Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


ANGKA KEMISKINAN

Orang Miskin Tinggal Satu Digit

Thursday, 16 August 2018

Kemiskinan memang bukan hanya soal angka dan statistik. Kita semua setuju. Kemiskinan adalah sebuah kondisi di mana masyarakat tidak memiliki akses terhadap barang modal.


Orang Miskin Tinggal Satu Digit Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta. Sumber foto: Antara Foto

Tugas pemerintah di manapun, salah satunya, menjadikan kemiskinan sebagai musuhnya. Penduduk harus disejahterakan dan kemiskinan harus diperangi.

Bagaimana mengukur bahwa tugas seperti itu sudah dilaksanakan dan seberapa cukup hasilnya? Akhirnya kita harus kembali ke angka-angka statistik.  

Kita butuh semacam ukuran yang konstan yang digunakan pada waktu-waktu sebelumnya untuk mengukur tingkat kemiskinan. Kita bisa memperdebatkan data kemiskinan yang diajukan pemerintah pada saat ini.

Tapi untuk menentukan dan mengukur efektivitas program, semestinya data, teknik, ukuran dan metodelogi pengukurannya harus sama persis dengan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan pada periode yang lalu. Hanya dengan cara yang konstanlah kita bisa menilai sebuah kinerja dalam jangka waktu tertentu.

Sebab ujung dari hamparan data statistik tentang kemiskinan pada hakekatnya adalah pertanyaan atas jawaban, apakah kemiskinan telah menurun dibanding periode sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat adanya penurunan angka kemiskinan per Maret 2018. Angka kemiskinan mencapai 9,8 persen, hal ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kemiskinan berada di level single digit.

Pada Maret 2018 persentasenya sebesar 10,64 persen. Nah, jumlah orang yang masuk kategori miskin menurun dari 27,7 juta jiwa pada Maret 2017 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018. Hamparan data dan metode yang sama juga digunakan oleh pemerintahan sebelumnya untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.

Ukuran kemiskinan yang digunakan BPS berpatokan pada ukuran Bank Dunia. Patokan itu diukur berdasarkan komsumsi masyarakat. Saat ini ukurannya meningkat 3,36 persen dibanding September 2017. Dari Rp387.160 per kapita per bulan menjadi Rp401.220 per kapita per bulan.

Angka itu didapatkan dengan menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dolar AS dengan menggunakan kesetaraan daya beli, bukan dengan nilai tukar dolar AS sebagai kurs.

Angka konversi tersebut menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa, di mana dengan jumlah tersebut dapat dibeli sebesar 1 dolar AS di Amerika Serikat.

Adapun batasan kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia yakni kesetaraan daya beli (purchasing power parity/PPP) 1,9 dolar AS atau dalam ukuran PPP setara Rp4.985,7.

Namun demikian, Indonesia sendiri menetapkan standar garis kemiskinan tidak merujuk pada angka tersebut. Garis Kemiskinan Nasional (GKN) pada 2016 berada pada level Rp364 527 per kapita per bulan atau setara 2,44 dolar PPP per hari. Tahun 2018, GKN sebesar Rp401.220 per kapita per bulan atau setara 2,50 dolar AS PPP per hari.

GKN bisa berbeda dari masing-masing daerah. Sebab yang diukur adalah daya beli riil masyarakat yang tingkat harga rata-rata barang juga berbeda. Misalnya, GKN di DKI Jakarta adalah Rp593.108. Sementara di NTT angka GKN sebesar Rp354.898. Dengan kata lain, seseorang dianggap miskin di Indonesia jika konsumsinya setara GKN tersebut.

Yang harus diingat adalah bahwa hitungan GKN adalah hitungan per orang. Jadi jika untuk satu keluarga jumlah angka tersebut dikalikan jumlah anggota keluarga. Keluarga miskin rata-rata memiliki jumlah anggota keluarga 4,5 orang. Dengan demikian satu keluarga dianggap miskin di Jakarta jika konsumsi mereka sebesar Rp2.668.000 sebulan. Angka ini memang jauh di bawah UMR Jakarta.

