Kementerian PUPR terus mengejar realisasi target Program Sejuta Rumah. Tersebar di 34 provinsi, pada 2023 pemerintah menargetkan program BSPS mencapai 149.750 unit.
“Kami warga Desa Kamarora B mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR yang sudah memberikan bantuan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,red). Kami punya rumah layak huni. Kami saling bergotong royong sehingga pembangunnya dapat selesai tepat waktu,” kata Nahor, warga Desa Kamarora B, Kecamatan Nokilaki, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
Ada sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) di desa tersebut yang mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau yang lebih dikenal sebagai Bedah Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan, melalui program BSPS ini pemerintah ingin meningkatkan kualitas rumah masyarakat dari yang sebelumnya tidak layak huni, menjadi layak huni.
“Program BSPS ini menunjukkan kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat supaya bisa memiliki hunian layak dengan dana stimulan yang disalurkan Kementerian PUPR,” kata Dirjen Iwan, seperti diunggah laman resmi Kementerian PUPR https://pu.go.id/ , Selasa (25/7/2023).
Pencapaian BSPS hingga 2023
Secara nasional, pemerintah telah menargetkan program BSPS sebanyak 149.750 unit tersebar di 34 provinsi pada 2023. Menurut data Ditjen Perumahan, hingga 9 Juni atau semester I-2023 progres fisik program BSPS sudah mencapai 93.139 unit dari 150.050 unit total. Total anggaran program BSPS tahun 2023 dicatat sebesar Rp3,29 triliun.
Selanjutnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Ditjen Perumahan melaporkan, hingga 12 Juni 2023, realisasi anggaran keuangan tercatat sebesar Rp2,74 triliun atau 24,36% dari total anggaran realisasi fisik 27,33%, seperti dikutip dari lama resmi pu.go.id (17/7/23).
“Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan dengan skema padat karya tunai (PKT) guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Saat ini penyerapan tenaga kerjanya sudah mencapai 171.082 orang dari target 300.100 orang,” kata Iwan lagi.
Anggaran Perumahan 2024
Lebih lanjut, Iwan merinci lagi total realisasi fisik pembangunan program Rumah Susun mencapai 1.633 unit atau 29,54% dari target 5.528 unit. Begitu juga untuk program Rumah Swadaya sebanyak 93.139 unit atau 62,07% dari target 150.050 unit.
Untuk pembangunan Rumah Swadaya yang dilaksanakan melalui program BSPS atau Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) dengan realisasi 88.389 unit serta mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (NAHP) sebanyak 4.750 unit.
Kemudian dalam rangka mendorong Program Sejuta Rumah, Ditjen Perumahan juga memberi bantuan pembangunan PSU dengan realisasi 25,48% atau 7.148 unit dari target 28.050 unit. “Per tanggal 12 Juni 2023 ini juga sudah di SK-kan sebanyak 30.028 unit atau melebihi target dan masih ada potensi untuk penambahan sekitar 12.000 unit,” jelas Iwan.
Kementerian PUPR menyatakan, akan terus mendorong dan menggalakkan pembangunan Sejuta Rumah pada 2024. Rencana anggaran pembangunan Rumah Susun pada 2024 sejumlah total Rp4,459 triliun untuk 2.629 unit, termasuk alokasi untuk Ibu Kota Negara (IKN) sebanyak 47 tower.
Untuk sektor Rumah Swadaya telah dianggarkan sebesar Rp1 triliun bagi 45.872 unit dan ditargetkan dapat menyerap 91.744 tenaga kerja. Bantuan PSU rumah umum sebesar Rp0,009 triliun dengan total 820 unit, dan pembangunan Rumah Khusus senilai Rp139 miliar sebanyak 130 unit.
Dukungan Perumahan Rakyat
Program Bedah Rumah yang terus dijalankan Kementerian PUPR tentu harus mendapat dukungan semua pihak. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:
- Anggaran yang memadai:
Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program perbaikan Bedah Rumah. Dengan anggaran yang memadai, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah.
- Pendataan dan Penentuan Prioritas:
Pendataan yang akurat tentang kondisi perumahan masyarakat menjadi kunci untuk menentukan prioritas dalam program perbaikan Bedah Rumah. Identifikasi masyarakat yang paling membutuhkan perbaikan akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
- Kolaborasi dengan berbagai pihak:
Melibatkan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam program perbaikan Bedah Rumah dapat memperluas cakupan dan efektivitasnya. Pihak swasta dapat berkontribusi dalam penyediaan sumber daya dan keahlian teknis, sementara LSM dapat membantu dalam identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan
- Pendidikan dan Pelatihan:
Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya perbaikan rumah dan tata cara pemeliharaannya adalah langkah penting untuk mendorong partisipasi dan pemahaman yang lebih baik.
- Pengawasan dan Evaluasi:
Pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa program BSPS berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Penggunaan Teknologi dan Inovasi:
Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses perbaikan rumah dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Contohnya, teknologi konstruksi modern dapat mengurangi waktu dan biaya perbaikan serta meningkatkan daya tahan bangunan.
- Pengarusutamaan Isu Lingkungan:
Dalam perbaikan rumah, pemerintah dapat mendorong penerapan praktik ramah lingkungan seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan penghematan air.(*)
Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
