Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan ujung tombak dari layanan kesehatan masyarakat yang disediakan pemerintah. Jangkauan puskesmas bisa mencapai tingkat desa bahkan dusun. Ketahanan kesehatan masyarakat berasal dari sejauh mana layanan di puskesmas mampu menangani kasus kesehatan masyarakat di tingkat pertama atau pencegahan dengan menerapkan pola hidup dan lingkungan sehat.

Dari ribuan puskesmas yang ada di tanah air, Puskesmas Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, merupakan salah satu puskesmas yang telah berhasil menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan cepat. Peluncuran ILP di Puskesmas Plantungan dilaksanakan pada 4 Desember 2023, sedangkan ILP seluruh desa pada 8 Januari 2024.

Atas capaian ini, Puskesmas Plantungan membagikan praktik baiknya kepada daerah lain dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2024 yang diselenggarakan di Tangerang Selatan, pada 24 dan 25 April 2024. Kepala Puskesmas Plantungan dr. Karyadi menjelaskan, ILP diterapkan di dua puskesmas pembantu (pustu), dua pos kesehatan desa (PKD), dan 24 posyandu. Sementara itu, ILP seluruh desa diterapkan di 2 pustu, 10 PKD dan 55 posyandu.

Menurutnya, salah satu keberhasilan puskesmas yang dipimpinnya dalam menerapkan ILP karena koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan lintas sektor di Kabupaten Kendal. “Kenapa ILP kami bisa cepat? Kuncinya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Jadi, Dinkes kabupaten, puskesmas, dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait bekerja bersama dan berkoordinasi,” katanya pada Kamis (25/4/2024).

Kerja sama dan koordinasi yang baik dan lancar memungkinkan sektor yang terlibat tidak saling menunggu sehingga implementasi ILP menjadi lebih mudah dan cepat. Setelah sekitar empat bulan berjalan, dr. Karyadi mengungkapkan, penerapan ILP telah memberikan kemajuan signifikan bagi pelayanan kesehatan di Puskesmas Plantungan. Kemajuan ini juga dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Kemajuan tersebut antara lain akses layanan kesehatan yang lebih dekat, koordinasi perencanaan kesehatan di desa yang lebih mudah, pelayanan di pustu yang lebih aktif, administrasi yang lebih lengkap, serta pembaruan data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat desa secara terus-menerus.

Tak hanya itu, penerapan ILP juga memudahkan puskesmas dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup. Hal ini lantaran pemantauan kesehatan masyarakat di wilayah telah terintegrasi dan terkoneksi dengan satu data kesehatan.

Capaian dokter Karyadi dan kawan-kawan di Puskesmas Plantungan merupakan harapan dari Presiden Joko Widodo. Ketika memberikan arahan dalam pembukaan Rakerkesnas Rabu (24/4/2024), Presiden menekankan agar program pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah terintegrasi dengan pemerintah pusat untuk menghasilkan kemajuan yang signifikan.

Presiden menyatakan, perlu ada rencana pembangunan kesehatan jangka panjang, jangka menengah, serta Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai acuan bagi pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam melakukan pembangunan kesehatan. “Semuanya harus sinkron, semuanya harus in line, semuanya harus satu garis lurus, mana yang harus dikerjakan. Jangan berjalan sendiri-sendiri, kalau dikerjakan sendiri, tidak ada hasilnya,” kata Kepala Negara.

Untuk menyelaraskan rencana pembangunan pusat dan daerah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar pertemuan Rakerkesnas 2024 pada 24 dan 25 April 2024. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan menjadi landasan strategis untuk mencapai target kesehatan pada masa depan.

Dalam penyusunan RPJMN ini, Kemenkes turut memasukkan satu konsep kesehatan baru, yakni dari mengobati orang sakit menjadi menjaga orang tetap sehat. “Kami memasukkan konsep baru ini dalam transformasi kesehatan, dengan mengajak partisipasi 514 kabupaten/kota dan provinsi, bukan hanya kepala dinas, tapi juga mengajak kepala Bappeda, termasuk dirut RSUD, yang kita undang untuk datang,” kata Menkes.

Menkes menjelaskan pelibatan Bappeda dalam Rakerkesnas 2024 untuk mendapatkan masukan-masukan penting dalam penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.

Diharapkan, dari Rakerkesnas ini dapat diketahui hasil capaian kinerja sektor kesehatan 2023, dan perumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai target kinerja ke depan terutama pasca-diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan Tahun Nomor 17 Tahun 2023.

Apa yang akan berbeda kali ini? Untuk pertama kalinya pemerintah akan menyelaraskan penyusunan RIBK sebagai haluan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di daerah.

RIBK seperti yang diamanatkan dalam UU Kesehatan mengubah paradigma dalam perencanaan kesehatan dari program follow money menjadi money follow program. Anggaran kesehatan tidak dipatok 5 persen atau 10 persen, melainkan sesuai dengan kebutuhan prioritas program.

Kedua, UU Kesehatan menitikberatkan strategi kesehatan pada upaya mencegah masyarakat jatuh sakit melalui program promotif dan preventif. Kemenkes akan mengintensifkan implementasi skrining 14 penyakit prioritas termasuk pemeriksaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.

“Untuk kesehatan ibu dan anak, kita akan perluas pemeriksaan hipotiroid kongenital, ibu hamil diperiksa kehamilannya 6 kali dan intensifikasi program imunisasi nasional,” jelas Menkes.

Agar program tersebut tercapai, kita perlu antara lain pemenuhan 100 persen alat kesehatan puskesmas, pustu, dan posyandu dilakukan secara bertahap pada tahun 2024-2028 serta pembangunan 48 puskesmas baru di 48 kecamatan.

Ketiga, upaya untuk mempercepat pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh daerah akan diintensifkan sehingga akses yang baik tidak hanya berpusat di pulau Jawa tapi di beberapa pulau besar lainnya.

Pemerataan layanan rujukan melalui program pengampuan jejaring RS dilakukan untuk meningkatkan akses layanan penyakit jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Hal tersebut dilakukan melalui dukungan alat kesehatan untuk 34 RSUD provinsi dan 514 RSUD kabupaten/kota, dan pemenuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan penunjang.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari