Kenaikan harga minyak dan gas (migas) di pasar internasional itu memberi berkah sekaligus beban bagi Indonesia. Berkahnya, sebagai produsen migas, lonjakan harga itu berarti penambahan untuk penerimaan anggaran negara. Namun, harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas di pasar domestik pun naik, dan ujung-ujungnya penambahan anggaran subsidi.

Ihwal berkah kenaikan harga migas dunia di sepanjang kuartal I-2022 dilaporkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sebuah lembaga di bawah Kementerian ESDM yang mewakili negara menangani urusan kontrak pertambangan minyak bumi dan gas. Disebutkan, penerimaan negara Januari–Maret 2022  mencapai USD4,36 miliar, setara Rp62 triliun. Jumlah itu sudah mencakup 44 persen dari target 2022 sebesar USD9,95 miliar.

Namun, SKK Migas mencatat, lonjakan penerimaan itu tidak semata-mata terjadi karena lonjakan harga migas. Penerimaan yang lebih besar itu juga dari hasil efisiensi dalam pembelanjaan barang, jasa, dan biaya operasional lainnya oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Biayanya menyusut, penerimaanya meningkat, maka setoran kepada negara pun makin gemuk.

SKK Migas menyebut bahwa realisasi cost recovery, salah satu biaya sampai triwulan pertama 2022 sebesar USD1,39 miliar atau 16% dari alokasi cost recovery yang mencapai USD8,65 miliar. Itu relatif kecil bila biaya cost recovery 16 persen bisa meraih 44 persen target penerimaan. Walhasil, angka equity to be split (ETS), nilai bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor, menjadi lebih besar.

‘’Kami bersyukur, di tengah kenaikan harga minyak dunia yang berimbas kepada kenaikan beberapa biaya operasional, kami masih bisa lakukan efisiensi di beberapa hal, seperti  pengadaan rig pengeboran secara bersama-sama dengan kontrak farm in dan mengurangi inventori peralatan. Kami melakukan sinkronisasi kebutuhan tiap KKKS yang telah memberikan hasil yang positif, yaitu biaya yang efisien,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi persnya terkait capaian dan kinerja hulu migas kuartal I-2022, pada Jumat (22/4/2022) di Jakarta.

Dwi Sutjipto menyampaikan pula, dari keseluruhan hasil penjualan minyak dan gas yang mencapai USD9,4 miliar, penerimaan negara tercatat USD4,36 miliar atau 46,3%. Yang menjadi bagian KKKS adalah USD3,36 miliar atau 38,9%, sedangkan sisanya adalah cost recovery sebesar USD1,39 miliar atau 14,8%.

Dwi menambahkan, meskipun biaya-biaya KKKS dapat dijaga efisien, beberapa aktivitas utama hulu migas di triwulan pertama 2022 sudah melampaui capaian pada triwulan yang sama tahun lalu.

“Pada triwulan pertama jumlah pengeboran sumur eksplorasi, sumur pengembangan, workover, dan well service lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama di 2021. Ini menunjukkan upaya koordinasi yang dilakukan oleh manajemen SKK Migas, dengan melakukan kunjungan lapangan awal tahun dan dilanjutkan koordinasi oleh fungsi terkait berjalan dengan baik,” ujar Dwi Sutjipto.

Dalam catatan SKK Migas, pada triwulan pertama 2022, pengeboran sumur eksplorasi bisa sebanyak lima sumur atau 125% dari raihan tahun lalu. Pengeboran sumur pengembangan bahkan mencapai 162 unit atau tercapai 213%. Selanjutnya, kegiatan workover mencapai 146 pekerjaan (102%) dan untuk well service mencapai 7.265 kegiatan atau 131% dibandingkan triwulan pertama tahun 2021.

Momentum harga minyak tinggi bisa berlangsung lebih lama. Pandemi mereda, tapi disusul  konflik politik invasi militer ke Ukraina. Harga rata-rata minyak Brent di Maret 2022 mencapai USD112,46 per barel. Diperkirakan harga rata-rata minyak dunia pada kurun waktu 2022-2023 akan berada di kisaran USD100 per barel. Harga gas di pasar internasional pun bergerak fluktutif dengan tren yang meningkat. Di akhir 2021 harganya masih di bawah USD4 per mmbtu, tapi kini sudah bertengger di atas USD6 per mmbtu.

Isyarat BBM Naik

Kenaikan harga migas di pasar dunia itu menimbulkan beban konkret bagi Indonesia. Impor BBM di kuartal I-2022 ini mencapai angka USD5,51 miliar atau Rp78            triliun, naik 97% dari periode yang sama tahun 2021. Namun, pemerintah tak serta-merta bisa menaikkan harga BBM itu. Begitu pula halnya dengan harga gas dan listrik. Tak pelak lagi, subsidi sektor energi pun membengkak.

Dalam konferensi pers “APBN Kita”, yang digelar Rabu (20/4/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi yang dibayarkan pemerintah pada kuartal I-2022 ini mencapai Rp38,5 triliun, dengan catatan Rp10,17 triliun untuk pembayaran kekuarangan tahun 2021. Toh, subsidi Rp28,34 triliun di kuartal I-2022 ini jauh di atas periode yang sama tahun 2021 yang tercatat Rp21,38 triliun.

Lonjakan subsidi ini bukan hanya karena harga minyak dan gas yang melesat tinggi. Volumenya pun naik. ‘’Karena aktivitas dan mobilitas masyarakat kini lebih tinggi seiring pandemi yang melandai,’’ kata Menkeu.

Di hilir, konsumsi LPG pun meningkat. Penggunaan listrik agak sedikit menurun, tapi dengan harga batu bara yang meningkat, maka subsidinya pun terus membengkak. Jadi, di sektor energi Indonesia mencatat rekor di hulu, tapi tekor di hilir. Produk energi tidak bisa dijual ke masyarakat sesuai dengan nilai keekonomiannya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Rabu (13/04/2022), Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, dalam jangka pendek, pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian besaran subsidi gas LPG tabung 3 kg, serta menerapkan penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan nonsubsidi (tariff adjustment). Untuk jangka menengah, ia mengatakan, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga jual eceran LPG, bensin Pertalite (RON 90), dan Solar.

"Strategi kita menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, dalam  jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, serta mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," ujar Arifin Tasrif.

Sebagai catatan, harga Pertalite dan  Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan. Masing-masing masih dipertahankan pada Rp7.650 per liter dan Rp5.150 per liter. Hanya Pertamax (RON 92) yang dinaikkan jadi Rp12.500--Rp 13.000 per liter, dari sebelumnya Rp9.000--Rp9.400 per liter. Sedangkan harga Solar nonsubsidi kini sudah dibanderol Rp12.950--Rp13.550 per liter. Artinya, ada selisih setidaknya Rp7.800 per liter dengan harga Solar bersubsidi.

Harga LPG 3 kg pun, menurut Arifin, sulit dipertahankan tetap pada level yang ada saat ini. Maka dalam jangka pendek, pemerintah akan melakukan penyesuaian formula subsidinya. Harga LPG di pasar dunia sudah sudah mencapai USD839,6 per metrik ton. Padahal, asumsi pada APBN 2022, harga LPG masih di kisaran USD569 per metrik ton.

Pasar energi memang sedang dalam tekanan. Kelangkaan energi akibat pandemi berkepanjangan, yang disusul oleh perang Rusia-Ukraina membuat ketersediaan minyak, gas, dan batu bara menipis. Harganya pun membumbung. Seperti di negara-negara lain, Indonesia pun harus bersiap-siap untuk melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga jual energinya.

Namun, Menteri ESDM Arifin Tasrif belum bersedia menjelaskan, kapan skema jangka pendek dan jangka menengah terkait kenaikan harga energi itu akan diberlakukan.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari