Kepemimpinan Indonesia dalam Presiden G20 diwujudkan dengan mendorong isu strategis, antara lain, pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pengendalian perubahan iklim. Isu tersebut dibahas dalam pertemuan Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) negara-negara anggota G20.

Dari forum tersebut berbagai isu prioritas yang disampaikan oleh Indonesia, sejak awal, langsung mendapat dukungan dari negara-negara anggota, termasuk negara yang diundang, serta kalangan organisasi internasional.

Pertemuan pertama EDM-CSWG sukses diselenggarakan di Yogyakarta pada Maret lalu, dan pertemuan kedua EDM-CSWG berlangsung di Jakarta pada 19-22 Juni 2022. Jumlah delegasi pada EDM-CSWG kedua, yang hadir secara faktual juga mengalami peningkatan.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhenwanthi, yang juga sekaligus menjadi Chair 2nd EDM-CSWG, pada saat pembukaan pertemuan Senin (20/6/2022) menyampaikan bahwa sebanyak 196 delegasi hadir dalam pertemuan kedua ini yang berasal dari negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional.

"Sebanyak 120 delegasi hadir secara faktual di Jakarta, dan 76 delegasi lainnya mengikuti pertemuan secara virtual," ungkap Laksmi.
Sebelumnya, sebagian delegasi 2nd EDM-CSWG mengikuti acara side event “Family Bike” pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jakarta dengan bersepeda pada Minggu (19/6/2022) pagi. Mereka "menggowes" sepeda mengikuti rute jalur sepeda dari Hotel Shangri-La ke Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan beristirahat di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan itu sekaligus mengampanyekan kepada para delegasi EDM-CSWG G20 bahwa Jakarta sudah memiliki fasilitas publik yang mendorong masyarakat turut serta mengendalikan perubahan iklim dengan bersepeda. Aktivitas bersepeda bersama ini diharapkan bisa mempersatukan para peserta atau delegasi EDM-CSWG, sehingga diskusi yang akan berlangsung menghasilkan output yang baik.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK Sigit Reliantoro, yang juga sekaligus Co-Chair kali ini, menerangkan bahwa setelah pertemuan pertama di Yogyakarta, Indonesia telah menerima masukan atas studi-studi pembahasan untuk EDM-CSWG. Sigit kemudian menyampaikan pula apresiasi atas masukan dan partisipasi dari para delegasi.

Agenda EDM-CSWG mempunyai arti strategis bagi Indonesia dalam Forum G20 untuk menunjukkan kepada dunia, komitmen Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

EDM-CSWG pada Presidensi G20 Indonesia kali ini, mengusung tiga isu prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan dari setiap pertemuan. Isu tersebut, antara lain, (1) Mendukung pemulihan yang berkelanjutan (supporting more sustainable recovery); (2) Peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing land-and sea-based actions to support environment protection and climate objectives); dan (3) Peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objectives).

Tiga isu prioritas dan misi-misi utama EDM-CSWG akan dibahas dan dirumuskan menjadi komitmen kolektif G20 melalui adopsi suatu Komunike Menteri-Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 sebagai dokumen utama hasil pertemuan. Komunike ini akan diadopsi pada Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 pada 31 Agustus 2022 di Bali.

Pada EDM-CSWG yang kedua ini, akan dibahas building blocks yang membentuk komunike bersama tingkat menteri lingkungan hidup. Pada bagian Environment Deputies Meeting (EDM) beberapa topik yang akan dibahas, antara lain, adalah Land Degradation, Halting Biodiversity Loss, Integrated and Sustainable Water Management, Resource Efficiency and Circular Economy, Marine Litter, Ocean Conservation, dan Sustainable Finance.

Selanjutnya, pada bagian Climate Sustainability Working Group (CSWG), dilakukan pembahasan 3 studi, yaitu: (1) Peran co-benefit mitigasi-adaptasi untuk menciptakan masa depan yang lebih tangguh bagi semua; (2) Percepatan Implementasi NDC dan transisi berkelanjutan menuju masa depan rendah emisi GRK dan ketahanan iklim melalui pemanfaatan nilai ekonomi karbon; dan (3) memperkuat aksi dan kemitraan untuk inisiatif kelautan yang berkelanjutan.

Dalam pengendalian perubahan iklim, Indonesia termasuk negara yang telah menegaskan komitmennya dengan Dokumen Updated National Determined Contribution (NDC) dan dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Dokumen LTS-LCCR merupakan dokumen informasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya. Penegasan ini penting, di tengah ketidakpastian janji negara-negara maju untuk menyalurkan pembiayaan membantu negara berkembang dalam menangani perubahan iklim, pemerintah Indonesia terus bergerak nyata memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim dalam negeri secara detail, untuk menjaga kepentingan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai target nasional.

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan target emisi gas rumah kaca (GRK) tanpa syarat menjadi 29 persen dan bersyarat (dengan dukungan internasional) menjadi 41 persen dibandingkan dengan skenario business-as-usual (BAU) masing-masing sebesar 834 Mt CO2e (ekuivalen karbondioksida) dan 1.185 Mt CO2e, pada 2030.

Pemerintah juga selangkah maju dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 168 tahun 2022 tentang Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim yang ditetapkan pada 24 Februari 2022 sebagai tindak lanjut Perpres 98 tahun 2021. Dengan dasar hukum perpres dan kepmen itu, Indonesia akan terus bergerak memenuhi target aksi mitigasi dan adaptasi iklim.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari