Dengan mengantongi anggaran belanja sebesar Rp44,11 triliun pada 2020, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) termasuk dalam 10 penerima anggaran terbesar, dari 87 kementerian/lembaga (K/L) yang ada. Dari kelompok 10 besar itu, Kemenhub ada di peringkat ketujuh. Yang terbesar ialah Kemenhan Rp127,4 triliun, Kementerian PUPR Rp120,2 triliun, Kepolisian RI Rp90,3 triliun, Kementerian Agama Rp65,1 triliun, Kementerian Sosial Rp62,8 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp57,4 triliun. Bagi Kemenhub, pada 2020 itu ada kenaikan anggaran sekitar 2,3 persen.
Rencana Kerja Anggaran Kemenhub Tahun 2020 itu sendiri difokuskan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Rencana Kerja Anggaran Kemenhub tahun 2020 sejalan dengan tema besar rencana kerja pemerintah (RKP) yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.
Adapun RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020 ini bertumpu pada lima prioritas nasional, yaitu pertama, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, kedua, infrastruktur dan pemerataan di wilayah, ketiga, nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, serta kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan.
Kelima prioritas itu kemudian dikombinasikan dengan isu kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial budaya, pembangunan berkelanjutan, serta transformasi digital.
Dari kelima prioritas nasional tersebut, Kemenhub mendukung Prioritas Nasional pertama, kedua, dan ketiga. Maka, dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp44,11 triliun itu, sekitar Rp22,95 triliun dialokasikan untuk mendukung langsung prioritas di RKP. Termasuk di dalamnya Rp441,5 miliar dana tambahan yang diusulkan oleh Komisi V DPR-RI seperti yang disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenhub, pada September 2019.
Dalam RDP itu, Komisi V DPR RI mewanti-wanti agar dana tambahan digunakan untuk pembangunan infrastruktur tambahan di 10 prioritas destinasi wisata nasional. Di antaranya untuk lingkungan Danau Toba Rp109,2 miliar, Labuan Bajo sebesar Rp207,6 miliar, Destinasi Mandalika Rp26,5 miliar, dan destinasi wisata unggulan Likupang, Manado, sebesar Rp40 miliar.
Secara umum, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, masih berfokus ke peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi, dan pengembangan SDM sektor transportasi. Sesuai bidang tugasnya, konektivitas di sini terkait program angkutan perintis tol laut dan tol udara, yang dianggarkan sekitar Rp1,4 triliun. Sedangkan program pelatihan untuk peningkatan SDM transportasi, baik sektor darat, laut, dan udara, menelan anggaran Rp2,1 triliun. Sasarannya 380.000 personel.
Dalam pelaksanaannya, program Kemenhub itu berupa pembangunan bandar udara (gedung terminal, landasan pacu, apron, atau kargo), sarana jalan lingkungan bandara, pelabuhan samudera, pelabuhan penyeberangan, serta reaktivasi jalur kereta api. Dalam program ini termasuk pembangunan Terminal Tipe A (lanjutan) di empat lokasi, pembangunan gedung terminal barang internasional di tujuh lokasi, dan rehabilitasi/peningkatan Terminal Tipe A di 20 lokasi.
Berikutnya, ada pula program rehabilitasi UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) pada lima lokasi. Pengadaan minibus sekolah sebanyak 260 unit. Belanja perlengkapan jalan tercatat ada 254 paket. Subsidi angkutan jalan di 307 trayek, termasuk subsidi transportasi dalam skema pembelian layanan (buy the service). Pembangunan pelabuhan sungai (baru) pada tiga lokasi. Pembangunan kapal penyeberangan (baru) enam unit dan pembangunan kapal lanjutan empat unit.
Seterusnya, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan di 13 lokasi. Pembangunan pelabuhan danau (lanjutan) di 10 lokasi, subsidi angkutan penyeberangan dan penyeberangan long distance ferry. Sedangkan pada sektor perkeretaapian akan dibangun lintasan KA sepanjang 238 km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA sepanjang 230 km.
Di sektor transportasi laut, Kemenhub juga terus menjamin keberlanjutan pelayanan angkutan kapal ternak pada enam trayek, angkutan laut perintis pada 113 trayek, angkutan barang tol laut 21 trayek. Ada pula pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi pengadaan di bidang telekomunikasi pelayaran (28 paket), lalu pembangunan, peningkatan, rehabilitasi atau pengadaan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) 155 paket. Ada lagi pembangunan kapal patroli sebanyak 15 unit serta pembangunan dan rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut.
Sedangkan di sektor transportasi udara, dalam rinciannya disebutkan, bahwa Kemenhub masih akan mensubsidi angkutan udara perintis (angkutan perintis penumpang dan jembatan udara) di 192 rute, penyelesaian empat bandara baru, pembangunan terminal baru di 14 bandar udara dan perpanjangan serta pelapisan runway di 27 bandara.
Dukungan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal di provinsi dengan alokasi anggaran Rp1,21 triliun, dengan rincian untuk Provinsi Kalimantan Rp160,65 miliar, Provinsi Sulawesi Rp182,26 miliar, Nusa Tenggara Timur Rp115,7 miliar, dan Papua Rp751,9 miliar.
Kemenhub juga memberikan dukungan riil untuk pembangunan infrastruktur perhubungan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal dengan anggaran Rp1,21 triliun. Rinciannya, di Kalimantan Rp160 miliar, Sulawesi Rp182 miliar, Nusa Tenggara Timur Rp116 miliar, dan Papua Rp752 miliar. Sedangkan dukungan untuk Destinasi Wisata di empat lokasi super prioritas, yaitu di kawasan Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika, alokasinya Rp2,55 triliun.
Ditinjau dari tanggung jawab pengguna anggarannya, belanja Kemenhub ini dialokasikan ke sembilan pos eselon satu yang rinciannya adalah :
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp709,317 miliar
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp124,612 miliar
- Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp5,895 triliun
- Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp10,956 triliun
- Ditjen Perhubungan Udara Rp8,301 triliun
- Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp12,563 triliun
- Badan Litbang Perhubungan sebesar Rp206,644 miliar
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp3,947 triliun
- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp406,587 miliar.
Bila dikelompokkan dalam jenis belanjanya, maka belanja operasional mengambil porsi sebesar Rp7,03 triliun (16,3 persen) dan belanja nonoperasional Rp36,07 triliun (83,7 persen). Untuk operasionalnya meliputi belanja pegawai Rp4,05 triliun dan belanja barang mengikat Rp2,98 triliun, sedangkan untuk nonoperasional meliputi belanja barang tidak mengikat Rp13,59 triliun dan belanja modal sebesar Rp22,48 triliun. (P-1)
