Bahasa | English


POSTUR APBN 2020

Penerimaan Pajak dan Cukai Terus Tumbuh Positif

19 September 2019, 08:34 WIB

APBN 2020 diketok di angka Rp2,528,8 triliun, naik tipis 2,75 persen dari 2019. Defisit pun terjaga di posisi 1,76 persen. PNBP terus menguat.


Penerimaan Pajak dan Cukai Terus Tumbuh Positif Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Mondar-mandir ke Gedung DPR-RI, guna membahas APBN 2020, rupanya membuat  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pegal-pegal juga. Ia harus berunding dengan Komisi XI, Badan Anggaran, lantas ke Sidang Paripurna. Belum  ada acara seminar dan pembekalan bagi anggota parlemen baru. 

‘’Ini minggu paling gila dalam Pemerintahan Jokowi,’’ katanya kepada wartawan di Gedung DPR-MPR RI, Selasa lalu (12/9/2019).

Toh, proses musyawarah berjalan lancar. Kini penetapan postur (sementara) APBN 2020 sudah disepakati, dan tinggal ketok palu saja di Sidang Paripura. Jumlah anggarannya sekitar Rp2.528.800.000.000.000 (duaribu limaratus duapuluh delapan triliun delapan ratus miliar rupiah), disingkat Rp2.538,8 triliun. Ada kenaikan 2,75 persen dari APBN 2019.

Seperti  APBN sebelumnya, angka pendapatan dan belanja itu disusun dengan sejumlah asumsi, antara lain, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi  3,1 persen, nilai tukar rupiah Rp14.400 per USD, tingkat bunga SPN (surat perbendaharaan negara) 3 Bulan 5,4 persen, harga minyak mentah Indonesia USD63 per barel (rata-rata), dan lifting minyak bumi 755 ribu per barel per hari.

Dari APBN 2020 yang sebesar Rp2.528,8 triliun ini, kontribusi pendapatan negara Rp2.221,5 triliun. Ada defisit yang harus ditambal pembiayaan utang Rp351,9 triliun. Sejak 2015, level utang 2020 itu yang paling rendah, setelah mencapai level tertinggi di atas Rp400 triliun pada 2026 dan 2017.

Pendapatan negara sendiri terus meningkat. Pada 2015 tercatat pendapatan Rp1.703,7 triliun menjadi Rp2.165,1 triliun (2019) dan Rp2.221,5 triliun (2020). Sempat menurun dari 2016 ke 2017, yakni susut sekitar Rp77 triliun. Situasi inilah yang membuat adanya lonjakan utang untuk APBN 2017.

Secara umum realisasi penerimaan APBN pada Kabinet Joko Widodo selalu meningkat dari pendapatan aktual  di tahun sebelumnya, meski secara absolut di  bawah target yang tertera. Secara praktis, situasi itu tidak mengoyak APBN karena pada kenyataannya juga serapan anggaran tak semuanya 100 persen. Langgam APBN dari dulu selalu begitu.

Penerimaan pajak, meski selalu dihantui gambaran buruk di tengah pelambatan ekonomi dunia, selalu naik. Pajak migas, nonmigas, serta penerimaan dari kepabean-cukai, selalu positif dari tahun ke tahun. Ada fluktuasi pertumbuhannya. Untuk PPh Migas, misalnya, pertumbuhannya antara 2,8 – 13,4  persen, bahkan ditargetkan 14.8 persen di tahun 2020. Pajak secara keseluruhan tumbuh antara 3,6 – 13 persen dan ditargetkan 13,3 persen pada 2020. Ekonomi terus tumbuh di tengah segala tantangannya.

Kenaikan pajak tentu tak terjadi begitu saja. Ada sejumlah kebijakan yang diimplementasikan, semisal meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan, pengawasan melalui penguatan sistem IT, dan administrasi perpajakan. Ada pula kebijakan penyetarakan level playing field, perbaikan proses bisnis khususnya dalam hal restitusi PPN, serta implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan (AEoI). Selebihnya ekstensifikasi barang kena cukai dan penyesuaian tarif cukai rokok.

Pada APBN 2020, penerimaan kepabeaan dan cukai itu  akan didongkrak dengan kenaikan cukai rokok 23 persen, sehingga pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp179 triliun. Pada sektor kepabean dan cukai ini, 97 pesen pemasukan disumbang dari cukai rokok.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi sektor yang belum bangkit. Target pada APBN 2020 ini hanya Rp389,3 triliun, turun dari target 2019 yang Rp386,3 triliun dan jauh di bawah realisasi PNBP 2018 yang mencapai Rp409,3 triliun. Melemahnya harga migas dan batubara, yang berdampak pada susutnya royalti untuk negara mengakibatkan penyusutan PNBP.

