Bahasa | English


PAJAK PEKERJA

Cara Menghitung Pajak bagi Pekerja Freelance

16 May 2019, 00:00 WIB

Semua profesi, termasuk freelancer dituntut untuk melek pajak. Karena, pajak tidak cuma berlaku bagi para karyawan biasa. Seorang freelancer pun harus memahami seluk beluk pajak.


Cara Menghitung Pajak bagi Pekerja Freelance Ilustrasi. Sumber foto: Istimewa

Sekarang ini penghasilan yang didapat oleh orang tidak hanya berdasarkan penghasilan atas pekerjaan di suatu perusahaan atau suatu lembaga saja. Banyak orang yang memilih untuk tidak mau bekerja dengan orang lain namun hanya ingin bekerja sendiri. Tentunya sesuai dengan bidang yang memang sudah menjadi keahlian mereka. Inilah yang disebut sebagai freelance.

Semua profesi, termasuk freelancer dituntut untuk melek pajak. Karena, pajak tidak cuma berlaku bagi para karyawan biasa. Seorang freelancer pun harus memahami seluk beluk pajak. Tapi, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah seorang freelancer juga wajib membayar pajak? Meskipun freelance memiliki definisi luas, ada satu hal utama yang perlu diketahui. Pada dasarnya, pemahaman masyarakat awam terkait freelance ternyata jauh berbeda dari dunia pajak.

Dalam dunia pajak, freelancer tetap dianggap punya pekerjaan walaupun tidak terikat pada perusahaan atau institusi tertentu. Sebab, pada dasarnya freelancer menghasilkan uang dari pekerjaan yang dilakukan. Karena itu pula, freelancer tetap dikenai pajak dan wajib melapor setiap tahunnya.

Ada beberapa profesi freelance versi dunia pajak, yakni:

  • Peneliti, pengarang, dan penerjemah
  • Pengawas
  • Agen asuransi
  • Olahragawan
  • Agen iklan
  • Perantara
  • Pengawas
  • Tenaga ahli seperti notaris, aktuaris, pengacara, konsultan, akuntan, dokter, arsitek, dan penilai
  • Pengajar, penyuluh, penceramah, dan penasihat
  • Penari, pemain drama, bintang iklan, bintang film, musisi, komedian, bintang sinetron, sutradara, kru film, penyanyi, peragawan/peragawati, dan pembawa acara
  • Multilevel marketing, direct selling, dan sejenisnya
  • Petugas penjaja barang dagangan

Jika seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan dan perusahaan memberikan bukti dari pemotongan pajaknya, berbeda halnya dengan penghasilan sampingan. Bagaimana cara menghitung pajak atas penghasilan sampingan? Mengingat sebagian besar penghasilan sampingan tidak menentu setiap bulannya dan tidak adanya bukti yang menunjukan besarnya penghasilan sampingan itu sendiri.

Pelaporan penghasilan ini hanya berdasarkan hitungan penghasilan wajib pajaknya saja, dikarenakan pajak freelancer menggunakan sistem Self Assesment. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang didapatnya selama 1 (satu) tahun pajak.

Ciri-ciri dari sistem Self Assesment, yaitu:

  1. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.
  2. Setelah wajib pajak menghitung pajak atas penghasilannya, wajib pajak diwajibkan untuk membayarkan pajak dan melaporkannya sendiri.
  3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat-surat ketetapan pajak setiap saat. Hanya pada saat tertentu saja pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajak (misalnya ketika wajib pajak telat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, atau ketika wajib pajak lupa untuk membayar pajak terutang).

Menghitung Besaran Pajak Freelancer

Menghitung sendiri pajak atas penghasilan sampingan (pekerjaan di luar pekerjaan utama) tidaklah sesulit yang dibayangkan, freelancer dapat menghitungnya dengan menggunakan norma perhitungan. Besarnya norma perhitungan tersebut sudah ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan jenis pekerjaan atau usaha. Persentase norma untuk wajib pajak perseorangan tersebut itu dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu:

  1. 10 Ibu Kota Provinsi (Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak)
  2. Ibu Kota Provinsi lainnya
  3. Daerah lainnya

Contoh Menghitung Pajak Freelance

Ridwan belum menikah serta bekerja sebagai konsultan hokum di Jakarta. Penghasilan bulanan Ridwan adalah Rp10 juta dari profesi tersebut.

Untuk menghitung pajak, Ridwan bisa memakai Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) dengan rumus berikut:

  • Penghasilan Netto: Penghasilan Bruto dalam setahun x 50% (D.K.I. Jakarta)
  • Penghasilan Netto: Rp120.000.000 x 50% = Rp60.000.000
  • Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan Netto - PTKP
  • Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp60.000.000 - Rp54.000.000 (PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi) = Rp6 juta
  • PPh 21 yang harus dibayar dalam setahun: 5% x Rp6 juta = Rp300 ribu.
Layanan
Layanan Terpopuler
Smart SIM
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghadirkan Smart Surat Izin Mengemudi (Smart SIM) atau SIM Pintar bagi pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. ...
Simrek PKH Kementan
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan penggunaan aplikasi pelayanan perizinan sistem online guna memperlancar iklim usaha dan ekspor. ...
Prosedur Mendapatkan Darah PMI
Tak jarang, ada sejumlah pasien di rumah sakit yang membutuhkan transfusi darah. Ini membuat mereka harus bisa memperolehnya dalam waktu cepat. ...
Karirhub Kemnaker
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), platform berbasis online untuk menyikapi tuntutan perubahan dunia yang mengarah pada otomasi dan digital...
Pengajuan Hak Desain Industri
Salah satu hal yang berharga atau bernilai ialah ide. Bermula dari ide, seseorang bisa membuat karya yang orisinal. Contoh yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ide dalam desain industri. ...
Cara Mengenali Uang Palsu dan Pelaporannya
Masyarakat dalam hal ini perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) memiliki peran penting dalam mencegah dan menekan jumlah peredaran uang palsu. ...
Pengaduan BRTI Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) terus melakukan inovasi untuk memberi pelayanan dan perlindungan terhadap warga Indonesia, khususnya dalam menggunakan jasa telek...
Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Kemendagri
Situs resmi Puja Indah merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inov...
Cara Lapor Tindak Pidana kepada Polisi
Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan und...
Aplikasi Insiden BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama dengan PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan sebuah aplikasi yang diberi nama Integrated System for Traffic Accidents (Insiden). ...