Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 mulai Desember 2021 sampai November 2022 tentu memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan capaian-capaian pembangunan di tanah air. Salah satunya adalah upaya Indonesia berproses dari negara konsumen sekaligus produsen energi fosil menuju energi terbarukan (renewable) atau energi bersih.

Sejak tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia menggenjot ekosistem industri kendaraan listrik. Mulai dari membangun komponen baterai, pabrikan motor dan mobil listrik, regulasi hingga infrastruktur pendukung seperti kepastian pasokan listrik dan pengisian energi kendaraan listrik.

Sebagai bagian dari kesiapan Indonesia selaku tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali pada Oktober 2022, pemerintah menugaskan PT PLN menyediakan infrastruktur pengisian energi kendaraan listrik.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menjelaskan, pada pertemuan internasional tersebut banyak kepala negara yang akan menggunakan mobil listrik. Oleh karena itu, PLN akan menambah pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging sebanyak 10 unit, sedangkan yang sudah dioperasikan saat ini ada 10 unit.

SPKLU Ultra Fast Charging ini penting. Pasalnya, banyak mobil dari kepala negara delegasi G20 yang membutuhkan daya lebih besar, sedangkan SPKLU yang saat ini berkapasitas 150 kiloWatt (kW) belum memadai.

Berkat dukungan hibah dari perbankan Korea Selatan, PLN pun menggandeng Hyundai untuk bisa membangun SPKLU berkapasitas 300 kW untuk mendukung sistem charging bisa lebih cepat. Sesuai namanya, mengisi daya di SPKLU Ultra Fast Charging hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan, SPKLU berdaya 150 kW pengisian dari 0 hingga 100 persen mobil Hyundai Ioniq 5 membutuhkan waktu sekitar satu jam.

Bob Saril menambahkan, pihak PLN berperan aktif dalam mendukung pemerintah mencapai transisi energi. Berbagai upaya pun telah dilakukan PLN untuk mendukung transisi ke energi bersih, salah satunya dengan mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik.

"Kami mengambil bagian penting dalam aspek ini. Kami saat ini terus aktif mengembangkan iklim kendaraan listrik. Dengan adanya ekosistem maka percepatan kendaraan listrik bisa segera dicapai," tukas Bob.

Adapun dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 55 tahun 2019 yang mengatur mengenai ekosistem kendaraan listrik menjadi peluang bagi PLN untuk menggenjot pembangunan SPKLU. Dengan begitu, PLN dapat membuka kesempatan kerja sama dengan pihak lain untuk pembangunan SPKLU.

Dalam penyediaan SPKLU ini, setidaknya terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi calon mitra PLN. Pertama memiliki lahan, kedua memiliki peralatan, dan yang ketiga mampu sebagai operator. Sejauh ini, PLN telah menjalin kerja sama dengan produsen mobil listrik di tanah air, Nissan, Hyundai, dan Wuling.

Melansir data Kementerian Perhubungan, dari 14.400 unit kendaraan listrik yang telah beroperasi, sekitar 12 ribu lebih di antaranya adalah motor listrik dan 1.656 unit merupakan mobil listrik. PLN pun terus aktif menyediakan SPKLU untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik.

"Saat ini total SPKLU yang kami punya sudah ada 63 unit. Tahun depan kita akan massif menambah SPKLU ini. Khususnya di jalan tol. Untuk di Jawa Bali tahun depan akan kami tambah dan juga untuk di Tol Sumatra, sehingga para pemilik kendaraan listrik tak lagi ragu untuk menggunakan kendaraan listriknya. Pasokan listriknya aman," jelas Bob Saril.

Chief Operating Officer Hyundai Motor Asia Pasific Lee Kang Hyun menjelaskan, kerja sama dengan PLN dalam mensukseskan perhelatan G20 merupakan pilot project untuk memasifkan penggunaan kendaraan listrik. Ketika Bali berhasil, pihaknya akan membuatnya di daerah lain.

Pada perhelatan G20, pemerintah menunjuk Hyundai untuk menghadirkan kendaraan listrik sebagai kendaraan resmi (official car) bagi para pemimpin negara. Hyundai pun akan mengeluarkan dua tipe mobil listrik besutan baru.

"Pemerintah menunjuk Hyundai untuk menyediakan mobil listrik untuk perhelatan G20 nanti. Kami akan mempersembahkan untuk G20, mobil listrik G80 Genesis special edition. Lalu, mobil listrik yang dipabrikasi di Cikarang, Ioniq 5. Itu yang akan dipakai dalam G20," ujar Lee Kang Hyun.

Terkait upaya percepatan ekosistem kendaraan listrik, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, hingga September 2021 jumlah SPKLU yang telah terbangun di seluruh Indonesia mencapai 187 unit. Adapun SPKLU tersebut tersebar di 155 lokasi.

Sedangkan untuk Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang terbangun hingga September ini jumlahnya mencapai 153 unit, yang tersebar di 86 lokasi. Berdasarkan paparan Rida, sebaran SPKLU tersebut rinciannya yakni, DKI Jakarta 83 unit yang tersebar di 63 lokasi. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 18 unit yang tersebar di 16 lokasi, Sulawesi enam unit di lima lokasi, Sumatra tujuh unit di tujuh lokasi, lalu Banten 15 unit di 12 lokasi. Kemudian di Jawa Barat mencapai 29 unit SPKLU dengan sebaran di 29 lokasi, serta Jawa Timur, Bali dan NTB sebanyak 29 unit yang tersebar di 23 lokasi.

Menurut Rida Mulyana percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai telah mempunyai payung hukum tersendiri. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 13/2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik. Adapun, SPKLU yang terbangun dapat ditemui di beberapa area, seperti SPBU, SPBG, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, area parkir, maupun rest area jalan tol.

Merujuk pada peta jalan pembangunan pengisian daya kendaraan listrik, pemerintah menargetkan jumlah SPKLU yang terbangun mencapai 3.860 unit pada 2025, dan 31.900 unit pada 2031. Sementara SPBKLU yang terbangun diperkirakan mencapai 17 ribu unit, dengan jumlah kendaraan listrik baterai mencapai 39.627 unit. Era kendaraan listrik pun sudah dimulai di Indonesia.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari