Pada 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan dermaga Peti Kemas Depapre. Enam tahun kemudian dermaga itu segera beroperasi. “Ya, Dermaga Peti Kemas Depapre akan beroperasi pada 24 Januari 2021,” tegas Bupati Jayapura Mathius Awoitauw kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Dermaga Peti Kemas Depapre, Kamis (14/1/2021).
Dermaga Peti Kemas Depapre akan dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga kegiatan bongkar muat peti kemas dapat berjalan dengan baik. Dermaga ini baru akan masuk masa uji coba bongkar muat peti kemas.
Berbagai persiapan terus dilakukan berbagai pihak terkait. Dinas Perhubungan Laut Provinsi Papua sudah memberikan jaminan kepada Bupati Jayapura. Intinya, tahun ini semua perangkat navigasi untuk Dermaga Peti Kemas Depapre akan dipasang.
Di sisi lain, TNI-AL berperan dalam menjamin keamanan bawah laut. Khususnya Lantamal X Jayapura, akan membantu melakukan survei atau penyisiran di bawah laut di sekitar perairan Teluk Tanah Merah. Maklum, Teluk Tanah Merah (Depapre dan sekitarnya) merupakan wilayah pendaratan tentara Amerika. Sehingga kemungkinan masih ada sisa-sisa ranjau perang dunia kedua.
“Untuk itu, kami mengharapkan pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura segera membuat surat permohonan survei kepada pihak TNI-AL. Selain survei di perairan Teluk Tanah Merah (Depapre), kami juga akan melakukan survei di Danau Sentani. Di kedua tempat ini survei perlu kami lakukan, karena Laut Depapre dan Danau Sentani pernah menjadi basis tentara sekutu pada saat Perang Dunia kedua,” ungkap Danlantamal X Jayapura Laksma Yeheskiel Katiandagho, kepada wartawan di Dermaga Depapre.
Jalan raya Depapre-Sentani yang beberapa ruasnya rusak parah merupakan tanggung jawab Provinsi Papua sehingga kalau pun beroperasi, angkutan yang bisa melewatinya hanya truk-truk kecil roda enam. Selebihnya, tidak bisa lewat.
Sekda Provinsi Papua Doren Wakerwa mengatakan, jalan menuju dermaga peti kemas, yaitu dari Kemiri ke Depapre merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Untuk itu, pemerintah provinsi akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk pembangunan jalan tersebut. “Kami akan usahakan, supaya tahun ini, Jalan Kemiri-Depapre sudah rampung,” kata Doren Wakerwa, kepada wartawan di lokasi Dermaga Peti Kemas Depapre ketika melakukan kunjungan dengan pejabat lainnya.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw melansir pernyataan Presiden Joko Widodo saat pencanangan pada 2015. Dia mengatakan, pembangunan dermaga peti kemas ini penting karena berjarak 20 kilometer dari kawasan pelabuhan akan dibangun kawasan industri.
Pelabuhan Peti Kemas Depapre merupakan relokasi dari pelabuhan peti kemas di Pelabuhan Kota Jayapura yang sudah overload, operasi bersama dengan pelabuhan penumpang. Kondisi di sana, bila kapal datang, jalanan depan pelabuhan macet parah. Karenanya ke depan, peti kemas dibongkar di Depapre dan penumpang tetap di Pelabuhan Kota Jayapura.
Pelabuhan ini bisa menjadi hub atau gerbang perdagangan internasional, terutama ke wilayah Pasifik. Lokasinya yang menjorok ke dalam, menghadap ke Laut Pasifik bisa menjadi tempat sandar kapal-kapal besar.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura Alfons Awoitauw, pelabuhan peti kemas ini akan memiliki dermaga multipurpose 142m x 25m dan gudang general cargo 40m x 20 m. Selain juga dilengkapi dua buah lapangan multipurpose seluas 5.900m2 dan 4.490m2. Di sekitar pelabuhan sudah terbangun jalan selebar delapan meter untuk keluar masuk truk trailer. Hanya saja, jalan tersebut belum tersambung dengan Jalan Depapre-Sentani yang menjadi tanggung jawab Provinsi Papua.
Alfons mengatakan, pada April dermaga itu akan dioperasikan untuk melayani tol laut, dari Merauke-Timika-Sorong-Serui-baru ke Depapre. Kapal itu akan menurunkan beras dan kembali akan diisi dengan hasil hutan. “Sampai hari ini jawaban pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Provinsi Papua, kalau untuk muatan enam ban saya kira hari ini sudah bisa jalan semua. Tidak ada alasan, karena kontainer yang akan tiba adalah 20 fit atau 20 ton ke atas,” katanya.
Percepatan ini dilakukan Dinas Perhubungan karena pihak Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan jadwal pelayaran T 19, salah satu yang akan disinggahi adalah Pelabuhan Depapre. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Jayapura terpaksa harus mengoperasikan pelabuhan peti kemas itu.
“Kendaraan yang kami gunakan untuk suplai barang dari pelabuhan ke gudang masing-masing menggunakan truk. Semua pengusaha akan dipaksa untuk mengambil di sana. Kita punya kewenangan untuk memaksa itu, sekarang yang diperlukan adalah harga,” imbuhnya.
Pihak pemkab sendiri kini sedang melakukan disparitas harga untuk mendukung pengoperasian. Meski harga yang ditawarkan pemilik kendaraan sebesar Rp1 juta, Bupati Jayapura ingin agar harga itu lebih rendah, yakni di kisaran Rp500,000.
Penulis: Eri Sutrisno
Editor: Firman Hidranto/ Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
