Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terus diperkuat, terutama sepanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo yang berakhir pada tahun 2024. Di tahun anggaran 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp10,4 triliun. Anggaran tambahan ini, seperti yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim, akan dialokasikan secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta mendukung revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta pada 11 September 2024, Nadiem menegaskan bahwa program peningkatan kesejahteraan guru dan dosen merupakan salah satu fokus utama dari penggunaan tambahan anggaran ini. "Kami berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik kita melalui program izin, sertifikasi, dan tunjangan profesi," ujar Nadiem yang akrab dipanggil Mas Menteri ini.

Nadiem menambahkan bahwa program tersebut sejalan dengan berbagai program pembiayaan wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Tidak hanya itu, menurutnya, peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia juga menjadi agenda penting dengan memperhatikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan revitalisasi sarana pendidikan. "Dengan BOPTN yang memadai, kita bisa menekan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang memberatkan mahasiswa, serta meningkatkan kualitas universitas," lanjutnya.

Fokus pada Kesejahteraan Guru dan Dosen

Kesejahteraan guru dan dosen menjadi salah satu isu yang paling disorot oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam alokasi tambahan anggaran sebesar Rp10,4 triliun tersebut, Rp3,79 triliun akan digunakan untuk program Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-PNS dan pendidikan profesi guru (PPG).

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, merinci bahwa sebanyak 185.096 guru non-PNS akan mendapatkan TPG, sementara 503.171 guru lainnya akan mengikuti program PPG prajabatan dan dalam jabatan. Selain itu, terdapat program microcredential yang menyasar 400 guru dan tenaga kependidikan dengan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Program untuk dosen juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah mengalokasikan Rp172 miliar untuk Tunjangan Profesi Dosen (TPD), yang akan diterima oleh 39.079 dosen di seluruh Indonesia. Tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di universitas-universitas dalam negeri. "Kami ingin memastikan bahwa para dosen memiliki insentif yang layak untuk terus meningkatkan kompetensinya dan memberikan pengajaran terbaik," tegas Nadiem.

Anggaran tambahan juga dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Sebanyak 76 perguruan tinggi akan menerima alokasi sebesar Rp1,17 triliun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap UKT dan memberikan lebih banyak sumber daya untuk riset dan pengembangan.

Sementara itu, perguruan tinggi vokasi (PTV) juga mendapatkan perhatian khusus. Sebanyak Rp1,25 triliun dialokasikan untuk sarana dan prasarana PTV serta teaching factory di SMK. Teaching factory ini berfungsi sebagai sarana pendidikan yang menggabungkan teori dengan praktik kerja langsung, membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Program vokasi semakin menjadi perhatian utama pemerintah sebagai salah satu cara menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Nadiem melihat bahwa pendidikan vokasi merupakan kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar global. "Kami berkomitmen untuk memastikan pendidikan vokasi terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan industri. Teaching factory di SMK akan semakin diperkuat untuk mewujudkan hal ini," jelas Nadiem.

Transformasi Pendidikan 2025: Menuju Pendidikan Berkualitas dan Merata

Dengan anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp772 triliun pada 2025, meningkat dari Rp665 triliun di tahun 2024, pemerintah menegaskan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak hanya melalui Kemendikbudristek, pengelolaan anggaran pendidikan juga dilakukan melalui Kementerian Agama dan beberapa kementerian lainnya. Pemerintah menekankan pentingnya mengelola anggaran pendidikan secara efisien dan tepat sasaran, khususnya dalam rangka mendukung program prioritas pendidikan.

Program prioritas pendidikan pemerintah untuk 2025 meliputi beberapa sektor kunci seperti pendidikan anak usia dini (PAUD), wajib belajar 12 tahun, pemajuan bahasa dan kebudayaan, serta peningkatan kualitas pengajaran. Pemerintah juga menargetkan dukungan untuk pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, dan manajemen pendidikan yang lebih efisien.

Putra Nababan, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, memberikan apresiasi atas langkah Kemendikbudristek dalam mengalokasikan anggaran tambahan tersebut. "Kami melihat ada proyeksi yang jelas terkait peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan sarana perguruan tinggi, dan program vokasi. Kami mendukung penuh upaya ini," ungkapnya.

Dengan penambahan anggaran yang signifikan, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki pendidikan di tanah air. Kesejahteraan guru dan dosen, peningkatan fasilitas pendidikan, serta fokus pada pendidikan vokasi diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia.

Pendidikan yang berkualitas, merata, dan relevan dengan kebutuhan masa depan menjadi cita-cita yang harus terus diperjuangkan. Pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan diharapkan dapat berjalan selaras untuk mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia di era baru ini.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/TR