Pogram kartu Pra Kerja ini merupakan program kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun yang sudah kerja dan ingin mengembangkan kompetensi. Kartu ini akan diberikan kepada pencari kerja dan buruh atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Berbekal kartu ini, mereka dapat mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan keahliannya.
Realisasi kartu prakerja ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang diteken pada akhir Februari lalu.
"Mereka nanti bisa memilih kursus yang dimintai mulai dari barista, coding, desain grafis, hingga operator alat berat," kata Presiden Jokowi saat pidato di hadapan Paripurna DPR, Agustus 2019 lalu.
Anggaran yang dialokasikan untuk kartu ini tergolong jumbo. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp10,3 triliun pada tahun ini. Dana itu nanti akan disebar ke sejumlah kementerian. Tahun ini, pemerintah bakal memberikan kepada dua juta peserta.
Anggaran sebesar itu, menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, akan dibagi dalam empat manfaat. Yakni, biaya pelatihan sebesar Rp3-7 juta, biaya sertifikasi Rp0-900.000, insentif pascapelatihan Rp500.000, dan pengisian survei (3×Rp50.000).
Insentif diberikan bukan tanpa batas. Disebut-sebut, mereka yang sudah menyelesaikan pelatihan akan menerima insentif selama tiga bulan. Insentif itu bukan gaji, melainkan hanya untuk membantu mereka mencari pekerjaan.
Tentu saja tidak semua orang yang menganggur atau pencari kerja bisa dengan mudah mendapatkan ini. Mereka harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan.
https://indonesia.go.id/assets/img/assets/1583995232_2.jpeg" style="height:1080px; width:1050px" />
https://indonesia.go.id/assets/img/assets/1583995245_3.jpeg " style="height:1080px; width:1050px" />
Penulis: Fajar WH
Editor: Eri Sutrisno/Ratna Nuraini
