Harga minyak goreng terus bergejolak. Meski pemerintah sudah memberikan jaminan dengan mematok harga di tingkat konsumen, realitasnya kenaikan harga komoditas itu tetap terjadi.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional di 34 provinsi pada Minggu (9/1/2022) masih berada di kisaran Rp 18-26 ribu per liter. 

Tak ingin kebobolan dan menjadi sebab gejolak di masyarakat, Menteri BUMN Erick Tohir pun memerintahkan sejumlah BUMN untuk melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan 3,7 juta liter minyak goreng hingga Mei 2022.

"BUMN melakukan operasi pasar. Artinya kami melakukan intervensi di mana sampai Mei 2022 kami akan melakukan intervensi sekitar 3,7 juta liter minyak goreng," ujar Erick Thohir saat menyampaikan pidato kunci di Universitas Sumatera Utara di Medan, seperti dilansir Antara, Minggu (9/1/2022).

Hal serupa saat harga minyak goreng saat ini mahal karena harga kelapa sawit naik. Jika harga kelapa sawit jatuh yang risau adalah petani dan pengusaha, sehingga jika yang terjadi sebaliknya maka yang risau adalah konsumen.

"Inilah ekonomi, maka dari itu kemarin Presiden RI Joko Widodo menugaskan tidak hanya kepada BUMN namun kepada seluruh pelaku usaha swasta untuk menggelar operasi pasar 1,25 miliar liter minyak goreng," ucap Menteri BUMN.

Pemerintah segera menggelontorkan dana hingga Rp3,6 triliun untuk subsidi penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau selama enam bulan guna menjinakkan harga komoditas itu.

Bagaimana dengan penyediaan minyak goreng murah yang diinisiasi Menko Perekonomian sebanyak 1,2 miliar liter? Airlangga mengatakan, minyak goreng murah dengan volume penyediaan 1,2 miliar liter akan dibanderol Rp14.000 per liter dan didistribusikan secara nasional. Kebijakan ini sekaligus memperluas penyediaan minyak goreng murah sebanyak 11 juta liter yang masih berjalan.

“Pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (5/1/2022).

Dievaluasi Mei

Airlangga mengatakan, penyediaan minyak goreng subsidi selama 1 semester itu akan dievaluasi pada Mei 2022. Bila hasil evaluasi harga minyak goreng masih tinggi bisa saja subsidi diperpanjang.

Menurutnya, anggaran untuk menutup selisih antara harga pasaran dan harga subsidi sebesar Rp3,6 triliun diperoleh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Komite Pengarah memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran Rp3,6 triliun,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi terbatas mengenai ketersediaan minyak goreng. Rencananya, Kementerian Perdagangan menyiapkan regulasi anyar soal harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

Adapun, BPDPKS akan menyiapkan perjanjian kerja sama dengan pabrik kelapa sawit dan menetapkan surveyor independen dalam penyaluran subsidi.

Pemantauan Harga Komoditas Pangan Strategis Kemendag memperlihatkan bahwa harga rata-rata minyak goreng curah secara nasional berada di level Rp17.900 per liter, naik 46,72 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan juga terlihat pada minyak goreng kemasan sederhana bergerak dari Rp13.200 per liter pada Januari 2021 menjadi Rp18.500 per liter per 4 Januari 2022.

Harga itu sudah naik lagi menjadi Rp20.700, atau naik rata-rata Rp400, menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per 10 Januari 2022. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, pemerintah akan melibatkan sekitar 70 produsen minyak goreng dalam kebijakan penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter.

Dalam tahap awal pelaksanaan kebijakan, lima perusahaan telah terlibat. “Kami akan mencoba melibatkan setidaknya 70 [perusahaan] industri minyak goreng dan 225 packer. Namun, untuk pertama ini kita libatkan dulu lima perusahaan besar untuk segera mengalokasikan minyak goreng kemasan sederhana,” kata Lutfi .

Sejatinya, Mendag mengatakan, operasi pasar minyak goreng murah telah berjalan sejak akhir 2021 untuk mengantisipasi momen Natal dan Tahun Baru. Para produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) berkomitmen menyediakan, 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana yang didistribusikan melalui 47.000 gerai ritel modern. Per Rabu (5/1/2022), penyaluran sudah mencapai 4 juta liter dan tersisa 7 juta liter yang berjalan.

“Kami akan rencanakan untuk memperluas penyaluran dengan menggandeng lima produsen yang sudah siap dengan kemasannya,” tambah Lutfi.

Dia menegaskan, penyaluran minyak goreng murah juga akan diperluas ke pasar-pasar tradisional. Lutfi mengatakan, penyaluran melalui pasar tradisional dilakukan di pasar-pasar yang berada di bawah pemantauan Kementerian Perdagangan.

Mendag menyatakan komitmennya dalam menjaga pasokan dan harga minyak goreng yang terjangkau di dalam negeri setelah instruksi Presiden Joko Widodo untuk stabilisasi harga komoditas pangan tersebut.

Mendag menegaskan, kebutuhan anggaran untuk subsidi minyak goreng mencapai Rp3,6 triliun ditambah dengan PPN. Dia menegaskan anggaran subsidi berasal dari dana pungutan ekspor produk minyak sawit yang dikelola BPDPKS.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman memastikan, kesiapan dana untuk program subsidi itu. “Kondisi ketersediaan dana BPDPKS untuk bisa mendanai program ini Insyaallah bisa dilakukan sampai dengan 6 bulan ke depan,” kata Eddy.

Kinerja penghimpunan dana BPDPKS sendiri mencetak nilai tertinggi hingga 17 Desember 2021, seiring dengan tingginya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Pungutan ekspor yang terkumpul tercatat mencapai Rp69,72 triliun yang bersumber dari ekspor CPO dan turunannya senilai USD28,99 miliar. Dari sisi penyaluran dana, BPDPKS telah mengeluarkan Rp51,86 triliun untuk program biodiesel pada 2021 dan Rp6,59 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat selama kurun 2016--2021.

Kebijakan pemerintah menyediakan minyak goreng subsidi sangat diapresiasi dan didukung para pedagang pasar tradisional. Sembari mereka meminta harga subdisi bisa mendekati harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah Rp12.500 per liter.

Di sisi lain, Permendag nomor 7/2020 menyebutkan, harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen harga minyak goreng kemasan sederhana dipatok Rp11.000 per liter di tingkat konsumen. Dengan acuan tersebut, harga di pasar biasanya berkisar Rp12.500 per liter.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari