Indonesia.go.id - Audit Berkala untuk Amankan Stok Vaksin di Daerah

Audit Berkala untuk Amankan Stok Vaksin di Daerah

  • Administrator
  • Jumat, 20 Agustus 2021 | 15:32 WIB
VAKSIN COVID-19
  Ilustrasi.Petugas Kepolisian berjaga saat bongkar muat vaksin COVID-19 Moderna. ANTARA FOTO/ Raisan Al Farisi
Distribusi vaksin Covid-19 akan diaudit. Di level provinsi/kabupaten/kota Kemendagri dan TNI/Polri memonitor pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin.

Masyarakat diharap tenang. Stok vaksin Covid-19 di Indonesia pada Agustus 2021 sudah tersedia 82,3 juta dosis. Jumlah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendatangkan vaksin Covid-19, baik melalui mekanisme multilateral dan bilateral.

Sampai 2022, pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 sebanyak 428 juta dosis untuk menyasar 208,2 juta target vaksinasi yang dilakukan secara bertahap. Hingga 8 Agustus 2021, sudah ada 50 juta lebih rakyat Indonesia yang telah divaksin dosis pertama.

Jumlah tersebut kurang lebih setara dengan 24% dari sasaran vaksinasi yang sebesar 208,2 juta orang. Kemudian dari 50 juta orang tersebut, 23,7 juta di antaranya sudah mendapatkan vaksinasi penuh atau dua kali dosis atau setara dengan 11,4%.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi massal pada Agustus dan September 2021, agar daerah-daerah yang memiliki tingkat kasus corona tinggi dapat diprioritaskan. Tujuannya, agar di wilayah tersebut bisa segera terbentuk kekebalan komunal (herd immunity) sehingga menurunkan kasus penularan virus SARS COV-2.

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi. Hal ini untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi Covid-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di RS pun semakin berkurang.

"Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke provinsi, lalu diteruskan ke kabupaten/kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (9/8/2021).

Untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan per hari. Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta per hari, Polri 600 ribu per hari, TNI 500 ribu per hari dan 2,5 juta per hari oleh BKKBN. Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80% untuk daerah dan 20% stok pusat.

Audit Stok Vaksin

Dalam mengamankan pasokan dan distribusi vaksin Covid-19, Kementerian Kesehatan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk mengaudit secara berkala. Mereka secara bersama-sama mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

"Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level provinsi/kabupaten/kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing kabupaten/kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera," tutur Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Untuk mendukung pengawasan distribusi dan pemutakhiran (update) stok vaksin nasional, Kemenkes telah menyediakan aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE), yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.

"Data ini kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera direkonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan," pesan Menkes.

Suplai Bio Farma

Satu hal, PT Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk pemerintah dalam pengelolaan vaksin Covid-19, terus mendistribusikan vaksin tersebut ke seluruh provinsi di Indonesia. Mereka menyalurkan vaksin dari pelbagai platform, baik yang diolah sendiri di Bio Farma, maupun dari produsen lain, seperti AstraZeneca dan Moderna.

Hingga Senin (9/8/2021) total vaksin Covid-19 yang sudah terdistribusi sebanyak 102,1 juta dosis. Rincian vaksin yang sudah didistribusikan tersebut terdiri dari CoronaVac (Sinovac) sebanyak tiga juta dosis, Covid-19 Bio Farma (bahan baku dari Sinovac) sebanyak 81,4 juta dosis, AstraZeneca baik dari fasilitas Covax, bilateral, dan hibah, sebanyak 14,7 juta dosis, dan Moderna tiga juta dosis.

Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto menjelaskan, dalam minggu pertama Agustus ini pihaknya sudah mendistribusikan 15,4 juta dosis dari pelbagai produsen tersebut. Adapun masih ada sisa stok sebanyak 5,8 juta dosis yang siap kirim. Jumlah ini bakal bertambah dengan produk Covid-19 Bio Farma sebanyak 12,9 juta dosis sampai dengan akhir Agustus 2021.

Dalam proses pendistribusian sendiri, Bio Farma memiliki tanggung jawab untuk pelaksanaan distribusi vaksin sejak dari Bio Farma, hingga kabupaten/kota. Pelaksanaan distribusi tersebut tentu akan berdasarkan pada alokasi dan permintaan dari Kementerian Kesehatan RI.

Bambang Heriyanto menambahkan, dalam pendistribusian tersebut, tetap harus memperhatikan stok vaksin yang siap didistribusikan dan sudah mendapatkan lot rilis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain hal-hal tersebut, Bio Farma juga akan mempertimbangkan kapasitas penyimpanan di dinas kesehatan tempat tujuan vaksinasi.

Sampai 9 Agustus 2021, total vaksin Covid-19 yang diolah di Bio Farma sebanyak 101,2 juta dosis, dengan 81,4 juta di antaranya sudah mendapatkan lot rilis dari BPOM, dan 19,8 juta dosis masih dalam proses karantina menunggu lot rilis dari BPOM.

 

 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari