Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menyambut HUT ke-76 RI pada 16 Agustus 2021 di Sidang Tahunan MPR RI melaporkan tentang perkembangan perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Presiden menyebutkan, struktur ekonomi Indonesia yang selama ini lebih dari 55% ditopang oleh konsumsi rumah tangga, telah dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor.

Fokus utama pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Untuk itu, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus dipercepat.

Presiden mengungkapkan, Minggu lalu pemerintah telah meluncurkan online single submission (OSS), yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif, dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya.

Yang sangat melegakan adalah, pada periode Januari sampai Juni 2021. Realisasi investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5% di luar Jawa dan 48,5% di Jawa. Investasi itu menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini diharapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan. Menurut Presiden, perkembangan investasi ini harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus diupayakan untuk membangun kemandirian pangan.

Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, itulah akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian Indonesia.  Sementara itu, perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah.

Program “Bangga Buatan Indonesia” terus digencarkan sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Perlu diketahui, digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus 2021, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Pada 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021.

Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang dicita-citakan.

Dukungan semua pihak, utamanya lembaga-lembaga negara, menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar-lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang.

Presiden Jokowi pun menyadari, keseimbangan dan saling kontrol antarlembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan. Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini,” kata Presiden.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi para anggota MPR RI, melalui program empat pilar, yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan.

Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di Indonesia. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.

Dikatakan Presiden Jokowi, DPD RI juga terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undang, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang Desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan.

Sementara itu, di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian. Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal.

“Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” Presiden.

Presiden juga mengapresiasi kinerja lembaga peradilan. Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan, dengan adanya aplikasi peradilan elektronik, e-Court, telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi, yang juga menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara pilkada, tetap membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu. Keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi calon hakim agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim. Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19 ini.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengatakan, pandemi telah mengingatkan untuk peduli terhadap sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah terselesaikan.

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan bulan kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari