Dalam enam bulan ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana menggulirkan lima belas program prioritas yang diyakini mampu menjawab tantangan ke depan. Kita tahu, ketidakpastian global telah membuat banyak negara terkena dampaknya. Demikian juga Indonesia.
Semua program prioritas ini ditetapkan sebagai peta jalan kebijakan ekonomi Indonesia. Sepertinya soal investasi dan pembukaan lapangan kerja akan menjadi titik fokus andalan kebijakan.
Wajar saja langkah itu dilakukan. Ini untuk menjawab bonus demografi yang sedang berlimpah di Indonesia. Penduduk dengan usia produktif harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa menjadi daya dorong pertumbuhan ke depan. Untuk mendorongnya dibutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga tenaga-tenaga muda yang menjadi aset bangsa bisa masuk dalam pusaran kemajuan secara maksimal.
Kelimabelas program itu adalah mandatori kebijakan B30 sebagai salah satu langkah untuk mengurangi impor BBM yang semakin tinggi dan memberatkan neraca pembayaran kita. Program ini maknanya meningkatkan kandungan BBM terbarukan dalam komposisi penggunaan BBM. Dengan penggunaan CPO atau minyak lain sebagai campuran BBM sekaligus membuat hasil CPO kita tidak bergantung lagi pada pasar dunia. Indonesia bisa memanfaatkan sendiri hasil olahan CPO untuk bahan bakarnya.
Kedua, adalah perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di mana antara pekerja dan pengusaha diusahakan tercipta hubungan mutualisme yang saling memberikan manfaat secara maksimal. Bukan hanya itu, peningkatan kesejahteraan pekerja harus didukung juga dengan peningkatan produktivitas. Pemerintah sendiri perlu menyiapkan tenaga-tenaga terampil pada lulusan sekolah agar ketika masuk ke dunia kerja mereka sudah punya daya tawar yang cukup.
Ketiga adalah jaminan produk halal sebagai cerminan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam. Melalui jaminan produk halal ini, negara meletakkan perhatian agar masyarakatnya bisa menjalankan kehidupan dengan baik dengan tidak melanggar normal agama yang dipercayainya.
Keempat adalah penelitian dan pengembangan industri farmasi. Sebagai negara tropis bahan baku alami untuk farmasi sangat banyak di Indonesia. Oleh sebab itu, industri farmasi kita perlu didorong agar tidak hanya mengandalkan hasil-hasil riset dari luar. Tapi, bisa mengembangkan sendiri risetnya demi menciptakan produk-produk obat yang dibutuhkan. BUMN-BUMN farmasi bisa menjadi lokomotif untuk memaksimalkan divisi riset dan pengembangannya.
Selanjutnya yang juga akan menjadi program prioritas adalah berkenaan dengan pembaruan UU Perpajakan yang menekankan sisi keadilan, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha. Sementara itu, dari sisi kredit bagi pengusaha kecil, program KUR akan lebih dimaksimalkan, baik dari sisi besaran maupun cakupannya.
Program kartu prakerja yang ditawarkan Presiden Jokowi dalam kampanyenya juga akan menjadi titik tolak peningkatan kualitas pekerja Indonesia. Selain itu, pembangunan Indonesia dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi juga menjadi perhatian. Setiap kawasan akan dikembangkan sesuai dengan potensinya.
Pemerintah juga akan memaksimalkan gasifikasi batubara dan pengembangan holtikultura berorientasi ekspor dengan memperkuat kemitraan pertanian berbasis teknologi.
Bukan hanya itu, untuk lebih mengefisienkan anggaran pemerintah, perlu terus memacu percepatan elektronifikasi sistem keuangan daerah. Ini untuk menghindari berbagai inefisiensi anggaran di daerah. Sudah jadi rahasia umum, kemampuan daerah dalam mengelola anggaran sangat memprihatinkan. Banyak pejabat daerah yang salah kelola anggaran yang menyebabkan alokasi program tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Salah satu fokus pemerintah dalam membenahi ekonomi adalah dengan menciptakan omnibus law, khususnya untuk mempercepat proses penyerapan tenaga kerja. Payung hukum ini diperkirakan akan mampu memangkas segala restriksi yang menjadi hambatan investasi yang pada akhirnya menjadi penghalang terbukanya lapangan pekerjaan buat rakyat.
Semua program yang menjadi prioritas Kementerian Koordinator Perekonomian merupakan terjemahan dari visi dan misi Presiden Jokowi dalam lima tahun ke depan.
Tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Sasaran dari program prioritas ini salah satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kemudian meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif), mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainibilty), dan meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness).
Ada beberapa kriteria program yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Pertama, bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua, bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja kementerian/lembaga lain. Ketiga, berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Keempat atau terakhir, menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech. (E-1)
