Program Revitalisasi Sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga gerakan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq dalam Bimbingan Teknis Pendampingan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2025 yang digelar di Tangerang dan Cibinong pada 10–13 November 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA), Kemendikdasmen ini merupakan bagian dari pendampingan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan revitalisasi satuan pendidikan menengah atas.

Wamendikdasmen Fajar menegaskan bahwa revitalisasi sekolah tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana pendidikan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui sistem swakelola dan gotong royong masyarakat.

“Program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan sekolah, tetapi memberdayakan masyarakat sekitar. Melalui swakelola, warga ikut membangun dan merasakan langsung manfaat ekonominya,” ujar Fajar, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, program revitalisasi merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Melalui pendekatan padat karya, kegiatan ini telah menyerap sekitar 300–350 ribu tenaga kerja lokal di seluruh Indonesia.

“Revitalisasi sekolah berarti membangun harapan dan masa depan. Sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang sehat—fisik, psikis, sosial, dan spiritual,” tegasnya.

Selain infrastruktur, program revitalisasi juga mencakup percepatan digitalisasi pembelajaran. Hingga 10 November 2025, telah didistribusikan 150.000 unit Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP) ke sekolah-sekolah di berbagai daerah, dengan target 288.000 unit pada akhir tahun.

Bahkan sekolah di Pulau Sembilan, Kalimantan Selatan—yang harus ditempuh 10 jam perjalanan laut—telah terhubung jaringan Starlink dan akan menerima perangkat digital tersebut.

“Kami ingin memastikan anak-anak di daerah terpencil mendapat akses belajar setara dengan sekolah di kota besar,” ujar Fajar.

Direktur SMA Winner Jihad Akbar menambahkan, kegiatan pendampingan ini diikuti 561 sekolah penerima bantuan revitalisasi, masing-masing 280 sekolah di Tangerang (dari Kepulauan Riau, Maluku, NTT, dan Papua) serta 281 sekolah di Cibinong (dari Sulawesi Selatan dan Tenggara).

“Sinergi antara sekolah, dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan balai penjaminan mutu menjadi kunci percepatan dan akuntabilitas program,” jelas Winner.

Untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun bagi lebih dari 16.000 sekolah, dan menyiapkan Rp14 triliun untuk keberlanjutan program di tahun 2026.

Program revitalisasi sekolah juga mendapat respon positif dari masyarakat. Berdasarkan survei nasional, dari 38,5 persen masyarakat yang mengetahui program ini, 79 persen menyatakan puas atau sangat puas, menjadikannya salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan tingkat kepuasan tertinggi.

Kepala SMAN Binino, Kabupaten Timor Tengah Utara, Imelda Nenad, menyebut program ini sebagai “rahmat besar” bagi sekolah di wilayah 3T. “Progres pembangunan kami sudah lebih dari 50 persen. Kami optimistis selesai tepat waktu pada 15 Desember 2025,” ujarnya.

Sementara Kepala SMA YPPK Santo Yohanes Paulus Kepi, Papua Selatan, Emanuel Paulus Metubun, mengungkapkan dampak nyata sistem swakelola. “Empat marga di kampung kami bergantian bekerja, masing-masing tujuh orang tiap minggu. Dampak ekonominya langsung terasa bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Kegiatan pendampingan diharapkan mempercepat penyelesaian revitalisasi sekolah sesuai target pertengahan Desember 2025, serta memastikan program berjalan efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi mutu pendidikan nasional.

Penulis: Pasha Yudha Ernowo
Redaktur: Untung S

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional/946861/revitalisasi-sekolah-dorong-mutu-pendidikan-dan-gerakkan-ekonomi-lokal