Dinamika perkembangan perekonomian global rupanya mendapatkan perhatian serius Presiden Joko Widodo, termasuk perkembangan terkini, berupa terus menguatnya dolar AS terhadap nilai tukar rupiah.

Pada penutupan perdagangan Senin (23/10/2023), mata uang Negeri Paman Sam bertengger di level nyaris Rp16.000, tepatnya di Rp15.930.  Tim yang tergabung di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) pun menghadap Kepala Negara untuk melaporkan perkembangan tersebut.

Tidak kurang empat pimpinan puncak pemegang otoritas fiskal dan moneter menghadap Presiden Joko Widodo pada Senin (23/10/2023). Mereka adalah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Ketua DK LPS Purbaya Yudhi, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Bisa jadi, penguatan dolar atas rupiah dipandang cukup serius dan mengkhawatirkan. Berkaitan dengan perkembangan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, nilai tukar dolar AS menguat pesat karena didukung kebijakan kenaikan suku bunga tinggi yang terjadi dalam waktu lama di Amerika Serikat (AS).

Untuk itu, tambah Sri Mulyani, pihaknya bersama anggota KSSK telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan situasi terkini perekonomian global yang harus diantisipasi dalam bulan maupun tahun mendatang.

“Saya bersama anggota KSSK barusan menghadap Bapak Presiden menyampaikan laporan untuk memberikan update tentang situasi terkini dan situasi yang sedang terus berkembang,” ujar Menkeu.

Selain itu, anggota KSSK juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter akan terus disinkronkan guna menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Apalagi, menurut Menkeu, saat ini dinamika perekonomian global memberikan imbas yang harus diantisipasi.

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter akan terus berkoordinasi secara sinkron, harmonis. Tentu kita harus saling melakukan penyesuaian. Kita menggunakan dari mulai instrumen yang ada di market, maupun dari sisi komunikasi kebijakan yang akan kita terus lakukan bersama-sama antara BI dan Kementerian Keuangan,” katanya.

Selanjutnya pada sektor keuangan, Sri Mulyani menyebut akan terus memantau stabilitas mulai dari keuangan, perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Hal ini juga termasuk pada pergerakan arus modal asing baik yang masuk maupun keluar.

“KSSK akan berkumpul pada akhir bulan ini sesuai dengan waktu berkumpul atau rapat berkala. Nanti kita akan terus lakukan secara teliti berbagai sektor keuangan, termasuk kita terus melakukan berbagai stress test demi meyakinkan bahwa sektor keuangan akan baik,” lanjutnya.

Di samping itu, KSSK juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk terus mengamankan agar sektor riil tetap terjaga dan daya beli masyarakat pada kelompok menengah ke bawah tetap bisa didukung melalui instrumen yang akan segera dirumuskan.

“Ada adjustment pasti. Namun itu adalah di dalam konteks untuk terus menjaga stabilitas dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan ekonomi tetap bisa berjalan secara sustainable,” ucapnya.

Adanya jaminan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap perkembangan fiskal dan moneter Indonesia yang masih terjaga stabilitasnya tentu sangat melegakan kita.

Bagi bangsa ini, yang terpenting adalah terus terjaganya stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan ekonomi tetap bisa berjalan secara sustainable. Penjelasan di atas sejalan dengan laporan Bank Indonesia berkaitan dengan kinerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada semester I- 2023.

Menurut laporan Bank Sentral itu, perekonomian nasional masih tetap terjaga sejalan dengan berlanjutnya pemulihan perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian perekonomian global. Terjaganya SSK tecermin dari ketahanan sistem keuangan yang kuat, intermediasi yang membaik, dan inklusi keuangan yang meningkat.

Bank Indonesia meyakini SSK ke depan masih akan tetap terjaga, ditopang oleh sinergi dan inovasi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan makroprudensial akomodatif.

Dalam konteks suku bunga, misalnya, seperti disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, pihaknya tetap memegang konsistensi, inovasi, dan sinergi. “Itu merupakan tiga prinsip utama Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selama semester I-2023, tambahnya, stabilitas sektor keuangan masih terjaga dengan baik meski dihadapkan pada lingkungan risiko suku bunga global yang tinggi dalam jangka panjang (higher for longer).

Bank Indonesia juga berupaya menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi dengan menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global.

Selanjutnya untuk menghadapi tantangan ke depan, Bank Indonesia terus melakukan penguatan respons kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. 

Pertama, mengembangkan inovasi kebijakan seperti penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), dan QRIS Cross Border. 

Kedua, memperkuat ketahanan siber yang bersifat end to end untuk memastikan keamanan data masyarakat yang berpengaruh pada kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mendukung pembiayaan hijau melalui berbagai instrumen kebijakan dalam mengantisipasi tantangan perubahan iklim.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari