Sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) dan meningkatkan daya saing regional, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif kerja sama internasional. Salah satu upaya signifikan itu dilakukan melalui penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan The 2nd Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024.

Forum internasional yang akan berlangsung selama 1--3 September 2024 di Bali itu mengundang sekitar seribu peserta, mulai dari kepala negara/pemerintah, kepala organisasi internasional, pejabat pemerintah setingkat menteri, bank pembangunan multilateral, swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, hingga akademisi. Pembukaan forum akan dilaksanakan secara kolaboratif, gabungan HLF MSP 2024 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Indonesia-Africa Forum II oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). 

Adapun tema yang diangkat dalam HLF MSP 2024 adalah "Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change”. Presiden RI Joko Widodo direncanakan membuka forum tersebut.

Penentuan tema itu memperlihatkan penekanan terhadap urgensi kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk penguatan tindakan kolektif dalam rangka memastikan terjadinya kerja sama inklusif. Dengan begitu, diharapkan solusi-solusi inovatif dapat dilahirkan untuk merespons berbagai permasalahan global.

Dalam HLF MSP 2024, Indonesia akan fokus pada tiga isu global yaitu: Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation (Kemitraan Multipihak untuk Memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular); Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy (Menguatkan Kesejahteraan dan Keberlanjutan Melalui Ekonomi Berkelanjutan); dan Advancing Development through lnnovative Financing (Memajukan Pola Pembangunan Melalui Inovasi Pembiayaan).

“Kita percaya bahwa pendekatan multistakeholder partnership atau kemitraan multipihak ini mutlak diperlukan tidak hanya di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat global. Sehingga, forum ini nanti memang ada tujuannya itu dan sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan dan meminta kembali komitmen global dalam konteks untuk kemitraan pembangunan yang efektif dan inklusif,” ujar Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas Hendra Wahanu Prabandani, dalam Media Briefing Forum Merdeka Barat 9: Road to HLF-MSP dan IAF 2024 secara virtual, di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Kementerian PPN/Bappenas maupun Kemenlu sepakat bahwa High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 tahun 2024 terkait satu sama lain. Meski ada beberapa isu yang memiliki penekanan khusus di masing-masing forum, mereka akan menggelar satu sesi bersama mengingat tujuan utamanya adalah mengatasi persoalan krisis global.

Melalui forum HLF MSP, diharapkan terjadi pertukaran ide dan sumber daya dalam menciptakan berbagai aplikasi atau praktik terbaik dalam menyelesaikan pelbagai persoalan global. Termasuk menguatkan skema dan transformasi kerja sama selatan-selatan (South-South).

Pusat Kekuatan Global

Berdasarkan data United Nations Conference of Trade and Development (UNCTAD), volume perdagangan di antara negara-negara selatan semakin besar. Selama periode 2005 hingga 2021, angka perdagangan menanjak tinggi dari 17 persen menjadi 28 persen dalam kontribusi terhadap perdagangan global.

Oleh karena itu, diharapkan kedua forum tersebut saling memperkuat peran negara-negara selatan untuk kemajuan bersama demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Agenda 2063 (rencana induk benua Afrika untuk menjadi pusat kekuatan global di masa depan).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Siti Nugraha Mauludiah menyebutkan, salah satu fokus pembahasan dalam Indonesia-Africa Forum 2024 adalah penguatan kerja sama pembangunan di Afrika. Penguatan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan komitmen untuk turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan global, khususnya di negara-negara berkembang.

Komitmen Indonesia tersebut dilandasi oleh semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 (Bandung Spirit) dan wujud nyata dari kepemimpinan Indonesia dalam gerakan nonblok. Bukti konkret dari inisiasi Indonesia dalam menguatkan kerja sama itu adalah dalam dua dekade terakhir telah menyelenggarakan sedikitnya 1.000 program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Program-program KSST tersebut tidak hanya dilaksanakan untuk negara-negara Afrika, melainkan juga untuk negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan dan Karibia serta Eropa Timur dan Eropa. Sektor program KSST Indonesia juga sangat luas, meliputi sektor pertanian, kelautan, perikanan, energi, demokrasi, tata kelola yang baik, UMKM, kewirausahaan, infrastruktur, manajemen resiko bencana dan pemberdayaan perempuan.

Semakin Diakui

Selain itu, dia juga menekankan bahwa di mata internasional, saat ini Indonesia semakin diakui sebagai mitra pembangunan bagi negara-negara berkembang yang diandalkan. Inisiatif dan peran kepemimpinan Indonesia sebagai emerging donor juga semakin diakui. Termasuk membantu sejumlah negara-negara Afrika dalam hal memperkuat ketahanan pangan, kesehatan, dan energi.

Untuk semakin memperkuat implementasi kerja sama pembangunan internasional Indonesia, khususnya pemberian hibah, pada 2019, Indonesia membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Indonesia (LDKPI). “Sejak pendirian LDKPI, pemerintah RI telah melaksanakan lebih dari 50 program pemberian hibah dengan nilai total hibah lebih dari satu triliun rupiah,” tukas Dirjen Siti Nugraha Mauludiah.

Pada kesempatan berbeda, Kemlu RI juga meyakini forum IAF ke-2 2024 ini akan meraih kesepakatan bisnis antara industri Indonesia dan negara-negara Afrika hingga triliunan rupiah. Indonesia sendiri menargetkan kesepakatan bisnis dengan nilai konkret sebesar USD3,5 miliar (Rp56,07 triliun). Sektor potensial yang dapat diwujudkan dalam kontrak bisnis itu antara lain pupuk dan energi.

Seperti disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury, dalam temu media terkait IAF ke-2 di Jakarta, selain nilai kesepakatan bisnis, Indonesia juga menargetkan tercapainya kesepakatan antara pemerintah (G2G) Indonesia dan Afrika terkait desain besar kerja sama pembangunan regional, termasuk pengesahan perdagangan bebas (FTA) dengan sejumlah negara yang kini mencapai tahap finalisasi.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari