Lonjakan kasus Covid-19 di Jawa mulai melandai. Namun di sejumlah provinsi di luar Jawa, kondisinya justru semakin menanjak. Situasi ini yang menjadi tema utama rapat terbatas (ratas) kabinet pada Sabtu 7 Agustus 2021. Ratas virtual ini dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, diikuti oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Kordinator PPKM Level 4 dan 3 wilayah luar Jawa-Bali, sejumlah menteri lain serta Panglima TNI, Kapolri, dan Satgas Covid-19.     

Dalam arahannya, yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan RI, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mewaspadai lonjakan ini dan merespons situasi secara cepat. Khusus ke pada jajaran TNI-Polri, respons cepat yang diperintahkan utamanya ialah membantu pemerintah daerah untuk mengurangi mobilitas penduduk yang secara langsung  terkait dengan penyebaran virus.

Dalam ratas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 itu, Presiden Jokowi menyatakan terus mengikuti perkembangan data pandemi, dan melihat adanya lonjakan di luar Jawa dalam dua pekan terakhir. Ia mencatat secara rinci.

Tercatat, angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada tanggal 25 Juli 2021 ialah 13.200 kasus  atau 34 persen dari kasus baru nasional. Pada 1 Agustus angkanya naik ke 13.589 kasus atau 44 persen dan per 6 Agustus 2021 naik lagi ke 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru harian nasional.

‘’Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, agar betul-betul selalu mengingatkan ke Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, dan Kapolres, untuk cepat merespons angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ,” kata Presiden Jokowi dari Istana Bogor. Semakin cepat tindakan pembatasan mobilitas diambil, semakin sempit ruang penularan wabah.

Presiden Jokowi menyoroti lima provinsi dengan kasus positif aktif yang paling tinggi per 5 Agustus, yaitu Kalimantan Timur 22.529 kasus, Sumatra Utara 21,876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumatra Barat 14.494 kasus, dan Riau 13,958 kasus. Pada Jumat 6 Agustus, kasus aktif Sumatra Utara masih naik lagi menjadi 22.892, Riau naik ke level 14.993 kasus, dan Sumatra Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif. Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.

‘’Hati-hati, kasusnya selalu naik turun,’’ kata Presiden Jokowi, seraya mengingatkan agar jajaran  pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga waspada. “Saya lihat pada minggu kemarin, per 1 Agustus, NTT itu masih 886 (kasus baru), tanggal 1 Agustus. Pada 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 Agustus ada 608 kasus baru. Tanggal 4 Agustus ada 530 (kasus baru). Tapi lihat di tanggal  6 (Agustus) kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat,” kata Presiden Jokowi.

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan. Tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di Jawa-Bali. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat, kedua melakukan tracing, testing, treatment, atau 3T dan yang ketiga adalah vaksinasi. Situasi di lapangan akan menjadi acuan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

“Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakatnya harus direm. Yang  pertama, dan yang paling penting ini gubernur semua harus tahu, pangdam, kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak untuk dua minggu,” Presiden Jokowi menjelaskan.

Yang kedua, Presiden Jokowi meminta Panglima TNI menggencarkan pengetesan dan penelusuran (testing dan tracing) supaya mereka yang terkonfirmasi positif  bisa ditemukan dan dipisahkan. Yang kontak erat dengan orang yang  terkonfirmasi positif pun harus segera ditemukan untuk menjalani testing, dan dirawat di tempat-tempat isolasi terpusat. Begitu seterusnya. Intinya, mereka yang  tertular harus dipisahkan. Dengan demikian, kasus Covid-19 tidak menyebar luas.

“Respons harus secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau tidak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa,” ujarnya tandas.

Butir ketiga, Presiden Jokowi menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dirawat ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi meminta semua kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olahraga, balai-balai latihan, hingga gedung sekolah.

“Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada. Libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan para  pasien. Kalau di Jawa ada yang lewat telemedicine, tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini penting untuk mengurangi angka kematian yang ada,” paparnya.

Selain tiga hal tadi, Presiden Jokowi menyebut pula, kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta semua pihak mendukung vaksinasi Covid-19 nasional. Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin.

“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung  suntikkan kepada masyarakat. Habis, langsung minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin yang terlalu lama (mandek), baik di dinkes, di rumah sakit , maupun  puskesmas. Perintahkan segera semua, segera disuntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” tandasnya.

Secara nasional, kasus baru Covid-19 memang menunjukkan angka penurunan. Per 31 Juli, angka kasus baru rata-rata sepekan terakhir adalah 40.242 kasus, dan menyusut menjadi 32.851 kasus rata-rata sepekan terakhir. Pada periode yang sama, angka kematian juga berkurang meski belum signifikan, yakni dari 1.728 kasus menjadi 1.640 kasus. Persoalannya, indikator perbaikan di Jawa belum diikuti dengan perbaikan di luar Jawa.

Dalam situasi ini, angka kasus aktif tidak bisa cepat menyusut. Per 7 Agustus 2021, secara nasional masih ada 497.000 kasus aktif. Sekitar 55 persen ada di Jawa-Bali. Dari jumlah kasus aktif itu, sekitar 20 persen memerlukan perawatan di rumah sakit. Maka, seperti diperingatkan Presiden Jokowi, bila lonjakan tidak diredam, fasilitas kesehatan dan fasilitas isoter di berbagai daerah akan kewalahan melayani lonjakan pasien.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari