Praktik politik uang atau money politics telah lama menjadi penyakit kronis dalam sistem demokrasi Indonesia. Usai Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024 lalu, di 2025 ini wacana Revisi UU Pemilu mengemuka sebagai upaya sistematis untuk memutus mata rantai praktik yang merusak integritas pemilu.

Akademisi, penyelenggara pemilu, dan politisi sepakat bahwa tanpa perubahan regulasi yang tegas, money politics akan terus menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim, menyoroti bagaimana politik uang telah menjadi "kebiasaan" yang dinormalisasi masyarakat. "Masyarakat kini tak hanya menerima uang, tapi juga membandingkan ‘harga’ dari para calon," ujarnya dilansir laman resmi UGM, Rabu (26/2/2025).

Fenomena itu, menurutnya, adalah buah dari sistem yang membiarkan praktik transaksional tumbuh subur. Meski edukasi penting, Gaffar menekankan bahwa Revisi UU Pemilu 2025 harus menjadi fondasi utama untuk mengubah paradigma ini.

Pendapat berbeda disampaikan Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum UGM. Ia menegaskan bahwa akar masalah money politics terletak pada pelaku politik, bukan masyarakat.

"Tanpa supplier, tak akan ada buyer. Perketat aturan bagi politisi, bukan salahkan rakyat yang terdesak ekonomi," tegasnya.

Zainal mendorong revisi UU untuk memasukkan sanksi lebih berat, termasuk pidana dan denda progresif, bagi kandidat yang terbukti membeli suara.

Bawaslu dan Tantangan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 130 laporan dugaan politik uang selama Pilkada 2024, tersebar di Sumatra Utara, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar bagi pelaku berdasarkan Pasal 187A UU Pemilu. Namun, penegakan hukum kerap terbentur bukti dan mekanisme pelaporan yang rumit.

"Revisi UU Pemilu harus memperkuat kewenangan Bawaslu, termasuk akses cepat terhadap bukti digital dan perlindungan bagi whistleblower," kata Puadi, Anggota Bawaslu, pada Rabu (27/11/2024) silam.

Ia juga mengusulkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti blockchain, untuk melacak aliran dana kampanye.

Politik Mahal dan Revisi UU Pemilu

Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, mengakui bahwa biaya politik yang tinggi turut memicu money politics. "Dari tim sukses hingga operasional, modal jadi caleg atau kepala daerah bisa mencapai miliaran," ujarnya.

Tanpa regulasi yang membatasi donasi dan transparansi anggaran, praktik money politics akan sulit dibendung.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menambahkan, revisi UU harus mempertimbangkan aspek teknis seperti jeda waktu pemilu-pilkada dan pemanfaatan teknologi.

"Digitalisasi pemilu bisa jadi solusi, tapi perlu payung hukum kuat agar KPU tidak terombang-ambing," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/5/2025).

Prolegnas 2025: Momentum Perubahan

DPR telah memasukkan RUU Perubahan UU Pemilu dan Pilkada dalam Prolegnas Prioritas 2025. Revisi itu diharapkan tidak hanya mempertegas sanksi, tetapi juga mengatur pendanaan kampanye, pengawasan partai, dan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana.

Money politics bukan sekadar pelanggaran, tapi krisis demokrasi. Jika Revisi UU Pemilu 2025 mampu menutup celah korupsi elektoral, Indonesia bisa mencontoh negara seperti Swedia atau Estonia yang berhasil meminimalkan politik uang melalui transparansi dan partisipasi publik. Tantangannya kini ada pada political will elite dan kesiapan masyarakat untuk meninggalkan budaya transaksional.

Penulis: Eko Budiono

Redaktur: Untung S

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/919860/revisi-uu-pemilu-2025-tameng-baru-melawan-politik-uang-yang-menggerus-demokrasi