Dalam beberapa dekade terakhir, swasembada pangan telah menjadi cita-cita nasional yang terus diperjuangkan. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah dan tanah subur membentang dari Sabang hingga Merauke, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kita masih bergantung pada impor berbagai komoditas pangan strategis, seperti beras, kedelai, gula, dan daging.

Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduknya dari hasil produksi dalam negeri, tanpa tergantung pada pasokan luar negeri. Konsep ini tidak sekadar soal ketersediaan, melainkan juga mencakup aspek keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan.

Swasembada pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga harga diri bangsa. Di tengah krisis global dan perubahan iklim, kemandirian pangan menjadi syarat mutlak bagi ketahanan nasional.

Indonesia punya semua modal untuk mewujudkannya, yang dibutuhkan kini adalah kemauan politik, sinergi kebijakan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, harapan baru kembali muncul di tengah tantangan pangan global yang semakin kompleks.

Salah satu janji besar yang digaungkan selama masa kampanye adalah ambisi untuk mencapai swasembada pangan nasional sebuah cita-cita lama yang kini menuntut realisasi nyata di lapangan.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi kekuatan nasional. Baginya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

Oleh karena itu, swasembada tidak boleh lagi sekadar menjadi jargon politik, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan konkret dan terukur.

Indonesia tengah mengupayakan swasembada pangan sebagai prioritas nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto, saat meresmikan proyek ketenagalistrikan di Jawa Barat, Senin (20/1/2025), mengatakan, sebelum dua tahun dirinya memerintah, Indonesia sudah bisa mencapai swasembada pangan.

Untuk menjalankan komitmen ini, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah strategis. Mulai dari peningkatan produktivitas beras, perluasan lahan pertanian, hingga perbaikan tata niaga pupuk.

Namun, beragam upaya ini bukannya tidak menghadapi tantangan. Sektor pertanian Indonesia sudah lama dihadang oleh problem alih fungsi lahan, perubahan iklim, pengurangan tenaga kerja, dan ketergantungan pada konsumsi beras yang sangat tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras untuk konsumsi pangan pada tahun 2023 mencapai 30,90 juta ton, dan diperkirakan akan menurun menjadi 30,34 juta ton pada 2024. Penurunan sebesar 757 ribu ton ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen padi yang diproyeksikan turun dari 10,20 juta hektare menjadi 10,05 juta hektare.

Meski demikian, produktivitas padi nasional sebesar 5,29 ton gabah kering giling (GKG) per hektare memberikan harapan di tengah penurunan luas lahan. Proyeksi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan surplus produksi sebesar 1,19 juta ton pada 2024, meski angka ini belum cukup untuk memenuhi target swasembada pangan.

Laporan FAO (2022) menyebutkan, Indonesia berada di peringkat kedelapan produsen beras terbesar dunia tahun 2022, dengan produksi mencapai lebih dari 55 juta ton GKG. Namun, konsumsi beras per kapita di Indonesia, yang mencapai 114 kilogram per tahun, jauh melebihi rata-rata global sebesar 65 kilogram. Ketergantungan tinggi pada beras menciptakan kerentanan terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar global.

Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah merencanakan pencetakan sawah baru seluas tiga juta hektare dalam lima tahun mendatang. Bapanas menargetkan pencetakan 750 ribu hektare per tahun mulai 2025 hingga 2027. Selain itu, peningkatan produktivitas melalui teknologi modern menjadi fokus utama.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton per tahun sebagai bagian dari peta jalan swasembada pangan.

Bank Dunia (2023) mencatat bahwa peningkatan 1 persen produktivitas beras dapat menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan hingga 0,5 persen, menjadikan hal ini sebagai langkah penting tidak hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk pengentasan kemiskinan.

Di tengah dorongan besar untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, program cetak sawah kembali menjadi sorotan. Pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto menggagas perluasan lahan pertanian sebagai salah satu strategi kunci untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Strategi ini pun didukung modernisasi pertanian dengan pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya menyatakan bahwa pihaknya akan fokus untuk mendukung pencapaian swasembada pangan pemerintah. Bulog siap mendukung pencapaian target 3 juta ton setara beras yang telah ditetapkan pemerintah.

