Bahasa | English


PAJAK PEKERJA

Cara Menghitung Pajak bagi Pekerja Freelance

16 May 2019, 00:00 WIB

Semua profesi, termasuk freelancer dituntut untuk melek pajak. Karena, pajak tidak cuma berlaku bagi para karyawan biasa. Seorang freelancer pun harus memahami seluk beluk pajak.


Cara Menghitung Pajak bagi Pekerja Freelance Ilustrasi. Sumber foto: Istimewa

Sekarang ini penghasilan yang didapat oleh orang tidak hanya berdasarkan penghasilan atas pekerjaan di suatu perusahaan atau suatu lembaga saja. Banyak orang yang memilih untuk tidak mau bekerja dengan orang lain namun hanya ingin bekerja sendiri. Tentunya sesuai dengan bidang yang memang sudah menjadi keahlian mereka. Inilah yang disebut sebagai freelance.

Semua profesi, termasuk freelancer dituntut untuk melek pajak. Karena, pajak tidak cuma berlaku bagi para karyawan biasa. Seorang freelancer pun harus memahami seluk beluk pajak. Tapi, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah seorang freelancer juga wajib membayar pajak? Meskipun freelance memiliki definisi luas, ada satu hal utama yang perlu diketahui. Pada dasarnya, pemahaman masyarakat awam terkait freelance ternyata jauh berbeda dari dunia pajak.

Dalam dunia pajak, freelancer tetap dianggap punya pekerjaan walaupun tidak terikat pada perusahaan atau institusi tertentu. Sebab, pada dasarnya freelancer menghasilkan uang dari pekerjaan yang dilakukan. Karena itu pula, freelancer tetap dikenai pajak dan wajib melapor setiap tahunnya.

Ada beberapa profesi freelance versi dunia pajak, yakni:

  • Peneliti, pengarang, dan penerjemah
  • Pengawas
  • Agen asuransi
  • Olahragawan
  • Agen iklan
  • Perantara
  • Pengawas
  • Tenaga ahli seperti notaris, aktuaris, pengacara, konsultan, akuntan, dokter, arsitek, dan penilai
  • Pengajar, penyuluh, penceramah, dan penasihat
  • Penari, pemain drama, bintang iklan, bintang film, musisi, komedian, bintang sinetron, sutradara, kru film, penyanyi, peragawan/peragawati, dan pembawa acara
  • Multilevel marketing, direct selling, dan sejenisnya
  • Petugas penjaja barang dagangan

Jika seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan dan perusahaan memberikan bukti dari pemotongan pajaknya, berbeda halnya dengan penghasilan sampingan. Bagaimana cara menghitung pajak atas penghasilan sampingan? Mengingat sebagian besar penghasilan sampingan tidak menentu setiap bulannya dan tidak adanya bukti yang menunjukan besarnya penghasilan sampingan itu sendiri.

Pelaporan penghasilan ini hanya berdasarkan hitungan penghasilan wajib pajaknya saja, dikarenakan pajak freelancer menggunakan sistem Self Assesment. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang didapatnya selama 1 (satu) tahun pajak.

Ciri-ciri dari sistem Self Assesment, yaitu:

  1. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.
  2. Setelah wajib pajak menghitung pajak atas penghasilannya, wajib pajak diwajibkan untuk membayarkan pajak dan melaporkannya sendiri.
  3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat-surat ketetapan pajak setiap saat. Hanya pada saat tertentu saja pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajak (misalnya ketika wajib pajak telat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, atau ketika wajib pajak lupa untuk membayar pajak terutang).

Menghitung Besaran Pajak Freelancer

Menghitung sendiri pajak atas penghasilan sampingan (pekerjaan di luar pekerjaan utama) tidaklah sesulit yang dibayangkan, freelancer dapat menghitungnya dengan menggunakan norma perhitungan. Besarnya norma perhitungan tersebut sudah ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan jenis pekerjaan atau usaha. Persentase norma untuk wajib pajak perseorangan tersebut itu dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu:

  1. 10 Ibu Kota Provinsi (Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak)
  2. Ibu Kota Provinsi lainnya
  3. Daerah lainnya

Contoh Menghitung Pajak Freelance

Ridwan belum menikah serta bekerja sebagai konsultan hokum di Jakarta. Penghasilan bulanan Ridwan adalah Rp10 juta dari profesi tersebut.

Untuk menghitung pajak, Ridwan bisa memakai Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) dengan rumus berikut:

  • Penghasilan Netto: Penghasilan Bruto dalam setahun x 50% (D.K.I. Jakarta)
  • Penghasilan Netto: Rp120.000.000 x 50% = Rp60.000.000
  • Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan Netto - PTKP
  • Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp60.000.000 - Rp54.000.000 (PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi) = Rp6 juta
  • PPh 21 yang harus dibayar dalam setahun: 5% x Rp6 juta = Rp300 ribu.
Layanan
Layanan Terpopuler
Tata Cara Menumpang Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Masa Adaptasi Normal Baru
Tahap awal, penumpang kereta bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengisi 70 persen dari kapasitas kereta. ...
Aturan Baru demi Dorong Pemulihan Nasional
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah mendorong penyaluran kredit dari perbankan kepada para pelaku UMKM. ...
Konsultasi Dokter di Aplikasi PeduliLindungi
Untuk mengakses layanan telemedicine Halodoc di aplikasi PeduliLindungi, pengguna bisa mengunduhnya melalui Google Play Store atau AppStore. ...
Paspor Hilang atau Rusak Kini Tidak Didenda
Paspor hilang atau rusak akibat banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara dan bencana lainnya saat ini sudah tidak dikenakan denda. Namun ada ketentuan yang harus dipenuhi pemilik paspor. ...
Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha untuk Usia 15-30 Tahun
Program ini terbuka bagi mereka yang putus sekolah, tidak memiliki pekerjaan, tengah belajar paket C, serta masyarakat kurang mampu. Tak banyak syarat yang diminta untuk mengikuti program ini. ...
Keringanan Uang Kuliah Mahasiswa
Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat regulasi keringanan pembayaran uang kuliah. Aturan ini berlaku untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan sw...
Panduan Belajar di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Aturan ini tak hanya mengatur pendidikan keagamaan yang tak berasrama tapi juga yang berasrama. ...
Ditjen Imigrasi Terapkan Layanan Berbasis Normal Baru
Sejumlah kebijakan baru diberlakukan untuk mengurus paspor. Salah satunya pembatasan jumlah pemohon pengurusan paspor di setiap kantor imigrasi. ...
Panduan Nikah di Era Normal Baru
Pemerintah memberikan izin pelayanan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa normal baru. KUA bisa mengambil tindakan tegas jika jumlah orang yang hadir dalam acara pernikahan melebihi ...
Layanan Imigrasi Dibuka Kembali, Ini Ketentuannya
Kantor Imigrasi mulai membuka layanan keimigrasian. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. ...