Di Jakarta, menurut data BPS, penduduk yang termasuk kategori miskin mencapai 3,57 persen. Atau penduduk yang konsumsinya sekeluarga di bawah Rp2,668 juta tidak ada di kisaran 3,57 persen itu. Tentu saja prosentasinya akan berbeda di setiap daerah.

Tingkat kemiskinan tertinggi ditempati Papua, yakni sebesar 27,74 persen dan Papua Barat sebesar 23,01 persen. Nusa Tenggara Timur menempati posisi tiga tertinggi dengan 21,34 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah ada di DKI Jakarta sebesar 3,57 persen dan Bali sebesar 4,01 persen.

Keseriusan pemerintah mengendalikan inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan. Saat ini, pemerintah berhasil menekan inflasi tidak lebih dari 4% setahun.

Program kedua yang juga membantu menekan angka kemiskinan adalah bantuan sosial tunai. Pada triwulan 2018 bantuan sosial tunai yang dikeluarkan pemerintahj tumbuh 87,6 persen.

Kemiskinan memang bukan hanya angka statistik. Tetapi dengan menggunakan basis data yang sama dan ukuran yang sama, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan sampai satu digit. Ini menandakan bahwa jumlah orang miskin di masa ini jauh berkurang dibanding orang miskin di masa sebelumnya.

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Potensi Sumber Daya Ikan Semakin Besar
Tindakan tegas terhadap pencurian ikan (illegal fishing) bertujuan agar sumber daya ikan dapat terus dinikmati oleh generasi saat ini dan generasi mendatang. ...
Menara BAKTI Membuka Tabir Isolasi
Melalui Badan AksesibilitasTelokomunikasi dan Informasi (BAKTI), pemerintah membuka isolasi digital di daerah terpencil. Lebih dari 850  menara BTS dibangun, membuka akses  internet. Wa...
Akan Dibentuk Super Holding
Agar BUMN bergerak cepat dan profesional, pemerintah perlu membentuk super holding. Mereka akan bertanggung jawab langsung ke Presiden. ...
RI Andalkan 5 Produk Unggulan
Indonesia di era industri 4.0 perlu fokus untuk menjemput industri yang mempunyai keunggulan komparatif dan daya saing dalam pasar global. ...
Mendongkrak Efisiensi dan Produktivitas
Pelaksanaan industri 4.0 meningkatkan produktivitas dan efisiensi hingga 40 persen. Seluruh sektor manufaktur di Tanah Air disiapkan menghadapi dan menerapkan teknologi era digital. ...
Gotong-Royong Teropong Event Horizon
Projek EHT telah dirintis sejak sepuluh tahun yang lalu. Kurang lebih 40 negara terlibat dalam pekerjaan ini. ...
Indonesia Sudah Mengikuti Standar Pengelolaan Sawit
Pemerintah Indonesia siap melakukan tindakan tegas terhadap produk-produk Eropa bila kebijakan Komisi Eropa terkait penghapusan minyak kelapa sawit sebagai biofuel diberlakukan. ...
Menatap Kinerja Ekspor Lebih Optimistis
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekspor nonmigas 2019 naik 7,5%, serta menembus 2% pangsa ekspor Indonesia ke dunia pada 2025. ...
Tak Ada Negosiasi Pembangunan Trans-Papua
Pemerintah RI memperkuat satuan TNI/Polri untuk penegakan hukum di wilayah pedalaman Papua. Tata pemerintahan, pelayanan negara, dan pembangunan tidak  boleh terganggu. Satuan TNI/Polri tak dibek...
Tan Hana Wighna Tan Sirna
Berhasil membangun kapal selam rudal kelas Changbogo dan fregat SIGMA futuristik, industri perkapalan Indonesia naik kelas. Order kapal perang mengalir, juga tanker dan kargo.  ...