Penggunaan pembayaran berbasis digital (digital payment) bukan lagi sebuah mimpi. Semua yang berkaitan dengan transaksi pembayaran kini bisa terselesaikan melalui platform yang namanya QR code.

Di Indonesia dikenal dengan nama quick response code Indonesia standard (QRIS). QRIS merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, atau mobile banking. 

Dalam konteks itu, Bank Indonesia sudah mengeluarkan regulasi berkaitan dengan QRIS bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Itu diatur dalam PADG nomor 21/18/2019 tentang Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran.

Untuk implementasi QRIS, Bank Indonesia tidak bekerja sendiri. Bank sentral itu juga bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Mereka menggunakan standar internasional EMV Co--lembaga yang menyusun standar internasional QR Code untuk pembayaran.

Harus diakui, implementasi sistem transaksi keuangan berbasis QR banyak kelebihannya, karena sudah paperless, dengan basis yang hanya digital. Dalam rangka memperluas ekosistem itu, Indonesia telah memiliki kerja sama pembayaran digital yang melibatkan tiga negara di Asean.

Ketiga negara Asean itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di tengah-tengah penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Dua, cross border digital payment itu bertambah luas cakupannya dengan masuknya Singapura dan Filipina, dalam kerja sama pembayaran digital lintas negara tersebut.

Kesepakatan lima negara tercapai dan telah dituangkan dalam suatu bentuk dokumen kerja sama MoU pada Senin (14/11/2022). Penandatangan dokumen MoU itu masing-masing dilakukan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM) Shamsiah Yunus, Deputi Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Mamerto E Tangonan, Managing Director Monetary Authority of Singapore (MAS) Ravi Menon, dan Deputi Gubernur Bank of Thailand (BOT) Ronadol Numnonda.

Mereka sepakat, memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan. Kerja sama ditujukan untuk mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.

Bagi Indonesia, tercapainya kesepakatan itu merupakan bentuk inisiatif sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kawasan dalam implementasi kesepakatan G20 di area sistem pembayaran dan merupakan upaya konkret dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Itu adalah mimpi yang menjadi nyata, beberapa waktu yang lalu, dari para gubernur bank di kawasan Asean yang ingin memberikan kemudahan bagi masyarakatnya," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam acara Advancing Regional Digital Payment Connectivity, Senin (14/11/2022).

Sebelum lima bank sentral Asean itu menandatangani nota kesepahaman, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya sangat mengapresiasi tercapainya kesepakatan lima negara Asean tersebut. “Ini merupakan wujud nyata eratnya hubungan negara Asean. Saya juga menekankan pentingnya kolaborasi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian global,” ujar Kepala Negara.

Presiden juga menyampaikan penghargaannya kepada kelima Gubernur Bank Sentral Asean itu atas komitmennya dalam mengupayakan terobosan-terobosan inovatif yang diharapkan akan mempercepat konektivitas pembayaran di kawasan.

Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Implementasi kerja sama konektivitas pembayaran kawasan juga mampu mendukung dan memfasilitasi perdagangan, investasi, pendalaman pasar keuangan, remitansi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lintas batas lainnya, serta mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan kawasan yang lebih inklusif

Namun dalam kesempatan itu, Perry juga menjelaskan, jalan menuju tercapainya kesepakatan lintas pembayaran digital lima bank sentral tidaklah mudah. Mereka telah melakukan serangkaian pembahasan dalam berbagai kesempatan hingga tercapainya kesepakatan lintas batas pembayaran digital tersebut.

Menurut Perry, Regional Payment Digital Connectivity dengan lima negara Asean sebagai wujud nyata bagaimana digital connectivity di Asean menjadi contoh bagi negara lain untuk mendukung pemulihan ekonomi di masing-masing negara maupun secara regional. Bagi Bank Indonesia, tambah Perry, pihaknya tidak berkerja sendirian untuk tercapainya kerja sama tersebut. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyukseskan enam agenda di jalur keuangan (finance track) Presidensi G20 Indonesia.

"Ke mana pun kita pergi, di lima negara ASEAN ini, kita bisa menggunakan pembayaran melalui QR, kita bisa menggunakan QRIS di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan itu akan menjadi sistem pembayaran yang cepat, instantly," ujar Perry.

Pada kesempatan yang sama, Managing Director MAS Ravi Menon, menyampaikan bahwa nota kesepahaman kerja sama konektivitas pembayaran kawasan ini menegaskan kembali komitmen Asean untuk mencapai interoperabilitas dan konektivitas pembayaran kawasan yang lebih murah, cepat, transparan, dan inklusif pada 2025.

Kerja sama tersebut juga menjadi momentum penyelarasan inisiatif G20 dengan upaya ASEAN dalam mengatasi isu pembayaran lintas batas, mendukung upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, membuka kesempatan usaha, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Harapannya, kerja sama cross border payment dapat mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Tidak hanya masyarakat di kelima negara itu, juga pelaku usahanya baik skala besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terutama, mendorong penetrasi dan eksposur UMKM di pasar global sebagai bagian mewujudkan transformasi digital.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari