Pemerintah menerapkan langkah reformasi regulasi, sistem peringatan dini, dan kemitraan dengan masyarakat sipil untuk memantau dan menanggulangi konten berbahaya di ruang digital.
Pemerintah serius menangani penyebaran hoaks maupun disinformasi dengan memprioritaskan pendekatan masif sebagai langkah strategis untuk membangun ketahanan digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan penanganan disinformasi dilakukan secara proporsional, berbasis bukti, dan melalui kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan, termasuk industri pers nasional yang menjadi pilar demokrasi.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah telah memprioritaskan pendekatan masif untuk mengatasi disinformasi. Presiden menyerukan peningkatan ketahanan digital, kolaborasi lintas sektoral, dan penguatan komunikasi publik untuk memastikan bahwa kebohongan tidak mendikte wacana nasional kita,” ujar Wamenkomdigi dalam keterangannya terkait FEALAC Journalist Dialogue 2025 di Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5/2025).
Menurut Nezar, Pemerintah menerapkan langkah reformasi regulasi, sistem peringatan dini, dan kemitraan dengan masyarakat sipil untuk memantau dan menanggulangi konten berbahaya di ruang digital.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga telah memperluas upaya penguatan integritas informasi.
“Kami menerapkan agenda strategis berfokus pada media, kampanye literasi, kolaborasi dengan platform teknologi, dan pengembangan kapasitas bagi jurnalis lokal. Kami tengah mengembangkan pekerjaan deteksi yang lebih cerdas, mempromosikan dialog lintas batas, dan mengintegrasikan inisiatif pemeriksaan fakta ke dalam saluran layanan publik,” jelasnya.
Nezar mengungkapkan, kolaborasi dengan negara ASEAN telah menghasillan pedoman pengelolaan informasi pemerintah dalam memerangi berita palsu dan disinformasi di media.
“Pedoman ini merupakan bukti kerja sama dan aliansi yang solid dalam memerangi berita bohong di media. Semangat inilah yang saya harap dapat kita terapkan dalam dialog ini,” jelas dia.
Wamenkomdigi juga menyoroti risiko global dari produksi dan distribusi konten disinformasi dalam diskusi bertema Bridging Perspectives: The Role of Media in Navigating Truth and Disinformation itu.
“Perlu respons yang bermakna terhadap tantangan global, di mana kolaborasi berperan untuk menegakkan peran jurnalis dalam menjaga kebenaran informasi,” tandasnya.
FEALAC Journalist Dialogue 2025 merupakan kerja sama Kementerian Komdigi dan Kementerian Luar Negeri. Sebagai kegiatan lanjutan dari the 22nd FEALAC Journalists’ Visit Program (JVP) 2025 di Singapura pada 13-16 Mei 2025 lalu, forum kali ini melibatkan sepuluh orang jurnalis dari enam negara anggota FEALAC dari Argentina, Chile, Guatemala, Kolombia, Peru dan Uruguay.
Penulis: Wahyu Sudoyo
Redaktur: Untung S
Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/920596/wamenkomdigi-pemerintah-prioritaskan-pendekatan-masif-untuk-mengatasi-disinformasi
