Pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan atau dikenal dengan nama lain Defence Industry Indonesia (Defend Id) sudah diwacanakan oleh Menteri BUMN Eric Tohir sejak tahun lalu. Hal itu tidak terlepas dari niat Menteri BUMN Erick Tohir mendongkrak kinerja BUMN, selain tentu meningkatkan efisiensi perusahaan negara tersebut.

Hingga kini, Kementerian BUMN telah merealisasikan lima holding. Kelima holding itu, masing-masing BUMN Pariwisata, BUMN Ultra Mikro, BUMN Perhotelan, BUMN Pangan, BUMN Farmasi, dan terakhir pembentukan BUMN Industri Pertahanan, yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (20/4/2022).

Dalam pidatonya ketika meresmikan Defend Id itu, Presiden Joko Widodo pun tak tanggung-tanggung langsung menetapkan target yang harus dicapai perusahaan induk baru tersebut. Defend ID dipatok bisa meraih peringkat 50 besar industri pertahanan dunia.

"Itu salah salah satu tujuannya [target 50 besar dunia]. Saya tagih nanti janjinya," kata Presiden Joko Widodo, saat hadir pada peluncuran Defend ID yang berlangsung di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia, Surabaya.    

Tentu target Defend ID bisa menduduki peringkat 50 besar dunia bukan target kaleng-kaleng. Agar mendapatkan gambaran yang utuh, berikut beberapa nama perusahaan skala global yang menduduki 50 besar industri pertahanan dunia.

Beberapa perusahaan itu, antara lain, Lockheed Martin yang menduduki peringkat puncak industri pertahanan dunia. Lalu, Raytheon Technologies, Boeing, General Dynamics, Northrop Grummanm yang kesemuanya merupakan perusahaan asal Amerika Serikat.

Berkaitan dengan pembentukan Defend ID, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus segera membangun industri pertahanan dalam negeri menyusul era persaingan baru. Dengan membangun industri pertahanan yang kuat, lanjut Kepala Negara, bangsa ini akan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan pokok guna menjaga kedaulatan negara.

“Kemandirian industri pertahanan harus diwujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa parsial. Kita harus perkuat industri dan ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju,” kata Presiden.

Oleh karena itu, lanjutnya, apresiasi diberikan atas pembentukan Defend ID. Kepala Negara juga menyatakan, sudah lama menunggu dan terus mendorong agar BUMN Industri Pertahanan jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, serta mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan.

Sebagai informasi, Defend ID dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len lndustri pada tanggal 12 Januari 2022.

Defence Industry Indonesia (ID) terdiri dari PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, serta PT Dahana sebagai anggota.

Saat ini, Len sebagai induk Defend ID memiliki seluruh saham Seri B dari keempat anggotanya. Sementara itu, pemerintah memiliki 1 lembar saham Seri A Dwiwarna keempat perusahaan tersebut serta 100% saham Len.

Defend ID tidak menyebabkan perubahan pengendalian negara terhadap anggota holding. Negara akan tetap memegang kontrol, baik secara langsung melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna maupun secara tidak langsung melalui Len.

PP 5/2022 menjelaskan bahwa pengalihan saham Seri B ini bertujuan sebagai penambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Len.

TKDN Meningkat

Masih dalam acara peluncuran Defend ID itu, Presiden Jokowi juga mengangkat isu soal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Kepala Negara berharap, TKDN-nya terus ditingkatkan dari posisi saat ini yang mencapai 41 persen. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menargetkan Defend ID mampu mendorong TKDN peralatan keamanan dan pertahanan menjadi 50%.

“Diharapkan dengan adanya Defend ID ini akan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri menjadi 50% untuk teknologi kunci dan untuk menjadi industri urutan 50 terbesar di dunia dalam bidang industri pertahanan pada 2024,” katanya.

Sebagai industri yang sarat teknologi, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar Defend ID mampu bergerak cepat, lincah, dan jeli melihat peluang. “Proaktif dalam menjawab peluang agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Ini penting sekali, tapi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri,” ujar Presiden Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta untuk terus berinovasi mencari cara dan terobosan baik di bidang sumber daya manusia, bahan baku, produk, proses bisnis, serta operasional.

Dia menambahkan, Defend ID diharapkan bisa menjadi solusi untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri baik dalam hal kuantitas, sumber daya manusia, maupun kualitas teknologinya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut peluncuran Defend ID merupakan komitmen Presiden dalam membangun kemandirian pertahanan nasional.

“Kami harus menindaklanjuti agar Defend ID benar-benar menjadi penggerak dalam mewujudkan ketahanan pertahanan nasional,” ujar Erick.

Dia mendorong PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding mampu mengorganisir transformasi anggotanya, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, PT Len diharapkan dapat membangun keselarasan antaranggota di sektor keuangan, pemasaran, operasional, hingga portofolio manajemen.

“Defend ID harus mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional, tak hanya dengan anggotanya, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan juga TNI,” katanya.

Erick meminta Defend ID mulai menyiapkan langkah strategis. Dia menginginkan, pembentukan holding mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota.

“Sebagai induk, PT Len industri memiliki peran besar dalam merealisasikan integrasi dengan tiga matra TNI, baik darat, laut, maupun udara,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian BUMN dan Defend ID juga melakukan penandatanganan kontrak kerja sama, di antaranya kontrak pengadaan, kontrak MRO moderninasi 12 unit pesawat C130 antara PT Dirgantara Indonesia dan Kementerian Pertahanan. Ada pula kesepakatan MRO serta peningkatan kemampuan serta modernisasi kapal perang TNI-AL sebanyak 41 unit kapal perang antara PT PAL Indonesia dan Kementerian Pertahanan senilai USD1,1 miliar.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari