Bahasa | English


PEMILU 2019

Memancing Decak Kagum Para Pemantau Dunia

29 May 2019, 00:00 WIB

Pemantau dari seluruh dunia tumplek blek di Indonesia untuk memantau proses pemilu yang merupakan salah satu pemilu paling rumit sekaligus adil di dunia. Indonesia patut berbangga dengan keberhasilan yang luar biasa ini.


Memancing Decak Kagum Para Pemantau Dunia Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (18/5/2019). Sumber foto: Antara Foto

Ada ratusan pemantau asing yang antusias menyaksikan langsung jalannya pemilu di Indonesia. Menurut catatan Bawaslu, sekitar 138 pemantau terakdreditasi dari 33 negara di seluruh dunia. Banyaknya jumlah pemantau ini, menurut catatan Bawaslu, merupakan pemantau terbanyak dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Memang Pemilu kali ini menyedot banyak perhatian dunia. Bukan hanya dinamika politiknya, tetapi lebih pada proses penyelenggaraan yang mencengangkan. Bayangkan, dengan luas wilayah terbagi menjadi tiga zona waktu, Indonesia melaksanakan waktu pemungutan suara sekitar enam jam.

Yang menarik, meski waktunya sangat pendek, partisipasi publik sangat tinggi. Tercatat 81% masyarakat datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Padahal KPU hanya berani mematok target 77,5%. Bandingkan dengan Pemilu 2014 dengan tingkat partisipasi hanya 70%.

Perbaikan Pemilu 2019 sebetulnya juga tercermin dari jumlah gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai pilar terakhir yang menangani perkara Pemilu, banyaknya jumlah perkara yang masuk ke MK adalah cerminan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Pada Pemilu 2019 ini jumlah perkara yang terdaftar ke MK hanya sebanyak 340 perkara, yang terdiri dari 229 gugatan Pileg, 1 gugatan Pilpres, dan 10 gugatan pemilihan DPD. Padahal pada 2014, jumlah perkara yang masuk ke MK bisa mencapai 903 perkara. Angka itu sebetulnya meningkat dibanding Pemilu 2009 yang memiliki 628 perkara di MK.

Menurunnya perkara yang masuk ke MK, sebetulnya bisa dijadikan salah satu indikasi bahwa Pemilu 2019 jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Demikian juga dengan keseriusan Bawaslu menegakkan hukum. Pada Pemilu kali ini, misalnya, ada beberapa caleg dari partai yang harus masuk penjara karena melakukan money politic.

Dari sisi perhitungan suara memang boleh dibilang pilpres di Indonesia paling terjamin keabsahannya. Ini dikarenakan KPU menggunakan sistem perhitungan manual berjenjang yang pada setiap jenjangnya melibatkan sebesar-besarnya partisipasi publik.

Di level tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilih, saksi dari berbagai partai dan masyarakat melihat langsung proses perhitungan suara secara terbuka. Hasil perhitungan tersebut dicatatkan ke dalam formulir C1 ukuran plano yang informasinya bisa diakses oleh siapa saja. Masyarakat bisa memotret hasil itu untuk dijadikan pegangan. Demikian juga saksi dari parpol maupun capres.

Perhitungan di TPS adalah proses penghitungan paling awal. Dari sana seluruh kotak suara hasil perhitungan itu dikirim ke kelurahan. Berbeda dengan Pemilu 2014 yang menggelar ada perhitungan juga di tingkat kelurahan, pada Pemilu 2019 ini kelurahan hanya dijadikan tempat transit kotak suara sebelum dikirim ke kecamatan,

Nah, di kecamatan inilah dilakukan perhitungan tingkat kecamatan dengan melakukan tabulasi dari hasil masing-masing TPS. Hasil dari tabulasi itu kemudian dilakukan sidang pleno untuk mendapat persetujuan.

Proses ini terus berlanjut ke perhitungan suara tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan nasional. Artinya, KPU menerapkan sistem perhitungan manual berjenjang untuk menjamin tingkat akurasi, keterbukaan, dan keadilan.

Sementara untuk memenuhi hak publik terhadap keterbukaan informasi, KPU menyiapkan sebuah situs terbuka yang melakukan update terhadap informasi perhitungan suara di masing-masing tingkatan. Inilah yang dikenal dengan sistem perhitungan online, yang fungsinya sebagai alat bantu saja.

Melihat dari terbuka dan berjenjangnya proses perhitungan suara, wajar saja jika KPU begitu percaya diri dengan keterbukaan dan pelaksanaan pemilu yang adil, yang sudah digelarnya.

Keberhasilan pemilu bukan saja keberhasilan KPU sebagai penyelenggara, juga keberhasilan seluruh masyarakat dalam membiasakan diri menjalani sebuah tradisi demokrasi. (E-1)

Sosial
Narasi Terpopuler
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...
Geraknya Mendatar tapi Potensinya Masih Besar
RUU Minerba telah disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sesuai dengan keinginan pemerintah. ...