Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


HAK PATEN

Cara Mendapatkan Hak Paten

Monday, 11 Febuary 2019

Paten adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal juga dengan istilah invensi, dan mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya. Invensi paten dapat berupa produk ataupun proses.


Cara Mendapatkan Hak Paten Ilustrasi. Sumber foto: Istimewa

Untuk mendapatkan paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan substantif, yaitu: baru (tidak boleh dipublikasikan dalam media manapun sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh Tanggal Penerimaan); mengandung hal inventif; dan dapat diterapkan secara industri

Inventor (pihak yang menghasilkan invensi) adalah pihak yang paling berhak mendapatkan hak paten atas invensi yang dihasilkan. Siapapun di luar inventor yang ingin memiliki hak paten atas invensi tersebut harus terlebih dahulu memperoleh pengalihan hak secara tertulis dari inventor.

Kepemilikan Hak Paten ada batas waktunya. Pemilik/Pemegang Hak Paten (Patentee), yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan invensi yang dipatenkan tersebut selama 20 tahun. Setelah itu, invensi yang dimaksud akan menjadi milik umum dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu izin dari pemegang paten.

Paten menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan paten hanya berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberikan.  

Alur Pengajuan Untuk Memperoleh Hak Paten

  1. Mendaftarkan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  • Spesifikasi paten, yang meliputi: Judul Invensi, latar belakang invensi, uraian invensi, gambar dan uraiannya, serta penjelasan tentang batasan fitur-fitur apa saja yang dinyatakan baru dan inventif oleh inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten.
  • Formulir permohonan rangkap empat,
  • Biaya Permohonan Paten sebesar Rp. 750.000,00.

Apabila ketiga persyaratan minimum dipenuhi, maka akan pemohon akan mendapatkan Tanggal Penerimaan.

  1. Melengkapi persyaratan formil dengan jangka waktu tiga bulan setelah Tanggal Penerimaan, yang meliputi:
  • Surat Pernyataan Hak atau Surat Pengalihan Hak
  • Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
  • Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika pemohon perorangan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum, jika pemohon adalah Badan Hukum;
  • Fotokopi NPWP
  1. Pemeriksaan oleh Ditjen KI.
  2. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah Pengumuman di Berita Resmi Paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Dalam masa pengumuman yang berlangsung selama enam bulan tersebut, masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJKI jika mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan.
  3. Setelah masa pengumuman berakhir, pemohon dapat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya sebesar 2 juta rupiah ke DJKI. Jika pemohon tidak mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dalam 36 bulan dari Tanggal Penerimaan, maka permohonannya dianggap ditarik kembali dan invensinya menjadi milik publik.
    Dalam Pemeriksaan Substantif ini, Pemeriksa Paten akan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi paten.
  4. Dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan, Pemeriksa Paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak ataupun memberi paten. Terhadap Invensi yang diberi paten, diberikan Sertifikat Hak Paten.
    Pemohon yang permohonan patennya ditolak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten, yang dapat berlanjut ke Pengadilan Niaga hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Jika pemohon menerima penolakan, ataupun upaya hukum yang diajukannya berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi milik publik. 

Setelah mendapatkan haknya, Pemegang Hak Paten berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika Pemegang Hak Paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama tiga tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum.

Layanan
Layanan Terpopuler
Tata Cara Bayar Denda SPT Pajak
"Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pajak." Anda mungkin familiar atau pernah mendengar kalimat tersebut, bukan? Sebuah ajakan yang baik. Sederhananya, jika ada hak kita ya...
Melaporkan Hoaks dan Cyber Crime
Harus diakui, berita hoaks alias kabar bohong sudah menjamur di dunia maya. Hal tersebut menimbulkan keresahan karena tak sedikit orang yang percaya dengan konten yang tidak ada nilai kebenarannya ter...
Pengurusan Tiket A via KAI Access
PT Kereta Api (KAI) Indonesia telah memiliki layanan online via aplikasi telepon pintar (smartphone), yakni KAI Access. KAI Access adalah satu-satunya aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT KAI Indon...
Cara Mengurus atau Mendapatkan Label SNI
Berbicara soal produk, baik itu barang, makanan, atau minuman di sekitar kita mungkin tak terbayang jumlahnya. Jangankan yang dapat dilihat oleh pengamatan sehari-hari, barang-barang terdekat ali...
Cara Tambah Daya Listrik PLN
Lampu menyala, mesin cuci bekerja, atau televisi sudah bisa ditonton dengan saksama. Tentu ada “kekuatan” yang bisa membuat perangkat alat elektronik tersebut bisa digunakan. Ya, itu adala...
Panduan MRT Jakarta
Senin, 1 April 2019, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta resmi beroperasi secara komersial setelah menjalani masa percobaan hingga akhir Maret sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ratangga, demikia...
Mengurus Izin Keramaian
Izin keramaian dikeluarkan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi masyarakat yang akan melangsungkan acara yang berpotensi menghadirkan banyak orang. ...
Hak Pilih dalam Pemilu 2019
Pemilihan Umum 2019 dilakukan secara serentak dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Perwakilan Rakyat yang akan duduk di DPR maupun DPD. Pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali in...
KTP Penghayat Pasca Putusan MK
Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependuduka...
Cara Membuat dan Memperpanjang SIM Online
Inovasi dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam proses pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu dengan adanya SIM Online. Tapi, sebelum jauh membahas prosedur pembuatan maupu...