Namun, di antara komponen PNBP itu ada kue penerimaan dari pelayanan kementerian/lembaga yang terus meningkat. Dari 6 kementerian/lembaga (KL) penyumbang terbesar, pada tahun ini diperkirakan bisa terkumpul Rp42,3 triliun. Yang terbesar dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rp16,5 triliun, Polri Rp9,9 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp7,1 triliun, dan yang lainnya.

Sumber PNBP Kominfo, antara lain, dari hak penyelenggaraan telekomunikasi, penggunaan spektrum frekuensi radio, pengujian, sertifikasi serta kalibrasi di bidang komunikasi dan informatika. PNBP Polri berasal dari STNK dan pajak kendaraan, dan Kemenhub berasal dari pengoperasian bandara, terminal, pelabuhan, dan penerimaan yang terkait  dalan rantai jasa transportasi lainnya.

Adapun dari sisi belanja negaranya, ada belanja pemerintah pusat yakni belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp884,6 triliun, dan belanja non K/L Rp798,9 triliun. Kemudian, ada belanja negara juga yang  berupa transfer daerah Rp784,9 triliun, dan dana desa Rp72 triliun.

Dari postur APBN 2020 itu, keseimbangan primer tetap dijaga Rp12 triliun, yakni penerimaan negara dikurangi belanja. Karena ada utang yang harus dibayar, maka di dalam APBN itu ada pos pembiayaan anggaran yang besarnya Rp307,2 triliun. Defisit itu dibiayai utang baru. Namun, secara keseluruhan defisit anggaran masih di posisi aman sebesar 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). DPR RI sepakat atas postur itu. Palu pun ditekok, tok..tok..tok. (P-1)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Pangkas Waktu Tempuh, Tol Cibitung-Cilincing Sudah 60%
IPC melalui anak perusahaannya PT Akses Pelabuhan Indonesia bekerja sama dengan Waskita Toll Road  membangun jalan Tol Cibitung-Cilincing. Tol ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh angkut b...
Sang Akademisi yang Politikus
Hidayat tercatat dalam tiga besar calon legislatif dengan suara terbanyak di peringkat tiga setelah Puan Maharani (PDIP) dan Cornelis, juga dari PDIP. ...
Kader Anshor Menyalip Mentor
Sebagai santri politik Jazilul Fawaid menjadi peraih suara terbesar di antara semua caleg PKB pada Pemilu 2019. Dua kali dipanggil KPK, toh kekayaannya paling kecil di antara pimpinan MPR yang lain. ...
Politik Dijalankan Dengan Hukum
Memegang disiplin hukum yang ketat, Wakil Ketua MPR Arsul Sani terbiasa memandang isu politik kenegaraan dalam perspektif hukum. Menonjol perannya dalam TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. ...
Politisi Luwes yang Kembali Menjejak Kursi Pimpinan
Karier politiknya dimulai dengan menjadi pengurus PAN di bidang logistik PAN. Tidak butuh lama karier politiknya pun membumbung. ...
Indonesia Jadi Raja Digital Asia Tenggara
Menkominfo Rudiantara memberikan isyarat akan lahir satu perusahaan rintisan sebagai unicorn selanjutnya, yakni berasal dari sektor pendidikan. ...
Strategi Menangkap Masa Depan
Maritim adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu trilogi maritim atau jaringan pelabuhan yang terintegrasi (integrated port network) menjadi salah satu kuncinya. ...
Presiden Joko Widodo dan Jati Diri TNI
Jelas, perubahan paradigma ini bukan hanya merupakan konsekuensi logis dari perubahan zaman dan tatanan, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tetapi lebih dari itu. ...
Figur Generasi Ketiga yang Fleksibel, Lincah, dan Moderat
M Azis Syamsuddin menjadi Wakil Ketua DPR-RI. Ia mewakili generasi ketiga Golkar yang berkiprah pascareformasi. Tanpa beban masa lalu, Azis lincah dalam melangkah, tapi tetap dalam tradisi moderasi Go...
Pendiri Partai Gerindra dan Pekerja Senyap
Sufmi Dasco memang orangnya tidak suka publikasi yang berlebihan. Namun, justru itu yang menjadi faktor penentu keberhasilannya. ...