Pemerintah memastikan stok beras nasional aman. Setidaknya, begitu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kata dia, stok beras yang dikuasai Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) aman, yakni mencapai 1,7 juta ton, dan ditargetkan menjadi 2 ton pada November 2023.

Saat meninjau operasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Rabu (4/10/2023), Erick mengeklaim, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang mencapai 31.410 ton. Sekalipun stok tersebut kurang 4.000 ton dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni 35 ribu ton, pemerintah terus mendorong stok tercukupi.

Selain stok, masalah beras nasional juga dihantui harga yang terus bergejolak. Untuk beras premium harganya masih stabil di level Rp13.100 per kg ke atas. Sementara itu untuk harga beras medium, pada pekan pertama Oktober 2023 turun Rp300 per kg dari Rp12.800 menjadi Rp12.500 per kg. Sedangkan beras kualitas 'sayur' atau beras di bawah medium turun Rp500--600, yakni dari Rp12.600 menjadi Rp12.100 per kg.

Merujuk data Food Station, harga rata-rata beras medium di PIBC pada 2 Oktober 2023 sebesar Rp11.185, lebih rendah Rp1.415 dari harga beras pada 14 September 2023 yang mencapai Rp12.600 per kg.

Penurunan harga beras kualitas medium ke bawah tersebut, tidak lepas dari langkah pemerintah yang menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Merujuk laporan Bulog, sampai 2 Oktober 2023, Bulog merealisasikan beras SPHP di tingkat konsumen yang mencapai 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan beras SPHP selama 2023 adalah DKI Jakarta dan Banten yang tercatat total 174 ribu ton.

Selanjutnya, pemerintah juga tengah mengkaji bantuan tersebut akan diteruskan pada Desember 2023 dan Januari 2024. Tujuannya adalah untuk mendorong stabilitas harga pangan.

Kementerian Pertanian memastikan stok beras di 2023 ini masih aman. Namun, harga beras di pasar tidak bisa ditahan.

Tren Harga Beras

Sejak Agustus 2022, harga beras menunjukkan tren naik. Kondisi itu berlanjut pada 2023. Merujuk data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras jenis medium di tingkat pedagang eceran berada di level 10.780 per kg pada Agustus 2022. Pada Agustus 2023 harga sudah di level Rp 12.070 per kg dan naik kembali sekitar Rp1.200 per kg menjadi Rp13.250 per kg pada awal Oktober 2023. 

Kenaikan juga terjadi pada beras premium di berbagai daerah yang rata-rata sudah menyentuh Rp14.890 per kg dari sebelumnya hanya Rp12.310 per kg pada Agustus 2022. Tren kenaikan harga beras, berdasarkan catatan Badan Pertanian dan Pangan Dunia (FAO), terjadi di seluruh dunia.

Dilaporkan bahwa indeks harga beras global mencapai rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir, mencapai 142,4 poin pada Agustus 2023. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan ekspor beras dari produsen utama seperti India. Sinyal serupa juga disampaikan 22 negara pengekspor beras.

Buntutnya, harga beras pun meroket. Kalau di tanah air, secara umum harganya naik, di antara Rp100--800 sampai Rp13 ribu per kilogram. Sementara itu, di negara tetangga sudah jauh lebih tinggi. Sebut saja di Singapura yang harganya sudah Rp21.600 per kg, Brunei menyentuh Rp37 ribu dan Timor Leste setara Rp20 ribu.

Selain negara produsen beras menahan ekspornya, fenomena El Nino yang berkepanjangan dan kenaikan harga pupuk akibat Perang Rusia-Ukraina, menjadi pangkal pemicu kenaikan harga beras. Di tanah air, kenaikan harga itu mulai terdeteksi meningkat sejak Juli 2022.

Dalam catatan Kementerian Pertanian, kekeringan lahan padi sawah terjadi di tujuh provinsi, sementara 20 provinsi lainnya mengalami tingkat kekeringan yang lebih rendah. Kenaikan harga beras juga berdampak pada inflasi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kenaikan harga beras menyumbang 0,41 persen dari tingkat inflasi tahunan sebesar 3,7 persen pada Agustus 2023. Pada September 2023, beras juga memiliki andil terbesar dalam penyumbang inflasi.

Langkah Antisipasi

Menghadapi ‘sinyal buruk’ pasokan beras dunia, pemerintah Indonesia pun siaga.  Saat mengunjungi Gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, pada 14 September 2023, Presiden Joko Widodo memerintahkan Perum Bulog mengatasi kenaikan harga beras yang mengkhawatirkan di tingkat konsumen. "Saya sudah perintah kepada kepala Bulog untuk menggelar operasi pasar tidak hanya di ritel, tidak hanya di grosir Cipinang, semuanya," kata Presiden.

Sebelumnya, pemerintah telah meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang-gudang Bulog. Per Oktober 2023, CBP mencapai 1,6 juta ton. Selain menyerap beras lokal (dalam negeri), stok beras juga ditingkatkan setidaknya mencapai dua juta ton melalui impor 400.000 ton beras dari Vietnam, Thailand, dan 250.000 ton lagi dari Kamboja. Jumlah itu sudah melebihi stok pada angka normal 1,2 juta ton.  Penguatan cadangan ini dibutuhkan buat operasi pasar.

Berkah Buat Petani

Meningkatnya harga beras, di satu sisi telah memberikan dampak positif bagi kalangan petani. Itu terlihat dari Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka di atas 100 yang berarti petani bisa meraih laba, dan itu terjadi pada Agustus 2023. Sebelumnya, dalam tiga tahun terakhir, angkanya cenderung di bawah itu.

Agar petani menikmati hasil positif, Kementerian Pertanian pun telah melakukan sejumlah langkah;  dimulai dari koordinasi dengan pihak terkait, pendataan atau pemetaan, penyediaan sumber pengairan, distribusi benih, distribusi pupuk, gerakan tanam (Gertam), gerakan penanganan kekeringan dan pengendalian OPT, pengawalan asuransi dan pembiayaan, serta penanganan panen dan pascapanen.

Adaptasi dan mitigasi terhadap risiko yang akan terjadi, dilakukan juga dengan mendorong petani mengikuti program kredit usaha rakyat (KUR) dan asuransi serta menggunakan benih yang tahan kekeringan. Benih-benih seperti Inpari 13, Inpago, Situ Pagendi, serta lainnya. Pemerintah juga mendorong pemakaian air yang lebih hemat.  

Strategi temporer lainnya adalah dengan perbanyakan embung, sumur resapan, sosialisasi budi daya hemat air, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Pemda, PUPR dan kelembagaan tani), meningkatkan penyuluhan tentang pemanfaatan informasi iklim melalui PPDPI, dan DEM Area DPI.

Untuk jangka panjang, Kementan  bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga sumber-sumber air dan pelestarian lingkungan, memperkuat penyuluhan bersama pemerintah daerah, mengkoordinasikan dengan instansi terkait upaya antisipasi kekeringan, sosialisasi kepedulian masyarakat tentang perubahan iklim dan antisipasi bencana alam.

Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi dalam program Profit CNBC Indonesia, Jumat (29/9/2023), dilakukan sejak April 2023. “Kita lakukan antisipasi dini sejak awal termasuk memantau data-data curah hujan kemudian kita mapping daerah merah  kuning yang bisa dipompa dan daerah hijau yang bisa ditanam.”

Melalui Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino, Kementan menyiapkan 500.697 hektare lahan di enam provinsi utama dan empat provinsi pendukung. Yang dimaksud dengan enam provinsi utama itu, meliputi Sumatra Utara (19 kabupaten) dengan luas lahan 57.997 ha, Sumatra Selatan (tujuh kabupaten) 103.672 ha, Jawa Barat (14 kabupaten) 61.075 ha, Jawa Timur (11 kabupaten) 53.458 ha, Jawa Tengah (14 kabupaten) 45.339 ha, dan Sulawesi Selatan (11 kab) 32.503 ha.

Adapun provinsi pendukung meliputi Lampung (tujuh kabupaten) seluas 26.626 ha, Banten (empat kabupaten) 36.016 ha, Kalimantan Selatan (11 kabupaten) 62.872 ha, serta Nusa Tenggara Barat (delapan kabupaten) 21.159 ha.

Penanaman ini merupakan tambahan luas tanam yang sudah berlangsung dari Agustus, September dan Oktober 2023 ini dimaksudkan untuk menjaga produksi bisa terus berlangsung, sebelum musim tanam rendeng (musim hujan) dimulai yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)  secara umum akan terjadi pada bulan November 2023 atau lebih lambat dari biasanya.

Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

Penulis: Dwitri Waluyo