MIGAS
  Sistem yang dibangun SKK Migas dan Kemenkeu akan mendukung industri minyak dan gas di Indonesia melakukan beberapa pembenahan terkait produksi minyak di industri hulu. Salah satunya, melalui revitalisasi kebijakan.

Membangun Sistem Upstream Oil and Gas

  •   Selasa, 6 Desember 2022 | 15:55 WIB
  •   Oleh : Administrator

Platform itu mendukung SKK Migas dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan aset negara yang digunakan oleh industri hulu migas.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kementerian Keuangan meluncurkan upstream oil and gas integrated information system. Sistem ini dibangun untuk mewujudkan sinergi dalam pemanfaatan, pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan sistem atas data, serta informasi mengenai penerimaan negara, pengeluaran negara, pemberian fasilitas, pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan, hingga barang milik negara (BMN) dari kegiatan usaha hulu migas.

"Atas nama industri hulu migas, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjadi antara Kementerian Keuangan dan SKK Migas dalam mewujudkan sistem informasi terintegrasi dan pertukaran data terkait hulu migas antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dalam acara IOG 2022, pada 23 November 2022.

Adapun peluncuran ini dilakukan dalam kegiatan International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) di Nusa Dua, Bali. International Oil and Gas Convention ke-3 berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 23--25 November 2022. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 2.000 orang secara langsung dan lebih dari 200 ribu unique visitor secara online itu menghasilkan sejumlah masukan atau rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar industri hulu migas akan lebih menarik dan menarik bagi investor.

Platform ini mendukung kedua institusi tersebut dalam mengelola aset negara yang digunakan oleh industri hulu migas. Selain itu, SKK Migas, KLHK, dan kontraktor KKS juga menanam 11.200 mangrove di Taman Hutan Raya Denpasar, sebagai bagian dari upaya industri untuk mengurangi emisi.

“Kami mendapatkan masukan dan wawasan dari para narasumber, baik dari pemerintah, perwakilan kontraktor KKS, organisasi di sektor energi global, dan lainnya, termasuk dari Polri. Intinya, seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui target 1 juta BOPD dan 12 BSCF,” ujar Dwi Soetjipto, saat menutup Konvensi Migas Internasional ke-3 di 2022, pada Jumat, 25 November.

Dwi menyampaikan, peluncuran itu merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan SKK Migas di bidang sistem informasi dan pertukaran data yang ditandatangani 8 Maret 2022. Program ini sebagai komitmen industri migas Indonesia dalam sinkronisasi dan transparansi data serta informasi hulu migas yang sejalan dengan implementasi program digitalisasi.

Kehadiran upstream oil and gas integrated information system diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan SKK Migas serta seluruh stakeholders.

Dari konvensi IOG tahun ini setidaknya ada tujuh rekomendasi dari pelaku industri hulu migas kepada Pemerintah Indonesia. Pertama, dengan tujuan transisi energi dan keamanan energi, kita perlu bertindak dengan rasa urgensi dan pengaturan waktu adalah hal yang paling penting. Kedua, untuk membuka pengembangan lapangan-lapangan marjinal, kontraktor KKS membutuhkan fleksibilitas skema KKS dan insentif yang tepat.

Ketiga, pengembangan gas, termasuk CCS dan CCUS, merupakan salah satu solusi langsung utama untuk upaya dekarbonisasi. Keempat, untuk memungkinkan pengembangan CCS dan CCUS dalam skala besar dan komersial, perusahaan minyak dan gas memerlukan dukungan pemerintah melalui insentif khusus, kebijakan, dan peraturan yang relevan, serta kerja sama dan pendanaan yang lebih luas.

Kelima, jika pemerintah ingin mendukung pengembangan proyek gas, industri harus bisa menangkap peluang selama pasar gas tinggi. Keenam, penghapusan komitmen ring fence dan pemulihan biaya eksplorasi akan meningkatkan potensi pemasaran hulu. “Ketujuh, SKK Migas dan instansi pemerintah lainnya harus membantu percepatan perizinan melalui kebijakan pelayanan satu pintu dan penyederhanaan prosedur,” kata Dwi.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan, pihaknya turut mendukung pelayanan bagi kegiatan sektor migas. Ia menyebut sistem itu akan mendorong pelayanan di sektor migas, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan BMN.

"Dengan terbangunnya sistem informasi integrasi ini, kami dari Kementerian Keuangan bersama SKK Migas akan lebih mudah lagi dalam memberikan layanan, termasuk untuk joint audit, kemudian juga pengelolaan BMN dan lainnya," paparnya.

Sri Mulyani, dalam keynote speech-nya, menyampaikan pihaknya akan terus berupaya mendorong kegiatan hulu migas. Terlebih saat ini, dunia tengah dihadapkan pada persoalan geopolitik yang menyebabkan krisis pangan dan energi. Menghadapi tantangan itu, Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia perlu melakukan beberapa pembenahan terkait produksi minyak di industri hulu. Salah satunya, melalui revitalisasi kebijakan.

"Sebagian besar produksi minyak Indonesia sebenarnya berasal dari lapangan yang relatif sudah tua. Karena itu kita perlu merevitalisasi kebijakan agar kita mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu sekaligus tetap berkomitmen pada mekanisme transaksi energi kita," katanya.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan, fokus utama pemerintah untuk industri hulu migas adalah menyiapkan insentif fiskal untuk mencapai target produksi dan memfasilitasi migas Indonesia berdasarkan Climate Change Adapted Operations (CCAO). Menteri Keuangan (Menkeu) mengakui bahwa tools yang tepat (seperti kebijakan fiskal, instrumen pajak, dan kebijakan kepabeanan) sangat penting untuk membantu pelaku industri hulu migas memastikan ketahanan energi sekaligus mewujudkan komitmen transisi energi.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa Indonesia harus menerapkan teknologi rendah karbon dan pembiayaan hijau untuk peningkatan kapasitas. Peraturan pemerintah harus efektif dan kondusif untuk mempromosikan investasi yang berkelanjutan.

 

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari