KENDARAAN LISTRIK
  Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus Ketua Umum Periklindo Moeldoko (kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan), Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kiri), dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri) berfoto bersama dalam acara Electric Vehicle Funday di Jakarta, Minggu (20/11/2022). ANTARA FOTO/ Aprillio Akbar

Yuk, Mulai Lirik Kendaraan Listrik!

  •   Jumat, 25 November 2022 | 07:10 WIB
  •   Oleh : Administrator

Selain menguntungkan karena hemat, kendaraan listrik juga bisa menurunkan emisi CO2. Itu sejalan dengan target net zero emission (NZE) pada 2060.

Pada Minggu, 20 November 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko melakukan konvoi kendaraan motor listrik berkeliling Jakarta. Ketiganya meramaikan acara electric vehicle "FUNDAY” yang merupakan bagian dari sosialisasi penggunaan motor listrik kepada masyarakat.

Acara tersebut akan digelar selama empat minggu ke depan, bersamaan waktunya dengan car free day (CFD). Perlu diketahui, pemerintah terus mendorong program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih, pengurangan impor BBM, penghematan devisa, dan penurunan emisi CO2.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melaksanakan program konversi sejak satu tahun yang lalu, yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dipaparkan Menteri ESDM Arifin Tasrif, pertumbuhan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat cenderung terus meningkat. Tentunya, hal itu akan membuat pasokan BBM meningkat. Oleh karena itu, untuk menguranginya maka kendaraan listrik harus diperbanyak.

"Pertumbuhan kendaraan berbahan bakar BBM kecenderungannya naik terus, informasi dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas), total kendaraan roda dua berbahan bakar BBM itu ada 120 juta unit dan itu kencenderungannya naik terus 4--5% per tahun serta mobil BBM ada 20 juta lebih yang kecenderungannya juga naik terus," sambung Arifin.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan lifting migas nasional justru terus mengalami penurunan karena memang usia sumur yang sudah tua. "Sementara permintaan BBM-nya semakin tinggi. Maka impor kita makin banyak, subsidi makin besar," jelas Arifin.

Program konversi kendaraan listrik yang dilakukan Kementerian ESDM memiliki beberapa keuntungan, baik dari sisi biaya bahan bakar dan pergantian oli maupun emisi karbondioksida (CO2). Hasil percobaan konversi motor listrik di atas 10 tahun yang dilakukan ESDM menunjukkan bukti pengurangan biaya yang signifikan.

“Jika menggunakan bahan bakar BBM untuk 30 KM akan menghabiskan BBM 1 liter. Misalnya, Pertalite dengan harga Rp10.000, tetapi jika diganti dengan motor listrik hanya memerlukan daya listrik 1 Kilo Watt yang harganya Rp1.600. Jangan lupa juga motor BBM setiap tahun harus ganti oli itu kurang lebih Rp2--2.5 juta per tahun, dengan motor listrik hal itu tidak ada lagi," ungkap Arifin.

Selain penghematan, keuntungan lain adalah penurunan emisi CO2 yang tentunya sejalan dengan target net zero emission (NZE) pada 2060. Jika 140 juta unit seluruh kendaraannya diganti dengan listrik, maka dapat mengurangi emisi 100 juta ton CO2 tiap tahun. “Target kita 2060 emisi kita bisa nol, kita bisa pakai semua potensi energi baru yang ada di seluruh Indonesia," ujar Arifin.

Program motor listrik ini diyakini akan menimbulkan efek berganda di sektor lainnya, seperti manufaktur hingga pertumbuhan bengkel-bengkel motor listrik. "Saya yakin, kalau kegiatan ini bisa jalan, kegiatan ekonomi juga akan meningkat, mulai dari bengkel, manufacturing pabrik-pabrik yang membuat komponen motor listrik akan bergerak semua dan ini produksi Indonesia," pungkas Arifin.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mangatakan, merupakan suatu kebanggaan menggunakan kendaraan listrik karena hal tersebut merupakan suatu keharusan dan bukan sebuah pilihan. "Motor listrik itu keren, enak banget tidak ada suaranya, kenceng dan bisa ngebut," ujar Budi.

Budi mengungkapkan, salah satu faktor pendorong bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik adalah bahan bakar yang ramah lingkungan. "Bahan bakar fosil, BBM, itu kita tinggalkan, jadi sesuatu yang luar biasa. Idealisme itu salah satu faktor yang membuat masyarakat beralih ke EV. Faktor lainnya, energi yang lebih bersih, penghematan 75% per hari untuk pengeluaran bahan bakar dan untuk negara tentunya akan mengurangi besaran subsidi," kata Budi.

Menggunakan kendaraan listrik tidak menggunakan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, dengan demikian subsidi dapat dialihkan ke sektor lainnya. "Devisa yang selama ini kita hambur-hamburkan untuk subsidi bahan bakar fosil itu bisa dialihkan untuk subsidi yang lain," lanjut Budi.

Sementara itu, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko  mengingatkan, dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 maka pemerintahan pusat/daerah maupun TNI/Polri diharuskan secara periodik untuk mengganti kendaraan-kendaraan yang ada  menjadi kendaraan listrik. Itu merupakan sebuah tantangan dan peluang.

"Inpres ini betul-betul menjadi tantangan dan peluang. Tantangan bagi pemerintah karena harus mengadakan sejumlah barang untuk memenuhi kebutuhan di instansinya. Ini juga peluang bagi pengusaha, mestinya harus diambil karena mencari demand itu susah, tetapi sekarang justru suplay-nya yang tidak mencukupi," ujar Moeldoko yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).

Sebagai informasi, penggunaan mobil listrik akan menghemat biaya bahan bakar dan perawatan sebesar Rp17,62 juta per tahun. Manfaat bagi pemerintah untuk 1 juta mobil listrik, menekan impor BBM 1,5 juta kilo liter, menyelamatkan devisa sebesar Rp13,02 triliun, penurunan emisi CO2 3,21 juta ton/tahun, dan peningkatan konsumsi listrik 2,2 TWh/tahun

Sedangkan untuk pengguna motor listrik (konversi dan baru) akan didapat penghematan biaya BBM sebesar Rp2,68 juta/tahun. Manfaat bagi pemerintah untuk 900 ribu unit motor pada 2025 adalah menekan BBM 0,32 juta KL/tahun, menekan kompensasi Pertalite Rp0,48 triliun/tahun, penurunan emisi CO2 Rp0,61 juta ton/tahun, dan peningkatan konsumsi listrik 0,38 TWh/tahun.

 

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari