungan lainnya, Proyek Karian ini juga dihadang masalah. Utamanya, dalam hal pembebasan tanah. Presiden Jokowi maju terus.

Sebagai sebuah bentuk rekayasa tata kelola air, bendungan memberi banyak manfaat. Air limpasan di bagian hulu daerah aliran sungai (DAS) lebih bermanfaat bila bisa ditampung dalam waduk. Dengan begitu, banjir bisa dikendalikan. Lantas, air waduk bisa digunakan untuk mengairi sawah, pasokan air bersih ke permukiman dan industri, ada produksi listrik dan area genangannya sendiri untuk periwisata serta budidaya perikanan.

Bila selesai nanti, Bendungan Karian ini akan jadi yang terbesar ketiga di Indonesia setelah Jatiluhur dan Jatigede. Daya tampung Waduk Karian itu sendiri mencapai 314,5 m3, dengan areal genangan seluas 1.790 ha (17,9 km2).

Waduk Karian ini bisa mengaliri sawah seluas 22.000 ha dan membangkitkan listrik hidro 1,8 MW. Ditambah lagi, pasokan air baku  sebesar 10 m3/detik untuk kota Cilegon-Serang, dan 9,1 m3/detik lainnya ke Tangerang, Serpong, dan DKI.

Kalau saja Jakarta kebagian 5 m3/detik, dan diasumsikan setiap keluarga mengonsumsi air bersih 500 liter per hari, maka lebih dari 1,7 juta keluarga di ibu kota akan punya air bersih dengan harga yang ekonomis. Eksploitasi air tanah Jakarta bisa berkurang. Kehadiran Bendungan Karian ini akan membuat Banten lebih produktif, dan punya daya saing lebih kuat untuk menarik investasi di sektor industri.

 

Pembangunan waduk itu dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan mengacu sisi kelayakan dan prinsip mengurangi ketimpangan antarwilayah. Maka, di provinsi kering Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi membangun 7 waduk dengan kapasitas total 188 juta m3 air, dengan alokasi biaya Rp5,9 triliun.

Sebagai lumbung beras, Aceh juga kebagian program bendungan. Di sana dilakukan percepatan penyelesaian Bendungan Rajui (Kabupaten Pidie) dan Paya Seunara (Pulau Weh), serta pembangunan dua waduk baru yakni Bendungan Rukoh dan Tiro. Di daerah lumbung beras lainnya, Sulawesi Selatan, tiga waduk sedang dibangun. Yakni, Paseloreng (Kabupaten Wajo), Karalloe (Gowa) dan Panukkulu (Takalar).

Satu demi satu hasilnya pun terlihat. Sentuhan Jokowi membuat Waduk Jatigede Sumedang, Jawa Barat, bisa dioperasikan. Penggenanganya dimulai Agustus 2016 dan bendungan ini beroperasi penuh 2017.

Bendungan terbesar kedua di Indonesia itu bisa menampung air 975,5 juta m3 dari Sungai Cimanuk, dalam areal genangan 30,35 km2. Produknya ialah listrik 110 MW, pengairan untuk 90 ribu ha, air minum untuk jutaan rumah tangga dan pengamanan banjir di daerah hilir seluas 140 km2. Bendungan Jatigede itu mulai dibangun secara bertahap sejak 1982.

Dari 49 waduk yang dirancang di era Presiden Jokowi itu satu demi satu selesai dikerjakan. Salah satunya ialah Bendungan Raknamo, Kabupaten Kupang, NTT, yang  bisa menampung  14 juta m3 air untuk mengairi 1.250 ha tanah pertanian, mengalirkan air baku untuk perusahaan air minum (PAM) sebesar 100 liter/detik dan listrik hidro 0,22 MW.

Presiden Joko Widodo gembira waduk yang dibiayai APBN Rp720 miliar itu cepat selesai. ‘’Tadinya diperkirakan lima tahun. Saya minta empat tahun. Karena kerja siang malam, malah bisa diselesaikan tiga tahun,’’ ujar Presiden Joko Widodo saat meresmikan bendungan itu, Februari 2018.

Dari Kementerian PUPR pun kemudian bergulir kabar gembira bahwa di sepanjang 2018 ada sejumlah bendungan yang siap diresmikan. Selesai dengan Waduk Raknamo di Kupang, Waduk Tanju, Mila, dan Bintang Bano, keduanya di Nusa Tenggara Barat (NTB), lalu Bendungan Rotiklot di NTT. Berlanjut ke Bendungan Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Batam, Bendungan Sindang Heula di Banten, serta Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan.

Kontruksi bendungan itu semuanya dilengkapi  jaringan irigasinya menuju sawah petani. Memang, dari 65 bendungan dalam program strategis Presiden Jokowi itu tidak semuanya selesai 2019. Diperkirakan baru 29 buah yang rampung sampai 2019. Selebihnya masih dalam tahap konstruksi. Namun, penambahan 29 waduk itu cukup signifikan dan monumental, mengingat sejak dimulainya era industri pertanian di era kolonial sekitar satu setengah abad silam hingga 2014, di Indonesia hanya ada 230 buah bendungan.

Dengan penambahan bendungan itu, produksi pangan diharapkan meningkat. Kondisi saat ini, dari 7,2 juta ha sawah Indonesia hanya 11% yang menerima pasokan air dari bendungan. Lebih dari itu, waduk ini juga bisa menjadi sumber air baku PDAM, sumber listrik, area pariwisata, serta budidaya perikanan. Bendungan juga mengurangi resiko banjir di hilir. Selain, tentunya mengerek daya saing daerah di depan investor. (*)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Lima Prioritas dalam Pembenahan
Kalau ditanya kementerian mana yang paling popular saat ini? Jawabannya adalah Kementerian BUMN. Sebab, sejak dilantik jadi Menteri BUMN, Erick Tohir sudah membuat kejutan-kejutan yang memberikan hara...
Banjir Manfaat Bagi Pekerja
Kenaikan manfaat dari kedua program tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa ada kenaikan iuran. ...
Mengawal Eksistensi Indonesia di Natuna
Memasuki 2020, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan terkait eksistensinya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). ...
Menanti Lahirnya Jalur KA di Tanah Papua
Pemerintah menargetkan jalur kereta api yang beroperasi pada 2030 mendatang mencapai 13.000 kilometer. ...
Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara
Pernyataan bersama forum ASEAN-Tiongkok menyimpulkan bahwa penyelesaian pembacaan bersama atas rancangan naskah tunggal risalah Code of Conduct in the South China Sea patut segera dituntaskan. Forum i...
Harga Gas Industri Mulai Ada Titik Cerah
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, harga gas di sumur atau level upstream masih relatif rendah. Rata-rata harga gas mencapai USD5,4 per MMBTU.      ...
Menunggu Sepak Terjang Erick Tohir di Pelabuhan
Empat perusahaan kepelabuhanan pelat merah (Pelindo I, II, III, dan IV) rencananya akan dilebur menjadi satu. Kelak cakupan kerja perusahaan itu tak lagi berdasarkan regional wilayah, melainkan fungsi...
IKN Ditetapkan, Ribuan Warga Serbu Balikpapan dan Samarinda
Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), kontan Balikpapan dan Samarinda terkena imbasnya. Dua kota besar yang berada di ant...
Investor Surabaya dan Jakarta Berburu Lahan di Kaltim
Puluhan investor dari Surabaya dan Jakarta ramai-ramai menyerbu Kalimantan Timur (Kaltim) sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim. ...
Butuh 1 Tahun Tuntaskan Sengketa UE-RI
Uni Eropa telah melayangkan gugatan terhadap Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Uni Eropa melayangkan gugatannya terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 ...