Pemerintah menargetkan 210 proyek dan 12 program dapat selesai di 2024 dengan estimasi total nilai investasi Rp5.746,4 triliun. Hingga Juli 2023, sudah 87 PSN selesai.
Kata kunci itu adalah infrastruktur. Begitu yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Inilah program prioritas, yang berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian nomor 21 tahun 2022, jumlahnya total 210 PSN. Kebutuhan investasi seluruh PSN tersebut sekitar Rp5.746,4 triliun.
Mengingat keterbatasan dana APBN, pemerintah mendorong pembiayaan PSN oleh pihak lain. Selain pemerintah daerah, juga dilibatkan swasta. Salah satunya, melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Terbagi 67,5% dari swasta, 19,7% dari BUMN/BUMD, dan 12,8% APBN/APBD.
Dari 210 PSN tersebut terbagi atas 45 proyek di Sumatra Utara senilai Rp834,2 triliun, 83 proyek dan satu program di Rp2.027,2 triliun, 13 proyek di Kalimantan Rp238,1 triliun, 18 proyek di Bali dan Nusa Tenggara Rp45,5 triliun, 25 proyek di Sulawesi dengan nilai Rp352,5 triliun, 15 proyek di Maluku dan Papua dengan nilai Rp596,7 triliun, serta 11 proyek dan 11 program nasional dengan nilai Rp1.652,4 triliun.
Pemerintah menargetkan 210 proyek dan 12 program dapat selesai di 2024 dengan estimasi total nilai investasi Rp5.746,4 triliun. Per Juli 2023 ini, sebanyak 158 PSN telah diselesaikan dengan nilai investasi sebesar Rp1.102,7 triliun.
Khusus 2023, targetnya 30 PSN bisa selesai dengan anggaran Rp288 triliun. Sampai 11 Juli 2023, sudah ada lima PSN yang diselesaikan, salah satunya jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Dampak selesainya PSN ini, kata Menko Airlangga, cukup besar bagi perekonomian masyarakat.
Pembangunan PSN infrastruktur misalnya, tidak hanya menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing, melainkan juga untuk pemerataan pembangunan demi keadilan sosial. Selain itu, PSN juga berkaitan dengan kebutuhan negara dan produktivitas yang pada ujungnya berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja.
“Kuncinya ada di infrastruktur. Dan yang paling banyak ada di porsi Kementerian PUPR yaitu 125 PSN. Semoga masyarakat menjadi aware dengan apa yang telah kita bangun secara fisik. Karena itu semua yang membuat ekonomi kita berdaya saing,” kata Menko Airlangga.
Infrastruktur Berkelanjutan
Adapun 125 PSN infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR terbagi atas 51 jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek air minum dan sanitasi, 2 perumahan, tanggul laut pesisir Jakarta, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Universitas Islam Internasional Indonesia.
Dikutip dari situs https://pu.go.id/berita/kanal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, dari target 125 PSN tersebut, hingga Juli 2023 Kementerian PUPR telah menyelesaikan 87 PSN atau 70% dari keseluruhan target yang telah ditetapkan. “Pada akhir 2023, kami menargetkan penyelesaian pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan 24 proyek PSN lainnya,” jelas Menteri Basuki dalam kegiatan Conference of Sewindu National Strategic Projects (PSN) dengan tema “Sustainable Infrastructure Towards Indonesia Emas 2045”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
PSN sejauh ini dirancang dan dilaksanakan sebagai prioritas pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Infrastruktur memegang peran dan kontribusi dalam rangka pertumbuhan negara kita. Tidak hanya menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing bangsa, tetapi juga untuk pemerataan pembangunan dan keadilan sosial,” tambah Menteri Basuki.
Sewindu PSN
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 36 bendungan dengan kapasitas 1,9 juta m3. Kemudian di bidang Bina Marga, telah selesai pembangunan PSN jalan tol sepanjang 1.500 km dari 27 proyek jalan tol melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), misalnya jalan Tol Cisumdawu, jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan tujuh proyek di sektor perumahan. Pemerintah telah mengimplementasikan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di SPAM Regional Umbulan, SPAM Regional Semarang Barat, dan SPAM Regional Banjarbakula. Adapun kapasitas layanannya sekitar 5.750 liter per detik dan melayani sekitar 500 ribu SR.
PUPR juga menerima mandat untuk mendukung enam program PSN, yaitu di kawasan perbatasan, jalan akses exit tol, food estate, pembangunan di daerah, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Pada peringatan sewindu (2015--2023) PSN, Menteri Basuki mengeklaim, program itu telah berhasil mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan tangguh bencana yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ini merupakan bentuk laporan kepada masyarakat tentang apa yang sudah Kementerian PUPR lakukan. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan bagi Kementerian PUPR sehingga saya selalu menyampaikan bahwa insan PUPR harus bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat,” tandas Menteri Basuki.
Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
