Pembangunan infrastruktur masih menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2022 merupakan titik tolak pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah maupun jangka panjang.

Pandemi Covid-19 selama dua tahun telah membuat ekonomi terkoreksi cukup dalam. Situasi global pun masih dirundung ketidakpastian.

Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing perekonomian melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya Proyek Strategis Nasional. Salah satunya, mempercepat tender atau seleksi paket pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air, Kementerian PUPR melaksanakan penandatanganan kontrak paket tender/seleksi dini tahun anggaran 2022 di Jakarta pada Senin (24/1/2022). Adapun pelaksanaan tender/seleksi dini sudah dilakukan sejak Oktober 2021 dengan jumlah 2.092 paket dengan nilai pagu pengadaan sebesar Rp35,1 triliun.

"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, salah satu yang dilakukan Kementerian PUPR ini adalah tender dini pertama. Terkait dengan nilai jumlah paket yang telah terlelang dalam tender dini seperti disampaikan yakni Rp17,5 triliun diharapkan dapat diikuti oleh kementerian-kementerian lain," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian PUPR Jakarta, Senin (24/1/2022).

Menko Airlangga mengatakan bahwa tender dini Kementerian PUPR ini dengan sejalan dengan percepatan (front loading) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Pemerintah menilai hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat pada kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi nasional tercatat negatif. Dukungan belanja pemerintah melalui APBN terbukti efektif menaikkan pertumbuhan ekonomi. Terbukti hal ini terjadi pada kuartal keempat tahun 2021.

Sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2 persen, peran pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional. Selain itu, infrastruktur juga memiliki peran penting dalam mengungkit indeks persepsi dunia (usaha) terhadap penentuan lokasi investasi yang tepat, yang secara kuantitatif dituangkan dalam peringkat indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB).

"Dalam rangka mewujudkan transformasi perekonomian dan EoDB, kami berharap, terjadinya peningkatan infrastruktur nasional sebesar 49,4 persen terhadap PDB pada akhir 2024, hal ini tentu dicapai dengan Proyek Strategis Nasional," ujar Menko Airlangga.

Pelaksanaan penandatangan ini dilakukan secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa dari balai di Kementerian PUPR yang berada di 34 provinsi. Proses pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan melalui beberapa metode, antara lain, tender/seleksi dan e-katalog sektoral PUPR.

Metode ini menjamin proses pengadaan barang dan jasa di paket pembangunan infrastruktur itu transparan, efektif, dan efisien. Pengerjaan proyek infrastruktur tersebut juga melibatkan lebih banyak kontraktor dalam negeri, komponen lokal, dan UMKM.

Secara umum lelang dini adalah suatu pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, sebelum penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA) atau RUP (Rencana Umum Pengadaan) diumumkan. Beleid terkait lelang dini mengacu pada Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 73 Ayat 2.

Lelang dini dapat dilakukan untuk pertama pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan barang/jasa yang lama, kedua pekerjaan kompleks, dan ketiga pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.

Dengan adanya lelang dini, maka dilakukan pemetaan terhadap paket–paket prioritas dan pekerjaan yang bernilai besar dan bersifat kompleks dapat menjadi upaya mitigasi risiko–risiko, seperti gagal lelang, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan karena kelangkaan material, dan lain sebagainya.

Sampai saat ini, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 838 paket senilai Rp17,5 triliun dengan rincian 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp220 miliar telah terkontrak pada akhir Desember 2020. Sisanya 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp17,36 triliun telah selesai proses tender/seleksi dan siap dilakukan penandatanganan.

Rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender/seleksi dini Tahun Anggaran 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp10,68 triliun pada akhir Januari 2022 dan 583 paket senilai Rp6,91 triliun pada akhir Februari 2022.

"Diperkirakan dengan jumlah paket tersebut penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp7,34 triliun atau sebesar 7,30 persen," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sepanjang tahun 2022, Kementerian PUPR akan melaksanakan sejumlah prioritas proyek yaitu penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN); mendukung infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo, pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT), optimalisasi pemeliharaan operasi dan rehabilitasi (OPOR), serta antisipasi penanganan bencana La Nina.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari