Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin negeri ini dalam dua periode, yakni sejak 2014--2019 hingga 2019--2024. Selama satu dekade atau sepuluh tahun, pemerintahan Presiden Jokowi dinilai publik tetap konsisten dengan pendekatan Indonesia-sentris dan merakyat (populis).

Pendekatan pembangunan seperti ini membawa dampak signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini 'nyaris' tak tersentuh kebijakan pembangunan dari pusat. Massifnya pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, jaminan sosial pendidikan dan kesehatan, pengendalian harga pangan, menyebabkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi sejak kemimpinan periode pertama selalu tinggi. Rata-rata di atas 70 persen. 

Merujuk analisis tim riset Forum Merdeka Barat (FMB) 9, hingga dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada Oktober 2024, tingkat kepuasan publik masih tinggi. Boleh dibilang tertinggi dalam sejarah kepemimpinan nasional, berdasarkan hasil riset dan survei, baik dari lembaga survei terkemuka maupun lembaga riset media nasional arus utama. 

Bisa dilihat dari hasil survei termutakhir perihal tingkat kepuasan publik Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang baru saja dirilis lembaga survei Poltracking Indonesia ternyata masih mencatat hingga 86,5 persen masyarakat puas dengan kinerja pasangan tersebut. Survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 8--14 September 2024.

Fenomena tingginya tingkat kepuasan publik atau dikenal sebagai "job approval rating" terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin tentu bukan hanya tergambar dari hasil survei Poltracking Indonesia. Hal ini juga tecermin dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei lainnya. Seperti hasil survei periodik Kompas pada Juni 2024. 

Dengan jumlah populasi sampel sebesar 1.200 responden dan metode yang kurang lebih sama dengan Poltracking Indonesia atau lembaga survei lainnya, hasil survei Kompas pada 27 Mei--2 Juni 2024 mencatat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen. Menariknya, capaian ini menurut Litbang Kompas adalah tertinggi semenjak survei periode pemerintahan kedua dilakukan secara periodik pascapelantikan pasangan itu pada Oktober 2019. 

Angka kepuasan publik itu naik dibandingkan hasil survei Desember 2023 yaitu 73,5 persen, dan secara garis tren menunjukkan konsistensi terus meningkat sejak Oktober 2022. Tren kenaikan tingkat kepuasan masyarakat ini juga terkonfirmasi dari tren penurunan angka ketidakpuasan masyarakat yang secara persentase mencapai titik terendah, yaitu 24,4 persen responden. Bahkan menurut Kompas, tingkat ketidakpuasan responden itu bahkan tercatat paling rendah sejak survei periode kedua pemerintahan dilakukan secara berkala.

Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebagai Kepala Negara menjelang akhir masa jabatan berdasarkan survei merupakan fenomena unik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. General Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto menjelaskan bahwa survei ini mengafirmasi konsistensi kebijakan Jokowi yang dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat.

“Ini adalah tren yang jarang terjadi. Sebelumnya, pemerintahan Gus Dur, Megawati, hingga SBY, semua menunjukkan penurunan kepuasan di akhir masa jabatan. Namun, Jokowi berhasil mempertahankan, bahkan meningkat, terutama dalam tiga bulan terakhir,” jelasnya pada Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 'Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas', Jumat (4/10/2024).

Hasil survei Litbang Kompas memaparkan, tiga bidang utama yang mencatatkan kepuasan tertinggi adalah stabilitas politik dan keamanan, kesejahteraan sosial, serta ekonomi. “Bidang stabilitas politik dan keamanan mencatat angka kepuasan hingga 85 persen, sementara kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan mencapai 82 persen. Kedua bidang ini menjadi pilar utama yang menopang apresiasi masyarakat terhadap kinerja Jokowi,” jelas Kristanto.

Realitas Publik  dan Media Sosial 

Adapun, pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Prabu Revolusi menyampaikan, kunci utama di balik tingginya apresiasi publik terhadap Jokowi ini adalah pemerataan pembangunan dan hubungannya yang dekat dengan rakyat. 

“Saya melihat bagaimana Jokowi turun langsung ke masyarakat, dan sambutan luar biasa dari warga terlihat, seperti di NTT, di mana ribuan orang mengucapkan terima kasih atas kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Jumat (4/10/2024).

Dijelaskan Dirjen IKP, keputusan Jokowi untuk fokus pada pembangunan di wilayah-wilayah pinggiran juga menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan atau Indonesia-sentris. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah infrastruktur yang lama terabaikan, tetapi juga meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai contoh, keberadaan jalan tol di wilayah-wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Papua membuka akses yang lebih luas bagi perdagangan dan mobilitas penduduk. Meskipun kebijakan itu sempat menimbulkan kekhawatiran akan potensi risiko terhadap perlambatan ekonomi, pemerintahan Jokowi dengan strateginya terbukti mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga tetap stabil.

"Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di rata-rata 5 persen, meski dunia politik dan ekonomi global tidak menentu setelah pandemi Covid-19," imbuh Prabu Revolusi.

Satu hal, transformasi digital didorong Kementerian Kominfo menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan pemerintahan Jokowi. Percepatan akses internet, yang awalnya hanya 2,4 Mbps pada 10 tahun lalu, kini terakselerasi dengan baik hingga mencapai 25 Mbps pada hari ini.

Tak hanya itu, tren positif kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi juga tak lepas dari kenyataan pada masyarakat kelas menengah yang tak terpengaruh signifikan terhadap kehebohan di dunia maya. Dirjen Prabu menilai, terjadi disparitas yang tinggi antara kepuasan masyarakat di dunia maya dan dunia nyata sehari-hari. 

Lebih dari itu, Dirjen Prabu juga menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi oleh pemerintah terkait media sosial bukanlah upaya untuk membatasi masyarakat untuk berekspresi. Tetapi lebih kepada untuk menangkal berita-berita bohong atau hoaks yang bertebaran di media sosial.

Tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat di dunia nyata inilah yang membuat masyarakat seyogianya berterimakasih pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/TR