Kemandirian bangsa merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan martabat suatu negara. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah dan potensi manusia yang besar, kemandirian bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan.

Di tengah tantangan globalisasi yang membawa berbagai pengaruh luar, bangsa Indonesia dituntut untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Kemandirian bangsa adalah kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal dan berkelanjutan tanpa ketergantungan berlebihan kepada pihak luar. Kemandirian tidak berarti menutup diri dari dunia, melainkan mampu berinteraksi dan berkompetisi secara sehat dengan bangsa lain tanpa kehilangan jati diri dan kedaulatan.

Kemandirian bangsa Indonesia adalah cita-cita luhur yang harus terus diperjuangkan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat gotong royong, optimisme, dan kepercayaan pada kemampuan sendiri, Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat, dan mampu bersaing di kancah global.

Kemandirian bukan tujuan yang dapat dicapai dalam semalam. Ia merupakan proses panjang yang menuntut konsistensi, keberanian mengambil keputusan strategis, serta kesadaran kolektif bahwa bangsa besar adalah bangsa yang percaya pada kekuatan sendiri. Indonesia punya semua modal untuk menjadi bangsa yang mandiri, asal mau dan mampu mengelolanya dengan baik.

Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dalam pidatonya pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 tahun 2025, Selasa (20/5/2025) menyatakan bahwa saat ini kita hidup di zaman ketika batas-batas geografis semakin kabur, dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan.

"Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia: politik luar negeri yang bebas dan aktif," ujar Menkomdigi.

Dalam arus globalisasi yang semakin kuat, kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan, senantiasa menuntun langkah kita;

Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai trusted partner - bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak.

Prinsip itulah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional. Kehadiran kita di pentas global bukan sekadar untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga untuk membawa gagasan dan solusi yang memberi manfaat bersama.

"Di tengah dunia yang terus menghadapi ketidakpastian, Indonesia tampil sebagai mitra dialog yang mampu menjembatani kepentingan. Semangat inilah yang juga tercermin dalam setiap langkah kebangkitan Nasional di dalam negeri. Indonesia menapaki jalur pembangunan yang tidak semata terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan membuka ruang bagi kemajuan yang adil dan merata. Sebuah ikhtiar besar agar pembangunan yang megah tetap berpijak kokoh pada kepentingan Rakyat," tutur Menkomdigi.

Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat

Dalam 150 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih, kami memulai langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari Rakyat.

"Karena kami percaya, kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari fondasi-fondasi yang sederhana. Dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang," tegas Menkomdigi.

Di bidang kesejahteraan sosial, melalui Program Makan Bergizi Gratis, lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati akses pada makanan bernutrisi. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa. Sebab, kemajuan tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar, melainkan dari sebuah piring makan yang penuh, dari anak-anak yang pergi ke sekolah tanpa rasa lapar, dengan semangat belajar yang tumbuh karena tubuh mereka cukup gizi.

Di bidang kesehatan, lebih dari 777.000 masyarakat sudah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bukan hanya soal berobat, tapi tentang memberi rasa tenang bahwa siapa pun, di mana pun, berhak merasa aman ketika berbicara tentang kesehatannya. Akses pengobatan tidak lagi bergantung pada tebalnya dompet, tapi pada keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi Rakyat.

Layanan itu juga semakin mudah dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel mereka. Dengan cara ini, pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang.

Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini, terbuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

Cetak SDM Unggul dan Lindungi Generasi Emas Indonesia

Di bidang pengembangan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, Pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan AI Centre of Excellence di Papua, hasil kolaborasi antara Pemerintah dan Industri.

Sebagai sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital. Di saat yang sama, Pemerintah juga memperkuat fondasi pelindungan sosial di ruang digital.

Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan beretika.

"Seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar: membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dan dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama Kebangkitan Nasional," tegas Menkomdigi.

Menuju Kedaulatan Ekonomi

Masih dalam semangat kebangkitan nasional, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun menyerukan pentingnya bagi Indonesia untuk meneladani semangat para pendiri bangsa dalam memperkuat kedaulatan nasional, khususnya kedaulatan ekonomi, di tengah lanskap global yang semakin bergejolak dan penuh persaingan.

Menkeu mengingatkan bahwa berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 menandai awal kebangkitan nasional dan perlawanan terhadap kolonialisme. Kini, satu abad kemudian, dunia kembali menghadapi perubahan fundamental akibat kebijakan proteksionisme seperti tarif dagang tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

"Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini dengan meneladani semangat para pendiri bangsa, terus berjuang menjaga, mempertahankan, dan memperkuat kedaulatan nasional," tegas Sri Mulyani.

Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting dan perlu diperkuat serta dijaga di tengah gejolak global dan persaingan yang meruncing di berbagai bidang, mulai dari militer, keamanan, geopolitik, ideologi, ekonomi, hingga sektor keuangan.

Persaingan ini berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan terus kita capai. Oleh karena itu Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat pertahanan semesta.

Menkeu juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam yang strategis dan berbasis daya saing tinggi untuk menciptakan nilai tambah, menarik modal nasional dan global secara produktif, serta pada akhirnya menciptakan kesempatan kerja berkualitas dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan SDM harus terus dilakukan melalui program pendidikan, terutama yang berbasis Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), untuk mengejar ketertinggalan industri dan memacu kemajuan.

Program kesehatan universal atau semesta juga menjadi prioritas untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Selain itu, perluasan dan penguatan jaring pengaman sosial menjadi krusial untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu. Hal ini mencakup program seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, anak usia dini, dan ibu hamil, hingga program sekolah rakyat untuk anak tidak mampu.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi, melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh desa dan kelurahan.

Petani, nelayan, dan buruh juga menjadi perhatian utama dari sisi kesejahteraan dan kepastian tingkat kebutuhan hidup yang layak, mengingat peran mereka sebagai tulang punggung ekonomi dan pentingnya menghindari kesenjangan ekonomi yang besar.

Menkeu memperingatkan bahwa globalisasi tanpa afirmasi dapat menimbulkan petaka sosial politik, bahkan di negara yang paling kuat sekalipun. Oleh karena itu, membangun perekonomian yang berkeadilan dan inklusif dengan mengurangi kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan untuk semua adalah mandat dari sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Kini, kita telah berjalan dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang berulangkali menegaskan akan menjadi pemimpin yang konsisten dalam tindakan, tak hanya pandai berkata-kata. Bukan karena untuk mewujudkan janji kampanye, tapi karena kekuasaan itu harus digunakan sebesarnya untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya," sebut Riki Tamba, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO.

Astacita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dijalankan Presiden Prabowo haruslah mendapat dukungan dari berbagai kekuatan progresif-demokratik-merakyat. Anak cucu kita harus mendapatkan pasokan gizi agar sehat dan cerdas, seluruh rakyat harus bisa berobat mudah dan layak agar angka harapan hidup terus meningkat, guru dan murid harus belajar dalam ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, adaptif dengan kemajuan zaman dan tak boleh ada sekolah yang roboh karena korupsi, hasil alam kita jangan hanya menjadi santapan asing dan harus memberikan nilai lebih serta manfaat bagi peningkatan kapital negara guna akselerasi pembangunan.

Membangun tak semudah membalik telapak tangan. Tetapi, kita yakin bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tak main-main. Terlihat jelas walau baru 7 bulan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mampu melayani 3,5 juta anak sekolah, balita dan ibu hamil, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) baru 3 bulan mampu menjangkau hampir 6 juta orang, ribuan guru mendapatkan kenaikan tunjangan, ribuan sekolah sedang dan akan terus diperbaiki, digitalisasi pendidikan mulai berjalan, ribuan mahasiswa akan segera berkuliah di kampus-kampus top dunia, petani dijamin harga pembelian beras, gabah dan lainnya, juga saluran irigasi, jembatan dan sebagainya terus ditingkatkan. Serta masih banyak lagi hal baik yang sedang dan akan dilakukan Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran.

"Tentu saja pasti masih ada kekurangan di sana sini, tetapi kita harus membantu membereskan, karena tugas besar ini menyangkut nasib kita langsung, masa depan keluarga kita hingga ke pelosok pedesaan dan tempat-tempat terpencil. Ibarat lidi, bila sendiri kita akan lemah, tetapi dalam satu ikatan besar akan kuat kokoh menyapu berbagai kotoran yang ada di depan mata. Tak elok, bila kita hanya berkata, tapi tak ikut bantu bekerja," ujar Riki.

Kemandirian bukan tujuan yang dapat dicapai dalam semalam. Ia merupakan proses panjang yang menuntut konsistensi, keberanian mengambil keputusan strategis, serta kesadaran kolektif bahwa bangsa besar adalah bangsa yang percaya pada kekuatan sendiri. Indonesia punya semua modal untuk menjadi bangsa yang mandiri, asal mau dan mampu mengelolanya dengan baik.

Melalui langkah-langkah strategis di berbagai sektor, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kemandirian bangsa yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Penulis: Ismadi Amrin

Redaktur: Untung S

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/921150/kemandirian-bangsa-adalah-keharusan-bukan-sekadar-pilihan