Wabah di Indonesia masih belum berakhir. Namun wabah itu semakin terkendali seiring gencarnya vaksinasi. Dalam kondisi masih berlangsungnya wabah, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan pada tahun depan.

Ini tertuang dari anggaran infrastruktur yang ditetapkan pada RAPBN 2022. Dari dokumen Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2022, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp384,8 triliun dari total RAPBN yang ditetapkan Rp2.708 triliun.

Dari total rencana anggaran itu, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,938, triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp770,4 triliun. Selain itu, alokasi untuk kesehatan Rp255,3 triliun, porsinya 9,4 persen dari belanja negara. Begitu juga untuk anggaran perlindungan sosial Rp427,5 triliun dan anggaran pendidikan Rp541,7 triliun.

Bila dibandingkan tahun ini, anggaran infrastruktur tahun depan sedikit lebih kecil. Tahun 2021, anggaran infrastruktur disiapkan pemerintah sebanyak Rp417,8 triliun.

"Pada 2022, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pembangunan, terutama untuk melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," tulis dokumen tersebut.

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2021–2022 di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8/2021), menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.

"Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan (blended finance) akan terus dilakukan," katanya.

Pada Pidato tersebut Presiden RI Jokowi juga menyampaikan, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi model pembiayaan pembangunan infrastruktur yang terus ditawarkan, baik pendanaan antara kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta.

Apa saja perincian dari anggaran sebesar itu? Alokasi anggaran infrastruktur terdiri atas, belanja pemerintah pusat sebesar Rp170,349 triliun yang meliputi belanja K/L Rp164,250 triliun dan belanja non-K/L Rp6,098 triliun. Kemudian, TKDD sebesar Rp119,193 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp95,235 triliun.

Pelayanan Dasar

Adapun target output pembangunan strategis 2022 untuk bidang pelayanan dasar dalam bentuk pembangunan rumah susun 3.501 unit dan rumah khusus 2.250 unit, akses sanitasi dan persampahan bagi 114.124 KK, bendungan 37 unit (33 unit lanjutan dan 4 unit baru), serta pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 ha.

Kemudian bidang konektivitas akan dibangun jalan sepanjang 205 km, pembangunan jembatan sepanjang 8.244 m, pembangunan jalur kereta api sepanjang 6.624 kilometer spoor (km'sp), dan pembangunan bandara baru pada enam lokasi.

Untuk bidang energi dan ketenagalistrikan akan dibangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 10.000 sambungan rumah tangga (SR) dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) rooftop dengan total kapasitas 2,52 MegaWatt-peak (MWp).

Untuk bidang teknologi informasi akan dibangun 2.344 base transceiver station (BTS) baru dan penyediaan akses internet sebanyak 9.463 titik (existing) khususnya di daerah 3T, penyediaan kapasitas satelit sebesar 25 Gbps, dan Utilisasi Palapa Ring dengan target rata-rata 41,6% (Barat 45%, Tengah 40%, Timur 40%).

Menanggapi rencana anggaran infrastruktur itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan anggaran infrastruktur tahun depan difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas, dan mendukung penyelesaian proyek prioritas dan strategis.

“Kita melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis dan ini terkait dengan pelayanan dasar untuk mendukung produktivitas,” kata Febrio dalam diskusi Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan, Rabu (18/8/2021).

Febrio menegaskan, kebijakan anggaran infrastruktur tahun depan lebih ditujukan untuk percepatan proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi, kedua prioritas untuk pembangunan terhadap output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan anggaran infrastruktur tahun depan juga memperkuat sinkronisasi atau integrasi pendanaan antara K/L, pemerintah daerah, dan BUMN/BLU/swasta.

“Kita lanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis dasar untuk mendukung produktivitas serta juga program prioritas seperti teknologi informasi dan juga ketahanan pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Febrio mengatakan, anggaran infrastruktur ini akan dimanfaatkan untuk mendukung ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pembangunan rumah khusus 2.250 unit dan rumah susun 3.501 unit. Kemudian juga sistem penyediaan air minum 222.425 SR dan sistem pengolahan air limbah 7.904 KK.

Anggaran ini turut digunakan untuk menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, handal, dan memperhatikan aspek lingkungan seperti pembangunan jaringan gas RT sebanyak 10.000 SR serta pembangunan 105 ribu hektare jaringan irigasi.

“Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas seperti pembangunan 205 kilometer jalan baru, 8.244 meter jembatan baru, 6.624 km2sp jalur kereta api, enam bandara baru, serta dukungan jalan tol Trans Sumatera (JTTS),” tuturnya.

Terakhir, anggaran ini akan digunakan untuk infrastruktur dan akses TIK dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital yaitu penyediaan 2.344 BTS di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) serta kapasitas jaringan internet 25 GBPS melalui satelit.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari