Pemerintah serius membenahi BUMN sektor energi. Dua perusahaan skala raksasa milik pemerintah yang bergerak di sektor energi kini mendapat suntikan darah baru. Basuki Tjahaja Purnama (BTP), yang biasa disapa Ahok, telah dilantik menjadi komisaris utama perusahaan pelat merah itu.
Sesaat setelah pelantikan, bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Basuki datang menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Mereka melaporkan kondisi terkini BUMN tersebut sekaligus mendapat masukan tentang target-target besar pemerintahan Jokowi di bidang energi yang menjadi tanggung jawab Pertamina.
Salah satu program yang dibicarakan adalah B30, bahan bakar yang 30 persen kandungannya menggunakan energi baru dan terbarukan. Menurut Direktur Pertamina, bahan bakar B30 ini akan mulai dijual di SPBU mulai tahun depan. Menurut Nicke kesiapan Pertamina sudah memadai sehingga ia bisa memastikan pada 2020 BBM B30 akan dijual ke masyarakat.
Presiden sendiri manargetkan kandungan energi baru dan terbarukan terus ditambah. Ini sekaligus untuk mengantisipasi besarnya impor BBM yang memberatkan neraca perdagangan Indonesia. Jika program konversi ini berhasil, tingkat pasokan minyak mentah dari luar negeri ke Indonesia akan menurun secara drastis.
Presiden dalam beberapa kesempatan memang menjanjikan program B30 bisa diluncurkan pada 20 Desember mendatang dan diterapkan mulai 1 Januari 2020. B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (crude palm oils/CPO) sebanyak 30 persen ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Program ini merupakan cara pemerintah untuk menekan tingginya impor minyak. Sebab, impor minyak menjadi kontributor utama dalam pembengkakan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi energi baru terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Tak ketinggalan, program ini diharapkan turut membantu penyerapan produksi CPO yang tinggi di dalam negeri.
Tak hanya soal B30, Basuki dan Nicke ia juga melaporkan soal perkembangan pembangunan kilang minyak dan petrokimia di beberapa lokasi. Proyek yang sudah lama tertunda ini diperlukan Indonesia agar pengolahan minyak mentah menjadi BBM bisa dilakukan di dalam negeri dan tidak bergantung pada kilang-kilang di Singapura.
Soal lain yang disorot Presiden Jokowi adalah diperkirakan masih bercokolnya mafia migas yang membuat biaya pembelian minyak mentah oleh Pertamina menjadi lebih tinggi. Selain itu, Basuki dan Nicke juga diharapkan mampu memperkecil kebocoran dalam seluruh proses produksi di Pertamina.
Pekerjaan rumah Pertamina yang masih diharapkan adalah distribusi BBM ke seluruh wilayah Indonesia dengan konsep satu harga. Sampai saat ini memang sebagian besar wilayah di tanah air sudah dapat menikmati harga BBM yang wajar. Pertamina bertanggung jawab untuk urusan distribusinya.
Selanjutnya program digitalisasi SPBU yang tengah digencarkan perusahaan. Digitalisasi ini bertujuan untuk memonitor penyaluran BBM subsidi dan elpiji tiga kilogram (kg). Pertamina memastikan tidak ada pembahasan seputar penyesuaian harga BBM untuk tahun depan. Begitu juga soal kewajiban pembayaran talangan subsidi BBM yang seharusnya dibayar pemerintah ke Pertamina.
BUMN sektor energi lain yang juga bakal dibenahi adalah PLN. Pemerintah menunjuk mantan Menteri Kominfo sebagai Direktur Utama PLN. Kondisi PLN saat sedang menghadapi kecepatan penyelesaian program listrik 35.00 Mega Watt.
Pasalnya, proyek listrik sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut belum tuntas hingga saat ini. Di sisi lain, PLN juga menghadapi situasi kelebihan pasokan listrik di Jawa, sehingga diperlukan renegosiasi yg ketat dengan para mitra Independent Power Producer (IPP) agar tidak merugikan PLN.
PLN juga harus mengelola aspek keuangan dengan ketat, mengingat sebagian besar investasi dibiayai dengan utang dalam bentuk mata uang asing, sementara penjualan di dalam negeri menggunakan rupiah. Karena itu dibutuhkan manajemen hedging yang kuat, dengan demikian tantangan ini mengharuskan PLN butuh CEO yang kuat.
Dalam penilaian pemerintah, Rudiantara dinilai mampu untuk mengejar program pembangunan pembangkit 35.000 MW hingga menekan impor bahan bakar minyak.
Rudiantara sendiri sebetulnya tidak asing dengan PLN dan lingkungan perusahaan BUMN. Ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN periode 2008-2009, Rudiantara pernah terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10.000 MW.
Kemampuannya sebagai sosok visioner juga telah dia buktikan ketika menjadi Menkominfo periode 2014-2019, melalui keberhasilan membangun jaringan Palapa Ring, dalam rangka meratakan akses telekomunikasi serta internet di seluruh Indonesia. (E-1)
