Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional serta semakin ketatnya persaingan ekonomi di tataran global membuat inklusi keuangan menjadi prioritas penting pemerintah. Untuk itu, pemerintah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Lembaga DNKI dipimpin langsung Presiden RI terdiri dari unsur pemerintah seperti Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Sosial.  

Alhasil, berkat kolaborasi dan sinergi yang terjalin antarlembaga maupun pelaku usaha serta elemen masyarakat, tingkat inklusi keuangan nasional dalam sepuluh tahun terakhir terus meningkat. Semenjak penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2016, tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 poin persentase.

Peningkatan tersebut didorong dengan capaian tiga indikator utama berupa jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas yang secara umum juga mengalami peningkatan signifikan. Sampai akhir 2024, ditargetkan inklusi keuangan secara nasional akan mencapai 90 persen.

Pemerintah dan OJK mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), sekaligus untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen di 2045. “Capaian yang baik ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama dari seluruh anggota DNKI, pelaku usaha sektor keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam orkestrasi yang harmonis di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” jelas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Melalui DNKI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan, yakni selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta. Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86 persen dari total pelajar di Indonesia.

Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal. Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.

Program keuangan digital dan teknologi finansial ini juga menyasar segmen masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya.

Adapun, berbagai program perlindungan sosial yang disalurkan secara nontunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani dan KIP Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa.

Di samping itu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nontunai serta Program Transaksi Nontunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut rencana, pemerintah akan kembali mensurvei seluruh produk keuangan, tak hanya yang berada dalam pengawasan OJK, melainkan juga program pemerintah lainnya. Hal itu mengingat semakin banyak program layanan pemerintah yang menggunakan aneka platform keuangan. Jumlahnya juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Satu hal, perlindungan konsumen serta dukungan kebijakan dan regulasi juga terus diperkuat untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan berkualitas. Kendati tingkat inklusi keuangan telah menunjukkan pencapaian target secara nasional, pemerintah perlu mengambil langkah untuk memangkas berbagai tantangan ke depannya seperti pengurangan kesenjangan tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi, pengurangan disparitas antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari