Nol persen. Demikianlah target kemiskinan ekstrem yang hendak dicapai pemerintah pada 2024. Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah memberikan perintah khusus kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk memerangi kemiskinan ekstrem. Dengan mengemban prinsip pembangunan berkesinambungan, target kemiskinan ekstrem 0 persen tersebut diharapkan dapat segera terwujud oleh Kabinet Prabowo-Gibran. 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,22 juta orang, yang setara dengan 9,03 persen  dari total populasi nasional pada kondisi Maret 2024. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 680.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan merupakan level terendah dalam dekade terakhir. 

Garis kemiskinan nasional pada periode ini ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita per bulan, yang menjadi acuan untuk menentukan status kemiskinan seseorang. Di Indonesia, kemiskinan memiliki perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tercatat, 11,79 juta orang miskin berada di daerah pedesaan, sedangkan 7,09 juta orang di perkotaan. Sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra, dengan porsi masing-masing mencapai 52,49 persen  dan 22,01 persen  dari total penduduk miskin.

Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun secara signifikan, dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,83 persen  pada Maret 2024. BPS menggolongkan rakyat miskin ekstrem adalah ketika pengeluaran seseorang di bawah Rp10.739 per hari atau hanya Rp322.170 per bulan. Untuk keluarga beranggota empat orang, batas ini adalah Rp1.288.680 per bulan.

Sebab itulah, jajaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung penuh upaya yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrem. 

Langkah Kolaborasi 

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma memberikan apresiasi pada visi Prabowo-Gibran yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan target mencapai nol persen kemiskinan hingga 2030. “Saya selaku Ketua Komite III DPD RI tentu sangat mendukung rencana Presiden dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi 3 wilayah yang masuk miskin ekstrem tersebut ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua,” tuturnya seperti dilaporkan dpd.go.id, Kamis (24/10/2024). 

Akibatnya, terjadi ketimpangan sosial yang makin lebar hingga kemiskinan ekstrem. “Saya berharap keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh semua terutama di wilayah Timur Indonesia,” katanya lagi. 

Pihak DPD, lanjut Filep, berharap upaya kolaboratif dengan pemerintah, termasuk berbagai lapisan masyarakat dapat terjalin kompak, mengatasi kemiskinan ekstrem. Kolaborasi ini hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. 

Pemerintah daerah (pemda) misalnya, diharapkan dapat mengidentifikasi masalah spesifik di wilayahnya, melibatkan masyarakat, serta memastikan program-program bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga hasilnya lebih efektif dan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Melalui kerja sama ini, lanjut Filep, keduanya berfokus pada solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah yang paling terdampak, dengan tujuan mengurangi hingga menghilangkan jumlah masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan parah. Di mana, pengeluaran sehari-hari berada jauh di bawah standar layak.

Filep menyoroti pentingnya strategi yang tepat dalam mengatasi kemiskinan, yang ia pandang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Ia berharap pemerintah dan DPD RI memiliki cara pandang yang selaras untuk menangani masalah ini secara efektif. “Kedua, harus ada sinergi antara fiskal dan moneter, sehingga ada transformasi ekonomi yang nyata dalam hal peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang urgen,” katanya. 

Salah satu penyebab kemiskinan ekstrem, menurut Filep, adalah masalah pendidikan.  “Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menyebabkan produktivitas masyarakat rendah. Ini berdampak luas terhadap daya saing masyarakat. Karena itu, sepanjang kualitas pendidikan tidak diperbaiki, itu sama saja negara memelihara kemiskinan. Untuk itu, segenap stake holders wajib ambil bagian dalam memperbaiki institusi pendidikan,” kata senator asal Papua Barat itu. 

Program Khusus Rakyat Miskin

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program, termasuk makan bergizi gratis. 

“Kebijakan Pak Prabowo dengan dibentuknya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini dalam rangka anti-poverty mainstreaming atau poverty alleviation mainstreaming, pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dari setiap program-program pemerintah," kata Budiman kepada awak pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Kondisi kemiskinan ekstrem yang terjadi saat ini memang membutuhkan penanganan ekstra, misalnya dengan pendekatan dan program khusus. Itu pun harus disesuaikan dengan wilayah dan kebutuhan lokal. 

Program ini menyesuaikan intervensi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi di tiap daerah, seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap program dapat berdampak langsung dan efektif bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Tak hanya itu, Budiman mengatakan pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Pihaknya akan mengadakan pembahasan dengan, misalnya, Permodalan Nasional Madani (PNM) agar memberikan kredit usaha rakyat (KUR) pada warga miskin untuk memasok bahan program makan bergizi gratis. "Tujuannya agar orang miskin bisa membuat kandang untuk suplai daging ayam dan telur, sehingga BGN (Badan Gizi Nasional) bisa terima pasokan itu," kata Budiman.

Presiden Prabowo, lanjut Budiman, dengan tegas meminta agar kemiskinan tidak hanya ditangani, tetapi dihapuskan secara total. “Jadi, pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan gejala atau symptom, melainkan tindakan menyeluruh untuk mengentaskan masalah ini,” katanya.

Program kerja BPPK, menurut Budiman, akan lebih menekankan pada pemberdayaan daripada sekadar pemberian bantuan sosial. Tidak hanya memberikan uang tunai, tetapi lebih fokus pada pemberdayaan. Ini mencakup pembangunan yang inklusif, mulai dari sektor industri hingga kebijakan investasi. “Misalnya, program beras untuk keluarga miskin (raskin), yang kini bukan hanya sekadar memberikan beras kepada orang miskin, tetapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Ini adalah pendekatan yang kami terapkan,” tutur Budiman.

Bantuan sosial (bansos), kata Budiman, akan tetap ada sebagai bagian dari janji kampanye Prabowo dan Gibran. Ia juga menambahkan,  bantuan tersebut akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan kartu untuk lansia. "Intinya, tugas kami adalah menyinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan data agar lebih cepat dan tepat. Presiden Prabowo mendorong pembentukan ekosistem kewirausahaan sosial, termasuk pelatihan teknologi, up skilling, dan reskilling,” katanya.

Oleh sebab itu, dalam 100 hari kerja ke depan, Budiman menyatakan pihaknya akan mulai berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengumpulkan data terbaru mengenai kemiskinan di Indonesia.

Penyebab Kemiskinan Ekstrem 

Penyebab kemiskinan ekstrem melibatkan berbagai faktor. Salah satunya adalah rendahnya pendidikan, di mana banyak kepala rumah tangga tidak memiliki pendidikan formal yang memadai. Selain itu, akses terhadap layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih masih kurang, serta banyak rumah tangga tidak memiliki jaminan sosial. 

Keterbatasan lapangan kerja dan pendapatan yang rendah juga berkontribusi, sementara ketidaksetaraan gender dan keberadaan penyandang disabilitas dalam rumah tangga memperburuk situasi kemiskinan. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus menyasar berbagai aspek secara terintegrasi.

Sejumlah langkah dan strategi berikut telah dan sedang dilaksanakan pemerintah, yakni: 

Pendidikan Berkualitas 

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

Pelatihan Keterampilan 

Menyediakan program pelatihan kerja yang relevan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Akses Kesehatan

Memastikan akses ke layanan kesehatan yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.

Program Jaminan Sosial 

Meningkatkan program perlindungan sosial untuk mendukung masyarakat rentan.

Pengembangan Ekonomi Lokal 

Mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Infrastruktur Dasar

Membangun infrastruktur seperti sanitasi dan akses air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup.



Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf