Bahasa | English


LELANG WK MIGAS

Bisnis Hulu Migas Makin Menjanjikan

8 April 2019, 11:19 WIB

Negara ini pernah mengecap harga tertinggi pada periode Mei 2018 yang mencapai USD72,46 per barel.


Bisnis Hulu Migas Makin Menjanjikan General Manager PHE ONWJ Siswantoro M. Prasodjo (kedua kiri), Kepala Divisi Manajemen SKK Migas Luky Agung Yuysgiantoro (kedua kanan), Direktur Development PHE Afif Saifudin (kanan) dan Direktur Operasi PT Meindo Elang Indah Bambang Sucipto (kiri) di sela acara pelepasan pelayaran Anjungan YYA PHE ONWJ di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (25/3/2019). Sumber foto: Antara Foto

Industri migas di kuartal I 2019 menunjukkan kecenderungan yang cukup menjanjikan. Indikator yang baik itu terlihat dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) periode Maret 2019 yang mencapai sebesar USD63,60 per barel.

Level ICP periode Maret itu naik US$2,29 dari bulan sebelumnya yang mencapai USD61,31 per barel. Bahkan, periode Januari 2019 yang hanya USD56,55 per barel. Tak dipungkiri, tren ICP selama kuartal I 2019 itu memang masih belum sebagus rata-rata pada 2018.

Bahkan, negara ini pernah mengecap harga tertinggi pada periode Mei 2018 yang mencapai USD72,46 per barel. Sebelumnya, harga dengan kisaran sebesar itu pernah dirasakan pada November 2014 dengan harga mencapai USD70 per barel.

Tren yang terjadi selama kuartal I 2019 merupakan sinyal yang baik dan positif bagi kinerja sektor hulu migas untuk 2019. Meskipun tak dipungkiri, mulai pulihnya harga minyak tak terlepas dari adanya kekhawatiran pasar terhadap semakin berkurangnya pasokan minyak global.

Ini disebabkan adanya kesepakatan negara-negara OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) dan beberapa negara non-OPEC untuk tetap melakukan pengurangan produksi hingga akhir Juni 2019. Kesepakatan itu diharapkan mengurangi produksi hingga 1,2 juta barel per hari.

Adanya sanksi Amerika Serikat terhadap ekspor minyak mentah Venezuela dan Iran juga menyebabkan pasokan minyak dari kedua negara berkurang drastis sehingga mendongkrak harga minyak dunia.

Sesuai publikasi OPEC per Maret 2019 yang menyebutkan pasokan minyak mentah global turun sebesar 0,16 juta barel per hari dibandingkan pasokan sebelumnya menjadi 99,15 juta barel per hari.

Laporan itu juga menyebutkan pasokan minyak mentah dari OPEC yang turun 0,22 juta barel per hari dibandingkan dengan pasokan bulan sebelumnya menjadi 30,54 juta barel per hari serta adanya penurunan operasi sejumlah rig oil di AS.

Permintaan Naik

Di tengah-tengah kondisi pasokan yang sulit itu, termasuk stok minyak mentah AS, permintaan minyak mentah global diprediksi naik 1,24 juta barel selama 2019 dari semula 99,96 juta barel pada 2018.

Kondisi pasokan minyak mentah dunia yang tersendat di tengah permintaan dunia yang diprediksi naik telah menyebabkan terkereknya harga emas hitam itu. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi industri hulu migas negara ini. Minat investasi pun ikut terdongkrak. Kontraktor pun bergairah kembali.

Khusus 2019, pemerintah telah menetapkan lifting 775.000 barel per hari dengan asumsi harga minyak USD70 per barel untuk RAPBN 2019. Data SKK Migas hingga 21 Maret menyebutkan produksi minyak kini sudah mencapai 765.000 barel per hari.

Bagaimana dengan investasi di sektor hulu migas? Masih menurut data SKK Migas, hingga (28/2/2019), investasi yang diraih di sektor itu juga cukup menggairahkan, yakni mencapai USS1,37 miliar dengan 220 wilayah kerja.

Tak dipungkiri, suhu politik di dalam negeri kini sedang hangat-hangatnya menjelang pencoblosan 17 April. Namun, situasi itu ternyata tak berpengaruh banyak terhadap dunia bisnis, termasuk sektor hulu migas negara ini.

Bayangkan, pemerintah tetap berani menggelar lelang wilayah kerja (WK) migas konvensional tahap I 2019. Ada lima blok migas yang ditawarkan, meliputi dua blok eks produksi dan tiga blok eksplorasi.

Kelima blok migas tersebut yakni blok Selat Panjang, blok West Kampar, Blok Anambas, Blok West Ganal, dan Blok West Kaimana. Dan, yang menarik, seluruh WK tersebut dilelang melalui mekanisme regular.

Selain itu, pemenang lelang tetap harus ikut skema kontrak PSC Gross Split sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Setidaknya sebanyak 11 perusahaan minyak dan gas bumi mengakses dokumen penawaran Lelang Blok Migas Tahap I 2019. Padahal, jadwal akses bid document masih berlangsung hingga 24 April 2019. Lelang sendiri telah dibuka mulai 21 Februari 2019.

Berkaitan dengan lelang itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan dari lima blok migas yang ditawarkan, sejauh ini WK eks Produksi Selat Panjang dan WK eksplorasi West Ganal yang paling banyak diakses dokumen penawarannya.

"Sudah ada 11 yang akses bid document, sejauh ini 100% laku (semua blok diminati). Mungkin kalau mendekati 24 April mendatang peminatnya akan lebih banyak," katanya, Senin (11/3/2019).

Meski tidak menyebutkan perusahaan mana saja yang mengambil bid document, Djoko memastikan perusahaan migas yang terlibat merupakan investor besar. Banyaknya perusahaan migas yang tertarik untuk berpartisipasi dalam lelang blok migas konvensional kali ini distimulasi dengan temuan cadangan migas di Sakakemang oleh Repsol.

Khusus West Ganal, pemerintah mematok bonus tanda tangan senilai USD15 juta atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan Blok West Kampar senilai USD5 juta, Blok Selat Panjang senilai USD5 juta, Blok Anambas senilai USD2 juta, dan Blok West Kaimana senilai USD2 juta.

Iklim bisnis yang semakin dewasa telah membuat kepercayaan diri pemerintah pun tumbuh sehingga tetap berani melakukan lelang blok migas. Benar, bisa jadi blok migas yang ditawarkan juga cukup menjanjikan sehingga minat investor tetap tinggi.

Apalagi, dalam 2 tahun terakhir sejak diterapkannya kontrak migas skema gross split sudah ada 14 blok yang laku. Artinya, iklim bisnis migas negara ini cukup menjanjikan sehingga investor pun tetap tertarik. Target produksi migas pun diharapkan bisa tercapai, semoga. (F-1)

Ekonomi
Energi
Narasi Terpopuler
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...
Geraknya Mendatar tapi Potensinya Masih Besar
RUU Minerba telah disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sesuai dengan keinginan pemerintah. ...
Tak Satu pun Boleh Tercecer di Belakang
Jumlah daerah tertinggal di Indonesia berkurang hampir 50 persen. Daerah di Jawa dan Kalimantan tidak ada lagi kabupaten yang masuk kategori tertinggal. ...
Yang Terempas dan Kandas
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutuk perlakuan tak manusiawi atas anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal ikan Tiongkok. Jam kerja mereka bisa 18 jam per hari. Gaji dipotong pula. Pemerintah di...