"Dan kita akan bekerja keras. Saya minta nanti juga kerjasamanya di lapangan, dan kita akan juga melibatkan teman-teman yang berada di wilayah juga. Tidak ada kata lain, apa yang menjadi sasaran itu akan kita laksanakan nanti di lapangan," tambah Novi.

Dirinya optimistis bahwa target penyerapan 3 juta ton tersebut bisa tercapai sesuai dengan arahan pemerintah. "Dan Insya Allah sekali lagi, untuk target 3 juta ton itu, kita harus optimistis bisa kita dapatkan," kata Novi.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal HKTI, Manimbang Kahariady mnegaku bahwa pihaknya telah memerintahkan agar HKTI di daerah terus pro aktif bergerak ke para petani.

“HKTI kita harapkan bisa terus turun ke bawah, melihat, merekam dan mendengar apa yang menjadi kendala petani di bawah dan disampaikan agar bisa segera ditanggulangi. Saya optimis HKTI di sini bisa lebih agresif dan meningkatkan peran petani dan penggunaan lahan,” tandasnya.

Setelah bertahun-tahun bergulat dengan ketergantungan impor bahan pangan strategis, Indonesia akhirnya mulai memetik hasil dari kerja keras menuju swasembada pangan.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai langkah terobosan mulai menunjukkan dampak nyata, dari peningkatan produksi beras, modernisasi pertanian, hingga kesejahteraan petani yang terus membaik.

Berbagai kebijakan dan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih dari para petani.

Dalam acara "Diplomasi Publik: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil" yang digelar di Jakarta Pusat pada Rabu (28/5/2025), para petani mengungkapkan dampak nyata dari program yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

Salah satu petani asal Garut, Jawa Barat, Mamat Acek, mengungkapkan bahwa penyaluran pupuk subsidi yang kini lebih cepat dan mudah melalui gabungan kelompok tani (gapoktan) sangat membantu proses bertani.

Ia juga memuji kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, serta program penyerapan gabah oleh Perum Bulog yang bersifat jemput bola.

“Alhamdulillah para petani itu bahagia karena program Pak Presiden sangat menyentuh ke para petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Menteri Pertanian, Pak Wamentan, alhamdulillah para petani mulai perlahan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Wildan Mauludin, petani milenial dari Kuningan, Jawa Barat mengaku merasa puas terhadap kinerja pemerintah di bidang pertanian. Ia menilai bahwa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) sangat memudahkan pekerjaannya di lahan sawah yang luas.

Menurutnya, mekanisasi dan teknologi pertanian tersebut dapat membantu pekerjaan bertani lebih efektif dan efisien.

“Kami sangat puas dengan kinerja pemerintah. Saya sendiri sebagai anggota kelompok tani, karena di lokasi saya cukup luas untuk sawahnya, adanya manfaat dari combine harvester kemarin itu sangat dirasakan oleh para petani,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Taufik Handriawan, seorang pegiat pertanian sekaligus Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Kuningan. Ia menyatakan bahwa bantuan dari Kementerian Pertanian memotivasi para petani untuk terus berproduksi demi tercapainya swasembada pangan nasional.

“Bantuan-bantuan dan program untuk kesejahteraan petani dapat menggerakkan petani untuk terus bertani dan meningkatkan produksi. Dengan program Bapak Presiden, swasembada pangan mudah-mudahan segera terwujud,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa apresiasi para petani itu merupakan bukti bahwa kebijakan pertanian pemerintah menyentuh langsung kehidupan rakyat.

“Ini bukti nyata bahwa negara hadir. Kami tidak hanya membuat program, tapi memastikan bahwa program itu menyentuh langsung kehidupan petani,” kata Wamentan Sudaryono.

Wamentan Sudaryono yang juga merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah, menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong akselerasi program pertanian dengan pendekatan berbasis teknologi dan dialog terbuka dengan para pelaku pertanian untuk menjawab tantangan lapangan.

”Caranya tidak bisa pakai narasi, tanaman itu harus ditanam, butuh teknologi, bioteknologi, teknologi pembibitan, teknologi pemeliharaan, dan butuh lahan,” tambahnya.

Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang-ruang dialog bersama para petani maupun stakeholder lainnya.

Menurutnya, hal tersebut untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di lapangan. Hingga dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada petani.

”Saya kira penting untuk memberitahukan apa yang kita kerjakan, policy apa yang kita gulirkan, dan jawaban apa yang kita berikan atas keluhan rakyat. Intinya, negara hadir untuk petani agar pertanian Indonesia semakin maju,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementan terus melakukan berbagai program strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras. Kegiatan ekstensifikasi atau perluasan areal tanam, serta intensifikasi atau peningkatan indeks pertanaman terus dipacu untuk meningkatkan produksi nasional.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menambah volume pupuk bersubsidi hingga mencapai 9,5 juta ton di tahun 2025 serta memangkas regulasi penyaluran pupuk subsidi yang sebelumnya berbelit-belit.

Di hilir, pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan kesejahteraan petani melalui penetapan HPP gabah dan jagung yang menguntungkan bagi petani. Langkah-langkah strategis ini menegaskan keberpihakan nyata pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan sekaligus mengangkat harkat dan martabat petani Indonesia.

Pemerintah mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka fantastis 4 juta ton.

Berdasarkan laporan real-time per Kamis, 29 Mei 2025 pukul 21.41 WIB, serapan setara beras oleh Bulog telah mencapai 2.407.257 ton, dan total stok beras nasional resmi tercatat sebesar 4.001.059 ton. Angka ini menjadi simbol konkret keberhasilan kolaborasi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mensejahterakan petani Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian ini.

“Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan,, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PIHC, Perum Bulog, para pengamat, akademisi, pelaku usaha penggilingan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan para media. Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah,” ungkap Mentan Amran di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Mentan menyebut bahwa capaian spektakuler ini tak lepas dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mendorong berbagai terobosan strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat produksi dan memudahkan petani dalam berusaha tani.

“Presiden Prabowo memberi perhatian luar biasa pada pertanian. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500/kg dan penghapusan sistem rafaksi menjadi bukti nyata. Petani kini menikmati harga jual yang menguntungkan, bahkan di saat panen raya,” tambahnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada Januari–Mei 2025 diperkirakan mencapai 16,55 juta ton, meningkat tajam 11, 95 persen dari tahun sebelumnya.

Capaian tersebut juga sejalan dengan kinerja serapan Bulog yang mencatat rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hingga akhir Mei 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 2,4 juta ton beras lokal, melonjak lebih dari 400 persen dibandingkan rata-rata serapan dalam periode sama 5 tahun terakhir yang hanya berada di kisaran 1,2 juta ton.

“Ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri tidak hanya meningkat, tapi juga diserap secara masif langsung dari petani. Langkah ini efektif memperkuat cadangan nasional dan menjaga kestabilan harga di tingkat petani,” terang Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan bahwa pencapaian 4 juta ton bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kuat dari meningkatnya kesejahteraan petani dan kemandirian bangsa.

“Dulu saat panen raya, harga gabah kerap anjlok dan petani merugi. Kini, mayoritas petani bisa menjual GKP minimal Rp6.500 per kg sesuai HPP, bahkan lebih. Ini buah dari kebijakan yang berpihak pada petani,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi khusus pada strategi agresif jemput bola yang dilakukan oleh Bulog dalam menyerap gabah petani secara langsung.

“Langkah Bulog menjemput hasil panen langsung dari petani sangat efektif. Ini bukan hanya memperkuat cadangan beras pemerintah, tapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani kita,” jelas Mentan.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan kebijakan strategis yang tepat sasaran, pemerintah optimistis bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan lagi impian, tetapi realitas yang terus dibangun dan dijaga.

Penulis: Ismadi Amrin

Redaktur: Untung S

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://www.infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/922236/swasembada-bukan-lagi-wacana-program-pertanian-prabowo-sentuh-petani