SKK Migas meninjau kembali kontrak lifting agar lebih efisien dan optimal dari sisi penjualan. Ada lima proyek hulu migas yang dapat onstream pada triwulan kedua tahun ini.
Perang antara Ukraina–Rusia masih terus berlanjut dan belum ada tanda-tanda berakhir. Imbas dari situasi geopolitik di kawasan Eropa itu telah menyebabkan harga energi dan pangan dunia melonjak.
Harga minyak mentah jenis Brent berjangka untuk Juli 2022, misalnya, telah bertengger di USD114,02 per barel pada Rabu (25/5/2022). Demikian pula dengan harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli 2022 juga naik 58 sen atau 0,5 persen ke USD110,35 per barel.
Kenaikan harga minyak mentah dunia tidak lepas dari situasi yang masih panas di benua biru Eropa. Apalagi sejumlah negara Eropa berencana menerapkan sanksi baru berupa penghapusan impor minyak asal Rusia. Situasi ini jelas akan memperkeruh tensi politik dan memanaskan harga komoditas emas hitam tersebut.
Bagi Indonesia, kenaikan harga energi dunia juga telah mulai dirasakan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mulai bersuara dengan kondisi tersebut. Menurut Kepala Negara, manuver pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) relatif berat dilakukan di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan, sebagian besar negara lainnya sudah menyesuaikan harga BBM mereka mengikuti tren harga energi di pasar dunia. Jokowi pun menyebutkan, harga BBM domestik seperti Pertalite dan Pertamax yang masing-masing sebesar Rp7.650 dan Rp12.500 jauh lebihmurah ketimbang negara lain. Misalnya, harga BBM di Singapura sudah mencapai Rp32.000, Jerman di angka Rp31.000, dan Thailand sebesar Rp20.000.
“Nah, sampai kapan kita tahan terus? Tentu konsekuensinya ke subsidi, subsidi tambah besar terus. Oleh karena itu saya minta kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memiliki sense yang sama berat, nahan harga seperti itu [BBM] berat,” kata Jokowi,saat acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Dalam satu kesempatan belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyatakan, realisasi subsidi per April tahun ini sudah mencapai Rp56,62 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah sendiri tidak tinggal diam dengan situasi itu. Belum lama ini, sesuai dengan perubahan APBN 2022 yang baru saja diajukan pemerintah ke DPR belum lama ini, pemerintah telah mengubah asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) menjadi USD100 per barel dari sebelumnya USD63 per barel.
Tentu kenaikan ICP besar sekali pengaruhnya bagi APBN. Pasalnya, instrument ICP merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat berpengaruh kenaikan pendapatan keuangan negara di APBN.
Bahkan, menurut asumsi sensitivitas APBN 2022, setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel bisa menghasilkan pendapatan negara sebesar Rp3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta berdampak terhadap peningkatan belanja negara, baikpusat maupun daerah.
Artinya, kebijakan pemerintah yang cukuphati-hati menghadapi kondisi dunia yang lagi tidak bagus dan upaya mengelola keuangan negara melalui APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalamupaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Dalam kaitan ini, tulisan akan menggunakan pendekatan atas dampak kenaikan ICP bagi produksi migas. Bagaimana SKK Migas sebagai lembaga yang otoritatif menyikapi kenaikan ICP tersebut?
Seperti disampaikan Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno, lembaga itu mendorong sejumlah kontraktor kontrak kerja sama(KKKS) skala besar untuk meningkatkan produksi dan investasi mereka di sektor hulu migas di tengah momentum tingginya harga minyak mentah dunia.
Langkah itu, kata Julius, diambil untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang diharapkan berlipat ganda lewat manuver kenaikan asumsi ICP tersebut. “Kami berusaha keras untuk bisa menaikkan produksi dan lifting migas,” kata Julius, Jumat (20/5/2022).
Dia menyebut, sampai saat ini target penerimaan negara dari sektor hulu migas masih mengalami kendala terkait dengan realisasi lifting dan investasi yang masih rendah hingga April 2022.
SKK Migas pun meninjau kembali kontrak lifting KKKS agar lebih efisien dan optimal dari sisi penjualan. “Untuk menaikkan lifting memang tidak bisa dalam waktu yang sekejap dengan menambah program kerja terus bisa berhasil, tetapi melalui review teknis ekonomis,” ujarnya.
SKK Migas sendiri mencatat ada lima proyek hulu migas yang dapat onstream pada triwulan kedua tahun ini. Kelima proyek itu adalah Proyek Bukit Tua Phase 2B milik Petronas Carigali Ketapang II Ltd, Hiu Phase 2 yang dikerjakan Medco E&P Natuna.
Kemudian ada juga Jumelai Pertamina Hulu Mahakam, Baru Gas Plant Modif.to Tenayan Plant EMP Bentu Ltd, dan OPL South Sembakung JOB PMEP Simenggaris. Tambahan kapasitas fasilitas produksi dari lima proyek tersebut sekitar 14.000 barel minyak per hari (bopd) dan 179 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan nilai investasi sebesar USD250,3 juta.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memang menargetkan penerimaan negara dapat naik sebesar Rp420 triliun pada tahun ini. Kenaikan itu, katanya, berpegang pada naiknya asumsi ICP ke level USD100 per barel lewat perubahan APBN 2022.
Perinciannya, Sri Mulyani menuturkan, potensi penerimaan itu diperoleh dari pajak migas dan nonmigas, bea cukai, serta PNBP sektor hulu hingga hilir. Belum lagi dampak bagi belanja negara, baik pusat maupun daerah.
Terlepas dari semua itu, kondisi politik dan ekonomi dunia memang lagi tidak bersahabat. Dalam konteks Indonesia, seluruh pemangku kepentingan negara dan masyarakat harusbahu-membahu untuk ikut membantu ekonomi negara sehingga perahu besar bernama Indonesia tetap bisa berlayar di tengah badai dunia tersebut.
Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari