Program Kartu Prakerja merupakan transformasi pelayanan publik yang didukung pendekatan digital dan cara inovatif.

Tak dipungkiri, keberhasilan program kartu prakerja tidak terlepas ketersediaan infrastrktur telekomunikasi yang sudah menjangkau hampir seluruh negeri, selain penggunaan telepon selular yang sudah menjangkau hampir semua penduduk.

Kartu Prakerja yang diperkenalkan pertama kali pada 2019 itu, merupakan salah satu cara pemerintah membantu rakyatnya mencari kerja. Melalui program itu, calon pencari kerja dibantu untuk meningkatkan keahliannya dalam pengembangan kompetensi kerja. Mereka juga dilatih kewirausahaan. Bentuknya, bisa berupa bantuan biaya.

Siapa saja pemegang Kartu Prakerja? Pemegang kartu ini adalah WNI berusia 18 tahun ke atas. Selain itu, mereka sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

Syarat pemegang Kartu Prakerja juga mereka yang bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Begitu juga penerima tidak boleh berada dalam satu kartu keluarga dengan pemilik Kartu Prakerja lainnya.

Keberhasilan Indonesia menerapkan Kartu Prakerja diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speech dalam webinar "Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough" secara virtual, Rabu (15/6/2022).

“Saat ini, ratusan pemangku kepentingan terhubung melalui ekosistem dan lebih dari 12 juta penerima Kartu Prakerja di 514 kabupaten/kota telah dapat mendaftar, mengikuti kursus pelatihan, menerima sertifikat, mencari lowongan pekerjaan, dan melamar pekerjaan. Semuanya dilakukan 100 persen secara online, tanpa batasan ruang dan waktu,” ungkap Airlangga Hartarto.

Menko Airlangga bercerita, betapa Kartu Prakerja telah menjadi alat bekerjanya platform bernama financial technology (fintech). Pasalnya, melalui Kartu Prakerja, calon pekerja dapat memilih insentif pascapelatihan yang disalurkan melalui berbagai bank dan perusahaan fintech.

“Mereka dapat memilih sendiri saluran pembayaran dari Bank BNI, BCA, LinkAja, OVO, GoPay, atau Dana. Artinya, Kartu Prakerja telah menjadi pelopor pembayaran government-to-person (G2P) yang memanfaatkan fintech. Ini juga bentuk bagaimana Kartu Prakerja berperan dalam mempercepat inklusi keuangan,” ujarnya.

Harus diakui, kelahiran program Kartu Prakerja bertujuan agar angka pengangguran bisa dikurangi. Namun, seiring dengan terjadinya wabah virus Covid-19, program itu dipercepat pelaksanaannya untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi.

Kartu Prakerja yang kini telah menjadi program unggulan pemerintah, bahkan telah mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia sebagai program perlindungan sosial yang ideal, karena calon pekerja pemilik kartu mendapatkan manfaatnya berupa “cash plus”, maupun plus lainnya, baik pendidikan, pelatihan, maupun kesehatan.

Nah, pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya Kartu Prakerja itu bagi masyarakat kecil? Ketua Kebijakan Peningkatan Ekonomi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Raden Muhammad Purnagunawan mengemukakan betapa pentingnya kartu itu, terutama bagi masyarakat kecil.

"Meskipun ekosistem Kartu Prakerja adalah end-to-end digital, mereka yang berasal dari keluarga miskin tetap dapat mengakses dan memperoleh manfaat dari program Kartu Prakerja," kata Raden.

Dia pun bercerita, TNP2K pernah melakukan penelitian berkaitan dengan efektivitas Kartu Prakerja dengan pendekatan studi kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei telepon yang dilakukan oleh SurveyMETER pada 6-25 Oktober 2021 kepada penerima di 50 kabupaten/kota di 25 provinsi.

Jumlah respondennya sebanyak 1.000 penerima manfaat dalam gelombang 7--11 Kartu Prakerja, yakni antara September--November 2020. Responden didominasi oleh anak muda dengan rentang usia 18-25 tahun sebesar 24,4 persen dan usia 25-39 tahun sebanyak 59,6 persen. Sebanyak 52,9 persen dari mereka adalah lulusan SMA, dan 36,6 persen merupakan mahasiswa/pekerja.

Sementara itu, studi kualitatif dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan review literatur bersama PMO Kartu Prakerja serta sistem pembayaran.

Apa hasilnya? Raden Muhammad pun menjelaskan, program ini bermanfaat serta terbukti efektif dalam meningkatkan pembelajaran, kemampuan kerja, kewirausahaan, pendapatan, daya beli, dan inklusi keuangan.

Hasil studi itu juga memperoleh bukti ilmiah kebanyakan penerima manfaat adalah kalangan perempuan, penerima manfaat yang tinggal di luar Jawa, dan penerima manfaat yang lulusan SMA atau lebih tinggi dan yang tinggal di area perkotaan yang sangat terbantu dengan adanya Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja telah menerima apresiasi dari ADB, UNDP, UNESCO, dan lembaga penelitian lainnya. Program ini merupakan terobosan dalam transformasi digital dan inklusi keuangan di Indonesia.

“Namun demikian, kami menyadari masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan Program Kartu Prakerja. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan lebih lanjut dari berbagai mitra, termasuk Bank Dunia,” tambah Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kähkönen mengapresiasi program Kartu Prakerja tersebut.

Menurutnya, sistem pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan dan kurang mampu sangat penting dalam mendukung kebutuhan pada masa krisis. Adapun sistem pembayaran yang digunakan oleh pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan dengan aman dan efisien.

“Salah satu elemen penting dari sistem distribusi bantuan adalah sistem pembayaran pemerintah ke individu atau G2P yang memberikan bantuan kepada keluarga dan individu dalam keadaan aman, dan efisien. Kami menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah untuk memajukan sistem pembayaran G2P di masyarakat,” ujar Satu Kahkonen.

Satu mengungkapkan, Kartu Prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif pertama sekaligus program bantuan sosial pertama di Indonesia yang memanfaatkan penyaluran G2P secara terpusat. Penerapan kartu prakerja ini menurutnya menjadi tiga studi kasus yang menarik. Pertama, penerapan kartu prakerja membuat pemerintah mampu menilai sebaik apa sistem bantuan sosial dalam menangani pandemi.

Kedua, apakah penerapannya sudah mampu memenuhi kebutuhan pengguna? Ketiga, pemerintah juga bisa memahami lebih dalam sistem distribusi bantuan G2P.

Dari ketiga studi kasus tersebut, Bank Dunia memberikan tiga masukan. Pertama adalah pentingnya bekerja sama dengan penyedia rekening bank untuk mempermudah akses. Kedua, perlu adanya dorongan untuk beralih ke transaksi digital.

Ketiga adalah agar memperluas jangkauan bantuan untuk mempromosikan inklusi keuangan dengan menyediakan program-program literasi keuangan.

Terlepas dari semua itu, program Kartu Prakerja masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan, apalagi program itu juga menggunakan pendekatan teknologi digital, termasuk melalui pembayaran digital tidak hanya memperkuat tranparansi dan efisiensi pemberian bantuan sosial.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari