Program Kartu Prakerja mulai tahun depan bergulir kembali. Rencananya, pemerintah akan membuka pendaftaran di triwulan I-2023. Program yang ditawarkan akan menggunakan skema normal. Artinya, lebih banyak pelatihan tatap muka bagi para pencari kerja atau lulusan sekolah menengah/perguruan tinggi.

Sejalan dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 serta transisi menuju endemi, Komite Cipta Kerja--pelaksana program Kartu Prakerja- -diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal program Kartu Prakerja.

Skema normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan kecakapan (skill) dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif, usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

Sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo, dalam menyiapkan skema normal Kartu Prakerja, perubahan kedua peraturan presiden terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI nomor 113 tahun 2022. Perubahan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko nomor 17 tahun 2022.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan skema normal ini akan dimulai di triwulan I-2023. Namun begitu, persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini.

“Di tahun 2023 nanti, program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan akan menjangkau satu juta penerima. Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hibrida serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian,” ujar Airlangga dalam program TVRI Indonesia Bicara bertajuk “Program Prakerja Menjawab Tantangan Dunia Kerja”, Senin (19/12/2022).

Sebagai program yang menarik minat masyarakat begitu tinggi, Kartu Prakerja telah menjadi satu-satunya program government to people yang paling masif di Indonesia. Pencapaian program yang dirintis sejak 2020 tidak saja dirasakan jutaan penerima manfaat, melainkan juga telah diapresiasi oleh lembaga internasional, seperti Bank Dunia, IMF, maupun dalam forum Presidensi G20 Indonesia 2022.

Lembaga internasional serta dari sejumlah survei menilai, inklusivitas program Kartu Prakerja mampu menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan program ini juga sejalan dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi.

Inklusivitas program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3 persen penyandang disabilitas, 2,9 persen pekerja migran Indonesia, 47,59 persen penerima dari 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem 2020--2022, 19 persen berpendidikan SD atau sederajat, dan 49 persen perempuan. Di 2022, sedikitnya sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan.

“Yang daftar lebih dari 40 juta, yang diterima sekitar 16,4 juta. Semuanya dari 514 kabupaten/kota. Artinya, selama pandemi kita bisa melihat bahwa infrastruktur digital kita relatif merata. Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. Sebanyak 212 kabupaten/kota di antaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ungkap Menko Airlangga.

Penyelenggaraan Kartu Prakerja selama ini dilakukan 100 persen secara online, sehingga dapat menjangkau dengan sangat luas. Pemanfaatan teknologi digital juga digunakan untuk pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan. Terlebih di masa pandemi, pelatihan dilaksanakan 100 persen secara online, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

Tanpa menggunakan platform teknologi informasi, tak mungkin satu kementerian bisa mengurus pendaftaran hingga 40,8 juta dan memprosesnya. Sistem ini juga terus dimutakhirkan, dikawal, dan diawasi oleh lembaga lainnya seperti Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Polri.

Mulai 2023, menurut rencana, pemerintah juga menyesuaikan besaran bantuan yang diterima peserta menjadi Rp4,2 juta per individu. Rinciannya berupa, bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Pada skema saat ini, peserta pelatihan Kartu Prakerja mendapat bantuan Rp3,55 juta dengan rincian bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak empat kali atau Rp2,4 juta yang diterima peserta serta insentif survei sebesar Rp150 ribu untuk tiga kali pengisian survei.

Program Kartu Prakerja tersebut akan digulirkan secara daring, luring, maupun campuran. Di samping itu, Kartu Prakerja pada tahun ini juga memungkinkan adanya penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya. Seperti halnya, beberapa bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah bagi Pegawai/Buruh, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dengan catatan, peserta bukan penerima bansos selama pandemi Covid-19 pada 2020-2022.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari